Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengadakan survei persepsi masyarakat soal penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, mayoritas responden menolak jika pemerintah menggunakan utang luar negeri untuk membiayai MBG.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari 1.858 responden dari berbagai wilayah yang disurvei Celios, 82 persen sepakat pelaksanaan MBG harus bersumber dari anggaran pemerintah. "Responden memilih anggaran pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan makan bergizi gratis," kata peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam kegiatan diseminasi riset Celios secara daring pada Senin, 27 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Galau menyampaikan mayoritas responden juga menolak jika pemerintah memilih mengambil utang luar negeri untuk membiayai program yang membutuhkan dana ratusan triliun rupiah tersebut. "Hingga 79 persen masyarakat Indonesia menolak opsi pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui utang luar negeri," ucap Galau.
Selain itu, kata Galau, mayoritas responden juga tidak setuju jika bahan makanan MBG berasal dari impor pangan. Galau menyampaikan sebanyak 59 persen masyarakat ingin agar pemerintah memprioritaskan bahan makanan lokal sebagai bahan baku MBH. Alasannya, agar program tersebut bisa ikut mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan.
Celios merekomendasikan agar 85 persen pengadaan barang dan jasa untuk MBG berasal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta produk lokal. Galau menyebut persentase tersebut dibutuhkan untuk menjamin dampak berganda program MBG bagi ekonomi di daerah.
Galau menyebut impor pangan atau pengiriman bahan baku dari luar daerah untuk MBG dapat mengancam pangan lokal. "Jika daging impor atau daging dari luar daerah dalam bentuk kalengan masuk ke dalam Program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif kepada penyerapan daging lokal, terutama di kampung-kampung yang bergantung kepada peternakan lokal," kata Galau.
Survei Celios kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang disebarkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Survei tersebut melibatkan 1.858 responden dari berbagai wilayah yang mencakup perdesaan, perkotaan, hingga pinggiran kota. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak berdasarkan representasi nasional. Celios juga menerapkan pembobotan statistik dengan variable jenis kelamin, usia, provinsi, pendidikan, hingga pendapatan, yang disesuaikan dengan populasi nasional.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan perlu anggaran tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar pemenuhan target penerima manfaat makan bergizi gratis. Saat ini, Operasional dan penyaluran makan bergizi gratis sepenuhnya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dari APBN 2025, dana yang digunakan untuk program tersebut ditetapkan Rp 71 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut merespons wacana tersebut. Bendahara negara mengatakan BGN memang bakal menambah titik-titik pelayanan makan bergizi gratis.
Namun, Sri Mulyani tak menjelaskan secara gamblang apakah akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. “Nanti kita lihat. Seperti yang disampaikan oleh pimpinan Badan Gizi Nasional, jumlah titik pelayannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu kita jaga,” ujarnya.
Ilona Estherina berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
