Terkini Bisnis: Gelombang PHK di Industri Tekstil, Penyebab Kimia Farma Rugi Rp 1,8 Triliun

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menerima data terkait adanya 13.800 pekerja industri tekstil yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Meski belum bisa memastikan jumlahnya, dia menyebut gelombang PHK disebabkan oleh adanya pelonggaran impor produk sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. 

Simak lebih jauh tentang gelombang PHK di industri tekstil di sini.

2. Prabowo Disebut Perlu Naikkan Rasio Pajak hingga 12 Persen untuk Realisasikan Janji Politik

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak (tax ratio) di kisaran 12 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut ingin merealisasikan seluruh janji politiknya.

Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program yang dinilai akan menelan biaya besar. Program-program itu yakni makan bergizi gratis, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), membuka sekolah unggulan termasuk menambah 300 fakultas kedokteran, hingga meningkatkan produktivitas pertanian.

“Presiden Prabowo akan menghadapi situasi yang semakin sulit karena janji politik yang harus dipenuhinya,” kata Yusuf saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan, dikutip Selasa, 25 Juni 2024.

Simak lebih jauh tentang kenaikan rasio pajak di sini.

3. Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan, Ini Kronologinya

Pengelola Hotel Sultan PT Indobuilco milik Pontjo Sutowo kembali kalah dalam gugatan melawan Menteri Sekretaris Negara dalam kasus gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.

"Menyatakan gugatan Penggugat I Rekopensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," demikian salinan putusan yang diunggah di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat. 

Kasus ini bermula dari saling klaim atas lahan yang di atasnya sekarang berdiri Hotel Sultan antara Indobuilco dengan Mensesneg dan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno.

Simak lebih jauh tentang kronologi kekalahan Pontjo Sutowo di sini.

4. Profil 6 BUMN yang Terancam Bangkrut

Sebanyak 21 BUMN dan satu anak usaha BUMN saat ini berstatus titip kelola dan tengah ditangani oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Dari total 22 perusahaan tersebut, hanya empat yang memiliki potensi untuk pulih. Sementara enam perusahaan lain kemungkinan besar akan dihentikan operasinya.

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI. "Dari 21 BUMN plus satu yang disampaikan kepada kita, yang sekarang ada istilahnya ada peluang cuma empat perusahaan," kata Yadi di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024 seperti dikutip dari Antara.

Yadi menjelaskan, enam perusahaan pelat merah tersebut kemungkinan berpeluang untuk dihentikan lewat likuidasi atau pembubaran. Adapun enam perusahaan BUMN yang termasuk dalam kategori ini adalah PT Indah Karya (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), dan PT Semen Kupang.

Simak lebih jauh tentang profil 6 BUMN terancam dibubarkan di sini.

5. Apa itu Pusat Data Nasional yang Terkena Ransomware?

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian memastikan Pusat Data Nasional (PDN) sudah diretas. Peretas diduga menggunakan jenis virus atau Ransomware terbaru untuk menyerang peladen (server) pemerintah yang mengatur secara nasional data kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda). 

“Kami sampaikan bahwa insiden Pusat Data Nasional sementara ini merupakan serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama brain cipher Ransomware,” kata Hinsa setelah konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin, 24 Juni 2024. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan dengan sistem bagi pakai oleh instansi pusat dan pemda serta saling terhubung. 

Simak lebih jauh tentang profil PDN di sini.

6. Rugi Rp 1,8 Triliun, Bos Kimia Farma Beberkan Penyebabnya

PT Kimia Farma (Persero) Tbk. melaporkan kerugian usaha sepanjang 2023 mencapai Rp 1,8 triliun. Kerugian itu membengkak dari posisi 2022 yang sebesar Rp 126 miliar. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Kimia Farma Lina Sari mengungkapkan terdapat sejumlah faktor penyebab kerugian di sisi operasional.

"Ada inefisiensi pabrik, kapasitasnya terlalu besar tapi utilisasinya rendah," ujar Lina dalam konferensi pers, Selasa malam, 25 Juni 2024, di Gedung ILHI Bio Farma Grup, Cipinang, Jakarta Timur. 

Berikutnya adalah kerugian yang bersumber dari produk yang tidak terserap dan sudah masuk dalam masa kedaluwarsa atau expired date. "Dari sisi komposisi produk di 2023 juga didominasi oleh produk-produk yang bermargin rendah," kata Lina.

Simak lebih jauh tentang Kimia Farma rugi Rp 1,8 triliun di sini.