Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan arahan efisiensi anggaran pada 22 Januari 2025 lalu. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menanggapi hal tersebut Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, adanya kebijakan efisiensi anggaran dinilai positif. Kebijakan ini dapat mengarahkan pembangunan lebih sesuai dengan prioritas nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan, sebagian yang lain dirugikan, tetapi paling tidak arah pembangunan akan lebih sesuai dengan yang dimaui pemerintah,” kata Wijayanto dilansir Antara pada Jumat 31 Januari 2025.
Kendati demikian, ia menyebut realokasi belanja negara yang tidak dikelola dengan baik akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat berdampak terhadap ekonomi, sehingga ukuran dan alokasinya menjadi faktor utama.
Kebijakan melakukan efisiensi anggaran kata dia memang membantu untuk meningkatkan efektivitas APBN, tetapi tentu akan ada efek negatif bagi sektor-sektor tertentu pastinya. “Misalnya, pengurangan biaya meeting dan perjalanan dinas ini akan menekan sektor perhotelan dan transportasi secara cukup masif,” jelasnya.
Sebelumnya Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari lalu menuliskan, ada delapan jejeran pemerintah yang terimbas pemangkasan anggaran pada pemerintahan Prabowo. Mulai dari Kementerian, TNI, Polri, kejaksaan, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, gubernur, dan juga bupati/walikota.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya.
Prabowo juga menyampaikan, efisiensi ini dilakukan agar fokus anggaran bisa semakin efisien. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Seperti makan bergizi gratis, juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani dilansir pada 27 Januari 2025.
Lebih lanjut, Wijayanto ikut menanggapi persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Katanya, MBG pula memerlukan pengelolaan transparan dan efisien. Sebagai langkah mitigasi, ia menyarankan agar efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan fiskal dan dampaknya terhadap perekonomian.
Hendrik Khoirul Muhid ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Prabowo Sebut Ada yang Menyebut Dirinya Bajingan yang Bodoh
Foto 
