Profil Bendungan Bintang Bano Rp 1,44 Triliun yang Diresmikan Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bendungan Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Jumat, 14 Januari 2022. Bendungan tersebut adalah bendungan ke-29 yang diresmikan Jokowi sejak 2015.

Biaya pembangunannya mencapai triliunan rupiah dan membutuhkan waktu sekitar enam tahun pengerjaan hingga diresmikan. “Alhamdulillah pada hari ini Bendungan Bintang Bano yang dibangun sejak 2015 dengan biaya Rp 1,44 triliun sudah selesai dan bisa difungsikan," kata Jokowi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 14 Januari 2022.

Acara peresmian bendungan didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah. Kemudian ada juga Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama dan Anggota Komisi IV DPR RI M. Syafrudin, serta Bupati Sumbawa Barat H. W. Musyafirin.

Presiden berharap Bendungan Bintang Bano yang berkapasitas besar ini dapat menjaga ketersediaan air, kebutuhan air baku, dan ketahanan pangan.

“Bendungan ini memiliki kapasitas tampung yang sangat besar 76 juta m³ dengan luas genangan 256 ha, dan mampu mengairi sawah 6.700 ha," kata Jokowi.

Menurutnya, pembangunan bendungan di seluruh tanah air agar mencapai ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Serta ketersediaan air yang banyak adalah kunci menggapai itu semua.

Menteri PUPR Basuki berharap Bintang Bano bisa menjadi panutan pembangunan bendungan yang menjaga alam sekitar untuk konservasi. Basuki melihat bendungan tersebut masih dikelilingi hutan lebat dan tidak menyisakan kerusakan sisa pembangunan di bagian bukit dan tebing.

“Kita lihat dampak ke airnya jadi bening, tidak coklat. Harus dipertahankan ini, selanjutnya peran Pemda juga untuk memelihara hutan dan alam di sekitarnya," kata Basuki.

Menurut Musyafirin, pembangunan Bendungan Bintang Bano dimulai sejak 2008 yang diinisiasi Pemda. Sampai 2012, pembangunan sempat terhenti karena Pemda tidak memiliki cukup anggaran. Akhirnya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Darat datang ke Kementerian PUPR untuk meneruskan pembanguannya. Begitu Presiden Jokowi dilantik, pemerintah pusat bersedia meneruskan pembangunan Bendungan Bintang Bano.