Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Pindad sebesar Rp 700 miliar dan memindahkan pabrik alat utama sistem senjata (alutsista) itu dari Bandung ke Kawasan Industri Subang, Jawa Barat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sebelum diberi PMN, produksi Pindad untuk peluru ini 275 juta peluru. Setelah kami beri PMN sebesar Rp 700 miliar, produksinya meningkat jadi 415 juta peluru, hampir dua kali lipat karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan," kata Jokowi usai memantau pabrik Pindad di Malang, Jawa Timur, Senin, 24 Juli 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya itu, Jokowi juga bakal memindahkan pabrik Pindad Bandung ke Subang. Menurut Jokowi, pemindahan itu dilakukan karena Kawasan Industri Subang memiliki lahan yang luas. Pindad nantinya, harap Jokowi, dapat melakukan pengembangan karena memiliki prospek yang sangat baik.
"Akan kami geser Pindad yang ada di Bandung untuk dipindahkan secara bertahap, dipindahkan ke Kawasan Industri di Subang yang dimiliki oleh kementerian BUMN," ujar Jokowi. Berikut profil PT Pindad.
Profil PT Pindad
Melansir laman pindad, PT Pindad (Persero) didirikan pada zaman Belanda pada 1808. Saat itu, Pindad didirikan dengan nama Conctructie Winkel (CW) oleh Gubernur Jenderal Belanda William Herman Daendels di Surabaya, Jawa Timur.
CW didirikan oleh Daendels sebagai bengkel pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda. Bengkel ini menjadi cikal bakal berdirinya PT Pindad (Persero) sebagai satu-satunya industri manufaktur pertahanan di Indonesia.
Belanda kemudian menyatakan mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949 di Konferensi Meja Bundar (KMB), Den Haag. Oleh karenanya, Belanda harus menyerahkan asetnya secara bertahap pada pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno.
Pabrik senjata itu diserahkan dan diganti nama menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu (PSM) yang pengelolaannya diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).
PSM berubah nama menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat (Pabal AD). Pabal AD juga melakukan produksi pada peralatan militer yang lain, untuk mengurangi ketergantungan peralatan militer Indonesia pada negara lain.
Pada 1962, Pabal AD diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat (Pindad). Di era ini Pindad berfokus pada pembinaan sesuai dengan kemajuan teknologi mutakhir, dan menghasilkan berbagai senjata salah satunya senjata standar TNI AD yang diproduksi secara massal.
Selanjutnya: Pindad sebagai perseroan
Pindad sebagai perseroan
Tahun 1980-an, pemerintah Indonesia gencar menggalakkan program alih teknologi. Pindad yang saat itu berada dibawah naungan Dephankam memiliki keterbatasan ruang gerak untuk mengembangkan produksi nya, karena seluruh kegiatan Pindad bergantung pada peraturan dan anggaran ekonomi Dephankam.
Untuk itu, Dephankam menyarankan pemisahan antara war making activities dan war support activities. Kegiatan Pindad yang merupakan bagian dari war support activities ini dirasa perlu menjadi perseroan terbatas, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Berdasarkan keputusan Presiden RI No.47 Tahun 1981, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) yang sudah berdiri sejak 1978, harus lebih memperhatikan proses transformasi teknologi yang ditetapkan pemerintah Indonesia itu, termasuk pengadaan mesin-mesin untuk kebutuhan Industri.
Ketua BPPT saat itu Prof. DR. Ing. B.J. Habibie kemudian membentuk Tim Corporate Plan Pindad yang terdiri dari unsur BPPT dan Departemen Hankam, serta diketuai langsung oleh Habibie. Berdasarkan hasil kajian mereka, diputuskan komposisi produksi Pindad adalah 20 persen produk militer dan 80 persen komersial atau non militer.
Dengan tugas pokok menyediakan dan memproduksi produk-produk kebutuhan Dephankam seperti amunisi ringan, amunisi berat, dan peralatan militer lain, serta memproduksi produk-produk komersial seperti mesin perkakas, produk tempa, air brake system, perkakas dan peralatan khusus pesanan.
Kemudian sesuai Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 1983, Pindad resmi menjadi BUMN pada 11 Februari 1983. Dari sini, Pindad diharapkan dapat memproduksi peralatan militer yang dibutuhkan secara efisien dan menghasilkan produk-produk komersial berorientasi bisnis. Serta memiliki biaya dan anggaran sendiri untuk pengembangan, penelitian dan investasi serta mengembangkan profesionalisme industrinya.
M JULNIS FIRMANSYAH | ANDRY TRIYANTO
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
