Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi program penghiliran nikel yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh maraknya hilirisasi dan penambangan nikel di era Jokowi tidak sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mulyanto menyebutkan program hilirisasi nikel di era Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan. Selain menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, dia melihat masih banyak masyarakat miskin di sekitar tambang. Di saat bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Anomali terkait kemiskinan yang justru terjadi di daerah kaya sumber daya alam atau daerah yang digencarkan program hilirisasi yang sering disebut sebagai ‘kutukan sumber daya alam’ ini perlu diteliti lebih dalam oleh Pemerintah dan para ahli,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini mengatakan, seharusnya hilirisasi nikel bisa mendongkrak perekonomian masyarakat lokal. Persoalan kemiskinan di daerah penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu karena buruknya pengelolaan dana bagi hasil dan pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah.
“Sehingga pemasukan yang besar sekalipun tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto mengatakan selama ini masyarakat lokal hanya dilibatkan sebagai pekerja kasar di pertambangan nikel karena terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya bisa memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal bisa menempati posisi strategis dalam industri nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor produk nikel setengah jadi berkadar rendah seperti NPI (nickel pig iron) dan feronikel. Ia pun mendorong penghentian pembangunan smelter kelas satu yang menghasilkan produk nikel berkadar rendah tersebut.
"Kita perlu mendorong hilirisasi nikel dengan nilai tambah tinggi sehingga efek gandanya bagi masyarakat meningkat dengan membangun pabrik smelter yang memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu perlu audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari China yang rawan kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa pekerja yang tidak sedikit," tegasnya.
Pilihan Editor: Sandiaga Janji Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Foto 
