Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa skema untuk subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM sudah hampir selesai dirumuskan. Saat ini, ia hanya menunggu kepulangan Presiden Prabowo ke Indonesia untuk melaporkan hal tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Subsidi BBM sudah hampir final skemanya, kita nanti tunggu Bapak Presiden balik, kami akan laporkan secara komprehensif ke Bapak Presiden," ujarnya saat ditemui usai melaksanakan ibadah salat Jumat di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 22 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bahlil berujar, bahwa setelah melaporkan skema tersebut kepada Prabowo, ia akan segera mengumumkan formulasi subsidi BBM kepada masyarakat agar bisa tepat sasaran. "Setelah itu, saya akan mengumumkan kepada teman-teman wartawan," imbuhnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyiapkan tiga formulasi yang dapat menjadi alternatif untuk menerapkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar lebih tepat sasaran. Menurut Bahlil, banyak orang dengan taraf finansial di atas rata-rata justru menggunakan subsidi tersebut.
"Ternyata mobil-mobil mewah pun memakai BBM subsidi. Akhirnya, Pak Prabowo membentuk tim di mana tim itu bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, di mana kami (ESDM) yang ditugaskan sebagai ketua tim," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR di kompleks parlemen, Jakarta Rabu, 13 November 2024.
Bahlil mengatakan salah satu formulasi yang diusulkan adalah mengalihkan subsidi BBM dan listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, ia menambahkan bahwa langkah ini akan berdampak pada sektor transportasi umum, UMKM, serta fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, yang sebelumnya menerima subsidi tetapi nantinya tidak lagi mendapatkannya.
"Apakah ini semua kita alihkan ke BLT? Kalau ini kita alihkan, maka rumah sakit, sekolah, gereja, masjid yang selama ini mendapatkan subsidi itu berarti nggak dapat," katanya.
Bahlil juga mengungkapkan alternatif lain, yaitu tetap memberikan subsidi pada fasilitas umum untuk membantu menahan laju inflasi, sementara sebagian dana akan dialokasikan sebagai Bantuan Langsung Tunai. Untuk formulasi ketiga, Bahlil menyarankan skema yang melibatkan kenaikan harga pada sebagian subsidi berbentuk barang.