Satuan Layanan Masak Sendiri untuk MBG Bukan Beli Matang, Ini Penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis atau MBG, akan membuka 30 ribu satuan layanan dari Sabang hingga Merauke untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan bagi muris sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengemukakan satuan layanan dirancang mengelola anggaran senilai Rp7-10 miliar untuk menangani distribusi program Presiden Prabowo itu, secara terstruktur ke berbagai kelompok sasaran.

Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Desember 2024, mengatakan setiap satuan layanan akan mencakup sekitar 3.000 anak sekolah sebagai basis utama.

"Setiap satuan layanan akan mengolah anggaran berkisar Rp7 hingga Rp10 miliar, tergantung pada wilayah," katanya seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, data geospasial sekolah yang statis dijadikan landasan awal untuk membangun sebanyak 30 ribu unit satuan layanan di seluruh daerah di Indonesia.

Selanjutnya, kata Dadan, cakupan layanan akan diperluas untuk melibatkan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berdasarkan data real time di radius sekitar 6 kilometer dari lokasi layanan.

Dadan mengemukakan, sekitar 85 persen dari anggaran yang dikelola satuan layanan akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan yang nantinya diolah menjadi menu harian.

"Badan Gizi tidak membeli paket makan, tetapi membayar bahan baku. Menu itu akan diset 1 bulan, katakanlah kalau hari Senin kita masak ayam balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," katanya.

Sekitar 10,5 persen dari anggaran akan digunakan untuk memberdayakan komunitas lokal, seperti membayar tenaga kerja lokal, seperti ibu-ibu yang memasak dan bapak-bapak yang bertugas mencuci peralatan.

Pilihan BGN ini sedikit berbeda dengan rencana sebelumnya, yakni MBG memanfaatkan warung UMKM di sekitar sekolah untuk menyediakan makanan matang.

Memberi Dampak Ekonomi ke UMKM Sekitar

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis harus memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha lokal di sekitar sekolah (UMKM) hingga koperasi.

"MBG ini harus betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," ujarnya sesuai menggelar Rapat Tingkat Menteri di Kemenko PMK di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024, sepertidikutip Antara.

Muhaimin menjelaskan bahwa selain memberikan manfaat dalam bentuk pemenuhan makanan bergizi bagi siswa, program MBG juga harus mendukung pemberdayaan ekonomi di tingkat desa dan komunitas lokal.

Program MBG ini, kata dia, mesti menjadi ekosistem penggerak perekonomian masyarakat. Dengan demikian, para siswa akan terpenuhi dari sisi gizi, sementara di sisi lain masyarakat sekitar juga akan berdaya lewat pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan terus bersinergi agar pelaksanaan MBG ini tidak hanya memberi makan bergizi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Penyelenggaraan MBG, menurut Muhaimin, harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi lokal, agar pelaku usaha dapat merasakan manfaat dari program ini dalam jangka panjang.

MBG untuk 82 Juta Penerima  

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menjadi penerima program MBG yang dihimpun dari berbagai sumber resmi dan akan diverifikasi di lapangan. "Pertama, basis utamanya dari sekolah, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Dadan.

Ia menyebutkan kelompok sasaran utama program ini meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Menurut dia, biaya MBG Rp10 ribu hanya rata-rata sesuai hasil uji coba di Sukabumi, Jawa Barat. "Pak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rata-rata saja, sesuai hasil uji coba 11 bulan di Sukabumi," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan BGN hanya menyediakan anggaran untuk bahan baku dan menu harian yang dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (at cost), tidak untuk makanan matang.

"Mekanisme BGN tidak membeli makanan matang, tetapi membuat menu harian dan bahan baku untuk menu harian dibayar at cost," ujar Dadan.

Ia juga menekankan BGN tetap mengutamakan standar komposisi gizi untuk setiap makanan bergizi gratis yang diberikan. "Standar komposisi gizi tetap diutamakan," ucapnya.

Dadan juga mengemukakan dana untuk Program MBG dikelola secara terpusat oleh BGN dan subsidi silang dilakukan secara internal. "Sekali lagi BGN tidak membeli paket makan, tetapi bahan baku at cost," tutur Dadan.

Sebelumnya Dadan juga sudah menegaskan bahwa terkait anggaran tahunan, alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir pada 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa. “Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujar Dadan.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” kata Dadan Hindayana.

Pilihan Editor Kisah Wasto, 3 Generasi Tinggal di Kolong Tol hingga Punya Anak Cucu