Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Tahun Depan, PUPR Bangun 83 Tower Rumah Susun atau Sebanyak 3.240 Unit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun 83 tower rumah susun (rusun) pada tahun 2023.

29 Juni 2022 | 09.31 WIB

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membacakan pandangan Pemerintah terkait Undang-Undang tentang Jalan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021. Rapat paripurna tersebut mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta mendengarkan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan II tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perbesar
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membacakan pandangan Pemerintah terkait Undang-Undang tentang Jalan dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Desember 2021. Rapat paripurna tersebut mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta mendengarkan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan II tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal membangun 83 tower rumah susun (rusun) pada tahun 2023.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya mengalokasikan Rp1,88 triliun untuk melanjutkan pembangunan rumah susun.

“Tahun 2023 kami melanjutkan pembangunan 83 tower atau sebanyak 3.240 unit,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Selasa 28 Juni 2022.

Iwan menuturkan untuk skenario pelaksanaan tahun anggaran 2023, dengan mempertimbangkan agenda politik nasional, maka pelaksanaan kegiatan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR diuapayakan dapat dilaksanakan secara masif pada semester I/2023.

Menurutnya, hal tersebut guna memastikan seluruh kegiatan pada 2024 tinggal menyisakan tahap pemanfaatan dan tidak meninggalkan proyek mangkrak.

Untuk itu, dia berharap agar pada 2023 seluruh pekerjaan di sektor Ditjen Perumahan tidak ada yang terhambat atau pun mangkrak.

“Usulan kegiatan tahun anggaran 2023 yang akan dilaksanakan diharapkan sudah masuk ke PUPR paling lambat pada September 2022,” jelasnya.

Baca: PUPR Sebut Teknologi IPAL Krukut Jadi Referensi Pengelolaan Limbah di Kawasan IKN

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus