Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran pemerintahan untuk menghapuskan kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat orang banyak. Sebab, kuota impor dinilai menghambat kelancaran perdagangan. Instruksi tersebut sama halnya Prabowo akan membuka keran impor.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk, hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, mengutip dari keterangan tertulis, pada Selasa, 8 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Prabowo mengatakan instruksi itu telah disampaikan kepada Menteri Koordinator, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah penghapusan kuota impor merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan untuk merampingkan birokrasi.
Adapun salah satu komoditas yang disoroti oleh Prabowo adalah impor daging. Ia juga meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk membuka peluang impor bagi siapa pun.
“Mau impor apa, silahkan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya kan. Bikin kuota-kuota, abis itu perusahaan A, B, C, D yang hanya ditunjuk. Hanya dia boleh impor, enak saja,” ujar dia.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan keluhan para pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS. Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.
Oleh sebab itu, agar dapat menjamin kepastian terkait mekanisme impor maka Presiden menilai langkah menghapus kuota impor perlu diterapkan sebagai bagian dari deregulasi yang ingin dijalankannya untuk menjaga kesehatan persaingan usaha di Indonesia.
Wamentan Sebut Penghapusan Kuota Impor Agar Volume Impor Tidak Dimonopoli Pihak Tertentu
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor agari volume impor tidak lagi dimonopoli pihak tertentu. Namun Sudaryono tak menyebut persis siapa pihak yang dimaksud. “Volume yang sudah ditetapkan pemerintah berdasarkan neraca komoditas boleh diimpor oleh siapa saja, tidak lagi dimonopoli oleh orang-orang tertentu lagi. Supaya lebih adil dan tidak ada lagi praktik monopoli dengan pemberian kuota kepada orang-orang tertentu,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 April 2025.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Tengah ini mengatakan, penghapusan kuota impor bukan berarti membuka keran impor besar-besaran. Kebijakan ini, menurut dia, bertujuan menciptakan sistem lebih adil dan efisien dalam rantai pasok pangan nasional.
Sehingga menurutnya, pemerintah sudah pasti harus melindungi produksi dalam negeri. Tak hanya pangan, menurutnya, pemerintah tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri untuk komoditas teknologi dan pakaian.
Ihwal skema penghapusan kuota impor, Sudaryono menyebut industri akan dapat mengimpor langsung sesuai kebutuhan tanpa perantara kuota yang selama ini dimonopoli dan diperuntukkan ke segelintir kelompok.
Kekhawatiran Indef soal Rencana Prabowo Hapus Kuota Impor
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengingatkan bahwa rencana Presiden Prabowo untuk menghapus kuota impor bisa membawa risiko besar bagi perekonomian nasional jika tak disertai pengawasan ketat.
Menurut dia, jika kebijakan itu diterjemahkan menjadi sistem impor terbuka tanpa kontrol, pasar domestik berpotensi kebanjiran produk asing di tengah kondisi industri lokal yang belum pulih sepenuhnya.
“Kita harus jujur, beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” kata Andry dalam keterangan resminya pada Selasa, 8 April 2025.
Andry menyoroti sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan yang kini tengah dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja. Ia khawatir, bila kran impor dibuka tanpa batas, tekanan terhadap sektor ini akan semakin berat, dan PHK massal kian membesar.
Selain itu, iklim investasi juga bisa terancam. Jika pasar dalam negeri dibanjiri barang murah, kata dia, investor akan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya atau membangun pabrik di Indonesia.
DPR: Momentum Reformasi Perdagangan
Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyambut baik arahan Presiden Prabowo. Ia menyebut langkah ini sebagai “angin segar” bagi reformasi kebijakan impor. Namun Said mengingatkan agar kebijakan ini tidak merusak neraca perdagangan dan cadangan devisa nasional.
“Impor harus jadi substitusi sementara, bukan permanen. Target akhirnya adalah kemandirian, setidaknya di sektor primer seperti pangan dan energi,” kata dia, Rabu, 9 April 2025, seperti dikutip dari Antara.
Said juga menekankan pentingnya memperkuat industri lokal, termasuk dengan peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), agar kebijakan deregulasi tidak berujung pada deindustrialisasi seperti yang pernah terjadi di sektor tekstil.
Alfitria Nefi P, Mega Putri Mahadewi, dan Han Revanda berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
