Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 505 kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan bagi gubernur, bupati, dan wali kota baru tersebut akan berlangsung selama sepekan, mulai dari 21 Februari hingga 28 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kegiatan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 200.5/629/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang diteken Muhammad Tito Karnavian pada Kamis, 13 Februari 2025. Lantas, berapa biaya yang dihabiskan untuk penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut?
Perkiraan Biaya Retret Kepala Daerah
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berdasarkan surat edaran sebelumnya, yaitu SE Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, besaran biaya akomodasi dan konsumsi untuk setiap kepala daerah sebesar Rp 2.750.000 per hari. Dengan demikian, total biaya akomodasi dan konsumsi untuk 505 orang kepala daerah selama delapan hari, yaitu sekitar Rp 11,1 miliar, belum termasuk biaya lainnya.
Namun, dari total 505 kepala daerah terpilih, hanya 481 orang yang bakal mengikuti retret. Penurunan jumlah peserta disebabkan oleh dua wilayah, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang setelah calon tunggal kalah dari kotak kosong.
Selain itu, 22 kepala daerah di Provinsi Aceh juga tidak akan menghadiri kegiatan pembekalan dari Presiden Prabowo lantaran perbedaan jadwal dan teknis pelantikan yang sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Dalam pernyataan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa retret ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kegiatan orientasi bagi kepala daerah tersebut dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
“Semua yang ada di Akmil, makannya, segala macam, kami semua tanggung, karena sudah kami siapkan pos anggarannya. Ini bagi saya, pelatihan kepala daerah super penting. Mereka ini pengambil kebijakan semua di daerahnya masing-masing,” kata Tito melalui sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 13 Februari 2025.
Tito menjelaskan, pada awalnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menerima aspirasi dari pemerintah daerah (pemda), agar biaya pembekalan bagi kepala daerah itu juga bisa berasal dari pemda. Pasalnya, kepala daerah mempunyai anggaran dan realisasi tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kapasitas aparatur.
Menurut Tito, semua akomodasi dan makanan selama retret di Akmil akhirnya ditanggung oleh Kemendagri, lantaran urgensinya. Dia memberi contoh penggemblengan Kabinet Merah Putih yang digelar Presiden Prabowo pada November 2024 memberi dampak positif terhadap kerja sama antarmenteri.
“Retret bisa menjadi sarana untuk mereka saling berkomunikasi. Mengenal satu sama lain, karena mereka nanti harus kenal, untuk bisa bekerja sama antardaerah. Itu nggak akan bisa dilakukan hanya dengan (aplikasi) Zoom Meeting. Kalau dengan Zoom, nggak terbentuk emotional bonding (keterikatan emosional),” ucap Tito.
Kebutuhan di Luar Retret Ditanggung APBD
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan biaya-biaya yang timbul di luar agenda pelantikan dan retret ditanggung oleh pemda masing-masing. Kebutuhan lainnya, seperti tiket transportasi akan menggunakan dana dari APBD.
“Biasanya begitu, selalu begitu. Enggak ada yang berbeda sejak dulu,” ujar Bima ketika dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Michelle Gabriela, Vedro Imanuel Girsang, Hendrik Yaputra, dan Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Luhut Usul ke Prabowo agar BBM Bersubsidi Dihapus pada 2027
Foto 
