Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dampak surat edaran Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas mulai terlihat di sektor usaha perhotelan. Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan telah menerima laporan pembatalan kegiatan pemerintah dari sejumlah hotel di daerah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kebijakan penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat tertuang dalam surat bernomor S-1023/MK.02/2024. Edaran itu dikeluarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 7 November 2024. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kementerian dan lembaga seperti kejaksaan dan kepolisian diminta memangkas anggaran perjalanan dinas masing-masing minimal 50 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Maulana mengatakan setelah instruksi itu terbit, pembatalan agenda pemerintahan mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. “Yang saya sudah dengar (pembatalan) itu salah satunya dari Jawa Barat. Kemarin saya juga dengar dari Makassar. Ada beberapa daerah lain yang juga ikut melaporkan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 10 November 2024.
Menurut dia, dampaknya bakal besar, karena pemangkasan anggaran ditarget minimal 50 persen. Selama ini, Yusran menambahkan, kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 persen. Bahkan ada yang lebih, bisa sampai 60 persen,” kata dia.
Agenda pemerintah di hotel-hotel daerah biasanya mulai ramai pada kuartal II atau sejak April. Terus meningkat hingga kuartal IV November. Peningkatan ini sesuai dengan pola anggaran pemerintah yang puncaknya biasanya terjadi pada akhir tahun.
Dengan adanya edaran resmi efisiensi anggaran perjalanan dinas, diaa menduga masih akan ada laporan lagi banyak hotel. Khususnya di daerah yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah pusat karena bukan berada di kawasan pariwisata.
Pembatalan ini berdampak pada proyeksi pendapatan hotel selama setahun. Pengusaha, Maulana menerangkan, sudah menghitung keuntungan, karena agenda pemerintah kebanyakan tak mendadak. Ada banyak yang sudah melakukan reservasi di awal dan sudah ada kesepakatan atau deal antara penyelenggara dan pihak hotel. “Kami berharap (pembatalan) tidak terjadi pada saat tutup tahun agar tak banyak impact-nya terhadap di semua sektor,” ujarnya lagi.
PHRI mendukung efisiensi anggaran pemerintah, namun pembatasan perjalanan dinas dianggap dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Bagi hotel, Maulana berujar, efeknya terhadap tenaga kerja. Sedangkan sektor lain yang bakal kena imbasnya adalah usaha makanan minuman dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
Foto 
