Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana menyerahkan proyek infrastruktur kepada swasta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan peluang ini terbuka untuk semua proyek infrastruktur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Semuanya. (Proyek infrastruktur) air, jalan, termasuk bendungan,” kata Dody saat ditemui di Auditorium Kementerian PU pada Senin, 20 Januari 2025. “Kalau di luar negeri kan di mana-mana bendungan milik swasta.”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lagipula, menurut Dody, Kementerian PU selama ini juga sudah mulai menggandeng swasta dalam mengeksekusi proyek infrastruktur. Ia berujar, melibatkan swasta akan mendorong transformasi yang lebih cepat. “Bisa dibilang itu salah satu upaya menurunkan ICOR (incremental capital output ratio atau biaya investasi)” tutur Dody.
Tak cuma itu, Dody menilai keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur akan meningkatkan pengawasan dalam pembangunan. Hal ini lantaran pengawasan tidak lagi hanya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPK), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau swasta masuk kan otomatis kami diawasi teman kami,” katanya.
Kendati demikian, Dody mengatakan masih mengkaji kebijakan melibatkan swasta dalam proyek infrastruktur. Ia ingin memastikan agar langkah yang diambil Kementerian PU tidak menyalahi peraturan perundang-undangan. “Apa yang kami kerjakan, secara governance harus benar. Jadi, tidak menimbulkan masalah,” kata dia.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan ingin memberi peran lebih besar kepada swasta untuk membangun jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, perusahaan swasta dinilai lebih efisien dan inovatif. Selain itu, menurut dia, swasta berpengalaman dalam proyek infrastruktur.
Dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pernyataan Prabowo untuk memberi peran lebih besar kepada swasta merupakan ide yang menarik.. Apalagi, rezim Presiden Jokowi sudah memulainya dengan memberi proyek strategis nasional (PSN) kepada swasta, seperti PSN di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD). Pemerintah, kata dia, memang perlu memberi kepercayaan kepada swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan
“Namun pertanyaannya, di (sektor) mana saja swasta bisa masuk? Bagaimana insentif dan regulasinya, bagaimana kemudahannya,” kata Yayat kepada Tempo pada Jumat, 17 Januari 2025.
Yayat juga mengatakan kepercayaan yang diberikan Prabowo kepada swasta untuk menggarap pembangunan infrastruktur bisa menjadi peluang masuknya investasi. Namun, dia menuturkan, pemerintah harus memastikan bahwa swasta yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. “Harus ada konsep padamu negeri, kami mengabdi,” kata dia.
Foto 
