Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Prabowo Instruksikan Bulog Turut Mendistribusikan MinyaKita

BUMN khususnya Perum Bulog telah diberikan arahan oleh Prabowo untuk menyalurkan distribusi MinyaKita. Begini katanya.

10 Desember 2024 | 16.42 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Pedagang pasar tengah melayani pembeli minyak goreng merek Minyakita di pasar Palmeriam, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Sebelumnya HET minyak goreng merek pemerintah itu dijual Rp 14.000/liter. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar minyak goreng kemasan rakyat, MinyaKita, didistribusikan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan, khususnya Perum Bulog. Arahan ini disampaikan untuk mengatasi permasalahan distribusi dan harga MinyaKita yang masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa langkah ini bertujuan agar harga MinyaKita lebih terkontrol di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang selama ini menghadapi lonjakan harga akibat rantai distribusi yang panjang.  

"Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan secara tegas, MinyaKita dibantu oleh BUMN bidang pangan, khususnya Bulog. Keterlibatan Bulog diharapkan bisa mempercepat distribusi dan memastikan harga sesuai HET," ujar Arief di Jakarta, Senin lalu.  

Arief menjelaskan, upaya melibatkan Bulog ini juga diharapkan bisa menyamakan harga MinyaKita di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini, wilayah timur Indonesia kerap mengalami harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya akibat tantangan logistik dan distribusi.  

"Tingkat kecepatan distribusi menjadi kunci. Karenanya, setiap daerah harus memiliki cadangan pangan yang memadai, termasuk minyak goreng, agar pasokan bisa lebih merata dan stabil," ujar Arief.  

Selain melibatkan Bulog, Arief juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan stok pangan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Pemerintah daerah diminta untuk memiliki cadangan pangan sendiri guna mengantisipasi kebutuhan masyarakat di wilayah mereka masing-masing.  

"Cadangan pangan pemerintah pusat sudah ada di Bulog. Namun, pemerintah daerah juga harus menyiapkan cadangan mereka, khususnya untuk daerah-daerah remote. Ini penting untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, termasuk minyak goreng," ujarnya.  

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bambang Wisnubroto, menambahkan bahwa tingginya harga MinyaKita bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, tetapi lebih karena panjangnya rantai distribusi. Saat ini, harga rata-rata nasional MinyaKita mencapai Rp17.000 per liter, melebihi HET yang ditetapkan.  

"Secara stok, MinyaKita sangat mencukupi. Masalahnya ada di rantai distribusi yang panjang dan kurang efisien, sehingga harga di pasar tidak sesuai HET," kata Bambang di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Kamis.  

Bambang juga menyoroti bahwa distribusi yang tidak optimal ini menyebabkan adanya transaksi berlapis antara pengecer, yang turut memengaruhi kenaikan harga. Pemerintah kini berupaya untuk melakukan pengawasan lebih ketat agar distribusi menjadi lebih efisien.  

"Kita sedang mengupayakan perbaikan. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa stok MinyaKita mencukupi, tidak seperti beberapa waktu lalu saat terjadi kelangkaan," katanya.  

Bambang juga menanggapi adanya dugaan bahwa MinyaKita dijual kembali sebagai minyak curah. Harga minyak curah yang lebih dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) memicu spekulasi bahwa kemasan MinyaKita dibuka dan dijual sebagai minyak curah karena dianggap lebih menguntungkan.  

"Ada indikasi bahwa MinyaKita dijual sebagai minyak curah. Namun, hal ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti, tentu ada ranah hukum yang akan menangani kasus tersebut," ujar Bambang.  

Pemerintah melalui Direktorat Pengawasan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (PKTN) tengah meningkatkan pengawasan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan pendistribusian MinyaKita.  

Dengan langkah-langkah yang kini tengah ditempuh, mulai dari melibatkan Bulog hingga memperketat pengawasan distribusi, pemerintah berharap harga MinyaKita bisa kembali stabil sesuai HET. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan akses yang lebih merata bagi masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng kemasan rakyat dengan harga yang terjangkau.  

Han Revanda berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Harga MinyaKita Melonjak hingga Rp 18 Ribu, Awalnya Dibuat untuk Bantu Masyarakat Beli Minyak Goreng Murah

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus