Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis Indonesia–United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUAE–CEPA bakal mendongkrak nilai ekspor Indonesia ke kawasan Teluk dan Timur Tengah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
IUAE–CEPA ditandatangani Menteri Zulkifli dan Menteri Ekonomi Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla bin Touq Al Marri hanya berselang 9 bulan sejak diluncurkan oleh menteri perdagangan kedua negara. Pencapaian ini sesuai dengan target yang dipatok sebelumnya yaitu terselesaikannya perundingan dalam waktu kurang dari satu tahun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penandatanganan IUAE–CEPA dilakukan bersamaan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut juga menjadi momentum bersejarah karena ini pertama kalinya Indonesia memiliki perjanjian dagang dengan negara di Kawasan Teluk.
Presiden Jokowi, kata Zulkifli, menyambut positif penyelesaian persetujuan IUAE–CEPA. "Karena menjadi pintu masuk Indonesia ke UEA yang merupakan hub untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara tujuan nontradisional seperti di kawasan Teluk, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan,” ujar Mendag dalam keterangan resmi, Jumat, 1 Juli 2022.
Selain itu, IUAE–CEPA sekaligus menjadi momentum yang tepat untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi membuat hampir seluruh negara di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Adapun Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan perundingan IUAE–CEPA sangat bermanfaat bagi Indonesia.
Salah satunya karena terbukanya akses pasar ke UEA melalui penurunan dan penghapusan tarif bea masuk sekitar 94 persen dari total pos tarif dengan mekanisme penurunan secara langsung maupun bertahap saat perjanjian berlaku (entry into force).
Persetujuan IUAE–CEPA mencakup pengaturan di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi Islam, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan. Selain itu ada pengaturan kerja sama ekonomi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, usaha kecil dan menengah, perdagangan digital, serta ketentuan hukum dan isu kelembagaan.
Isu ekonomi Islam dalam IUAE–CEPA ini juga menjadi satu catatan sejarah bagi Indonesia. Untuk kali pertama, isu ekonomi Islam atau syariah dimasukkan sebagai salah satu cakupan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara mitra dagang Indonesia.
Pengaturan pada bab terkait ekonomi Islam dalam IUAE–CEPA, kata Djatmiko, yang merupakan terobosan unik bagi Indonesia dalam upaya pengembangan kerja sama terkait ekonomi Islam, antara lain melibatkan saling diakuinya sertifikasi halal masing-masing negara, usaha kecil dan menengah, serta ekonomi digital.
Selain itu, dalam bab yang sama, turut diatur kerja sama pengembangan sektor ekonomi Islam yang mencakup bahan mentah, makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik, modest fashion, pariwisata, media dan rekreasi, serta pembiayaan Islami.
Berdasarkan analisis Cost Benefit dan Prognosa IUAE–CEPA, dalam sepuluh tahun sejak entry into force (EIF), ekspor Indonesia ke UEA diproyeksikan meningkat sebesar US$ 844,4 juta atau meningkat 53,9 persen. Selain itu, impor Indonesia dari UEA juga diproyeksikan meningkat sebesar 307,3 juta atau sekitar 18,26 persen. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi defisit perdagangan dengan UEA.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
