Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Ombudsman Mohammad Alfan Ardillah membeberkan adanya indikasi dalam kesenjangan pembangunan di daerah termasuk di dalamnya mengenai kesehatan. Untuk mengukur barometer kualitas penyelenggaraan kesehatan di daerah, Ombudsman menggunakan tiga indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan survei kepatuhan yang sudah dilakukan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau kita lihat di IPM 2022 ada disparitas IPM antar provinsi yakni terdapat dua provinsi yang masuk kategori sangat tinggi sedangkan delapan provinsi masuk kategori sedang. Ini mengindikasikan bahwa adanya kesenjangan pembangunan di daerah termasuk di dalamnya yaitu tentang kesehatan,” ujar dia dalam diskusi virtual pada Selasa, 16 Mei 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Alfan juga menjelaskan ada lima isu utama desentralisasi kesehatan yang memiliki tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Isu pertama adalah kelembagaan atau kapasitas kelembagaan. Alfan menjelaskan, adanya kebijakan di pusat banyak yang tidak selaras dengan kondisi di lokal atau di daerah.
Sehingga, kata dia, kewenangan menjadi tumpang tindih yang pada akhirnya memunculkan masalah seperti adanya duplikasi program pengabaian kewajiban dan sulitnya koordinasi.
“Sulitnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga kesehatan ini ujungnya akan mengganggu implementasi dari sistem desentralisasi kesehatan yang ada,” ucap Alfan.
Selanjutnya: tidak semua daerah memiliki SDM yang cukup untuk menjalankan program kesehatan
Kedua, soal sumber daya manusia atau SDM, di mana tidak semua daerah memiliki SDM yang cukup untuk menjalankan program kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Isu ketiga adalah masalah klasik yang kerap terjadi yakni pembiayaan
Menurut Alfan, kapasitas fiskal daerah saat ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawab daerah untuk melaksanakan urusan wajib daerahnya. Kelima, isu dalam hal pelayanan. “Kami membaca, kami memotret tidak meratanya akses pelayanan kesehatan,” tutur dia.
Dia pun menilai kesenjangan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan masih terjadi di daerah. “Yang terakhir isu utama dalam desentralisasi kesehatan adalah pengawasan, masih lemahnya pengawasan oleh Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ini juga tidak didukung dengan sistem informasi yang memadai,” kata Alfan.
Pilihan Editor: RUU Kesehatan, Ombudsman Ungkap Lima Isu Utama Masalah Kesehatan RI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
