Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan total dana yang dialokasikan pada tahun ini untuk program quick win Presiden Prabowo Subianto, yakni pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dan makan bergizi gratis (MBG). Dana kedua program tersebut dibayarkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut keterangan Kementerian, pemerintah mengoptimalkan penggunaan APBN 2025 supaya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mempercepat belanja pada program-program prioritas. Lantas, bagaimana alokasi anggaran untuk PKG dan MBG pada tahun ini?
Anggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran untuk pemeriksaan kesehatan gratis telah dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp 2,2 triliun, dan melalui dana alokasi khusus (DAK) non-fisik atau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 1,2 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang sudah berjalan di tahun anggaran 2025 ini anggaran pemeriksaan kesehatan gratis di tahun anggaran 2025 adalah Rp 3,4 triliun,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip Ahad, 16 Maret 2025.
Hingga 6 Maret 2025, penerima manfaat pemeriksaan kesehatan gratis tercatat sebanyak 415.211 orang. Sementara itu, sejumlah 8.885 puskesmas atau sekitar 86 persen dari total puskesmas di seluruh Indonesia sudah melayani pemeriksaan kesehatan gratis. Program pemeriksaan ini juga telah terlaksana di 498 kabupaten/kota di Indonesia. “Semua provinsi telah menjalankan ini,” ujarnya.
Suahasil memaparkan ada berbagai macam layanan PKG. Salah satunya ialah layanan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Layanan ini tersedia untuk bayi dan anak hingga usia enam tahun atau balita dan anak prasekolah, serta untuk usia 18 tahun ke atas.
Kemudian ada pula layanan pemeriksaan di sekolah menyasar anak usia 7 hingga 17 tahun. Pemeriksaan jenis ini dilaksanakan di sekolah setiap tahun ajaran baru.
Lalu, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang sifatnya rutin. Jenis pemeriksaan ini menyasar ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia enam tahun atau balita prasekolah. Pemeriksaan ini dilakukan lebih dari sekali dalam setahun dan disesuaikan dengan kondisi serta usia.
Sebagai informasi, anggaran di sektor kesehatan secara keseluruhan pada tahun ini dialokasikan sebesar Rp 218 triliun. Total anggaran ini meningkat dibandingkan pada 2024 yang sebesar Rp 187,5 triliun. Adapun hingga 28 Februari 2025, anggaran kesehatan yang telah terealisasikan sejumlah Rp 17,9 triliun, atau 8,2 persen dari pagu yang ditetapkan.
Anggaran Makan Bergizi Gratis
Pada kesempatan yang sama, Suahasil juga melaporkan anggaran program MBG selama dua bulan pelaksanaannya. Ia menjelaskan anggaran MBG awalnya dialokasikan sebesar Rp 71 triliun. Dengan anggaran tersebut, target penerima ditetapkan 7,9 juta orang yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita.
Namun, Prabowo Subianto menginginkan target penyaluran dipercepat, sehingga perlu tambahan anggaran. Ia menginstruksikan penerima manfaat dimaksimalkan menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025. Dengan demikian, kebutuhan alokasi anggaran pun bertambah sekitar Rp 100 triliun.
“Dan untuk itu kebutuhan alokasi anggaran kami antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan,” ujar Suahasil.
Adapun Suahasil melaporkan anggaran yang sudah cair untuk program MBG hingga 12 Maret 2025 sebesar Rp 710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima manfaat. Jumlah tersebut masih jauh dari angka yang ditargetkan oleh Prabowo.
“Sampai dengan tanggal 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” tutur Suahasil.
Ia mengungkapkan penggunaan dana MBG telah menjangkau penerima manfaat pra sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pondok pesantren, sekolah luar biasa (SLB), balita dan ibu hamil.
Tak hanya itu, Kementerian mencatat sebanyak 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi hingga pertengahan Maret 2025. Suahasil mengatakan angka tersebut akan selalu ditingkatkan supaya bisa menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat yang telah ditetapkan.
Foto 
