Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan mengumumkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2018-2027 yang telah disetujui pemerintah, hari ini, 13 Maret 2018. Dalam RUPTL itu tercatat proyeksi rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik nasional adalah 6,86 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Angka itu menurun ketimbang kebutuhan listrik 2017-2026 yang diperkirakan mencapai 8,3 persen. Menurut Jonan, perubahan itu disesuaikan dengan keperluan pasokan listrik di masing-masing wilayah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Waktu membuat RUPTL 2017-2026 mengikuti program yang kita yakin bahwa kebutuhan itu lebih tinggi daripada sekarang. Kebutuhan listrik sekarang 7 persen. Kalau melonjak, kita ubah lagi," kata Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret.
Menurut Jonan, program kelistrikan desa sudah masuk proyeksi RUPTL 2018-2027. Artinya, pemerintah melalui PLN harus memenuhi daya listrik yang diperlukan penduduk desa. Jonan mencontohkan, bila dua dari lima dusun di satu desa tidak menerima aliran listrik, pemerintah harus menyalurkan listrik ke tiga dusun lagi.
Menurunnya proyeksi kebutuhan listrik berdampak pada berkurangnya rencana pembangunan pembangkit listrik 2018-2027 yang totalnya 56.024 megawatt (MW). Sedangkan target pembangunan pembangkit listrik di RUPTL sebelumnya, yakni 77,9 ribu MW.
Jonan melanjutkan, untuk target bauran energi pembangkit listrik 2018-2027 terdiri atas 58,5 persen batu bara; 20,4 persen energi baru terbarukan (EBT); 20,4 persen gas; dan 0,6 persen bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, rencana pembangunan jaringan transmisi diproyeksikan 63.855 kilometer sirkuit (kms) dengan pembangunan gardu induk 151.424 megavolt-ampere (MVA). Dalam RUPTL 2018-2027, pemerintah juga bermaksud membangun jaringan distribusi 526.390 kms dan gardu distribusi 50.216 MVA.
Menurut Jonan, waktu pengoperasian pembangkit listrik atau sertifikat laik operasi (SLO) disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan atau pertumbuhan listrik di setiap wilayah. "Memang setiap wilayah beda-beda," ujarnya.
Foto 
