Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Minggu siang hingga sore, 13 Juni 2021 dimulai dengan rencana mogok nasional para buruh outsourcing PT PLN atas pemberian THR yang diduga tak sesuai kesepakatan. Aksi mogok akan dilakukan pada Juli 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kemudian informasi tentang PT Bumi Resources Tbk., yang akan menggenjot penjualan batu bara ke Cina seiring dengan peningkatan permintaan dari Negeri Tirai Bambu itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ada pula berita tentang utang PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex yang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kini hampir mencapai Rp 20 triliun. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut.
1. Protes Soal THR, Buruh Outsourcing PLN 30 Provinsi Akan Demo dan Mogok Serentak
Buruh outsourcing PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) akan melakukan mogok nasional pada Juli mendatang sebagai bentuk protes atas pemberian tunjangan hari raya atau THR yang diduga tak sesuai kesepakatan. Aksi mogok bakal berlangsung di 30 provinsi yang meliputi 300 kabupaten dan kota.
“FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan KSPI (Konfederasi Sertikat Pekerja Indonesia) akan mengorganisasi pemogokan seluruh buruh outsourcing PLN," ujar Presiden KSPI Said Iqbal, Sabtu, 12 Juni 2021.
Mogok massal akan didahului dengan demo yang berlangsung pada 16 Juni mendatang. Unjuk rasa rencananya berlangsung di kantor pusat dan kantor-kantor cabang PLN. Said berharap Dewan Direksi PLN tidak tinggal diam menanggapi tuntutan buruh.
Selain aksi tersebut, KSPI akan menyerukan masalah buruh outsourcing PLN di pertemuan Organisasi Buruh Internasional atau ILO. KSPI akan menyampaikan isu pembayaran upah murah, THR rendah, hubungan outsourcing tanpa batas, kontrak kerja terus-menerus, serta kesejahteraan yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan dan konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO.
Buruh outsourcing PLN sebelumnya mempersoalkan berkurangnya THR sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta. Masalah itu bermula sejak munculnya Peraturan Direksi (Perdir) PLN Nomor 0219. Peraturan ini disebut-sebut menghilangkan dua komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap.
Baca berita selengkapnya di sini.
2. Bumi Resources Akan Genjot Penjualan Batu Bara ke Cina, Ini Sebabnya
PT Bumi Resources Tbk., akan menggenjot penjualan batu bara ke Cina seiring dengan peningkatan permintaan dari Negeri Tirai Bambu itu.
Penawaran Umum saham Bumi Resources Minerals (BRMS). TEMPO/Dasril Roszandi
Direktur sekaligus Corporate Secretary Bumi Resources Dileep Srivastava mengatakan langkah tersebut diambil merespons permintaan Cina yang saat ini tengah naik cukup kuat. Hal ini menjadi momentum bagi perseroan untuk mendorong penjualan ke pasar itu.
“Kami mengejar bisnis dari pasar tradisional kami, Cina penting bagi kami dan kami akan berusaha memaksimalkan produksi sejauh yang kami bisa,” ujar Srivastava, Jumat, 11 Juni 2021.
Emiten batu bara yang merupakan bagian dari grup Bakrie dengan kode saham BUMI itu mematok volume produksi pada tahun ini sebesar 85-90 juta ton. Angka ini lebih tinggi daripada estimasi realisasi produksi 2020 sebesar 82 juta ton.
Volume produksi BUMI tahun ini juga merupakan volume tertinggi perseroan. Di sisi lain, upaya memaksimalkan penjualan ke Cina itu sejalan dengan tren kenaikan harga batu bara global sehingga semakin mendorong potensi perseroan mencetak pertumbuhan kinerja.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Utang Sritex yang Direstrukturisasi Tembus Rp 20 Triliun
Utang PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex) dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kini hampir mencapai Rp 20 triliun. Sebelumnya Sritex mengajukan perpanjangan persiapan proses PKPU menjadi 120 hari hingga awal Oktober 2021.
Suasana pabrik tekstil PT Sritex. Sritex.co.id
CV Prima Karya membawa Sritex ke meja hijau dengan tuduhan keterlambatan pembayaran utang senilai Rp 5,5 miliar. Adapun kreditur Sritex menambah nilai terutang sebanyak Rp 20 triliun yang terdiri dari kreditur terjamin senilai Rp 700 miliar dan Rp 19 triliun dari kreditur yang tidak terjamin.
"Verifikasi sedang berlangsung dan jumlah final akan segera dirilis," kata Anggota Tim Verifikasi Pengadilan Niaga Semarang yang dikutip Sabtu, 12 Juni 2021.
Proses PKPU tersebut telah menghentikan proses pembayaran utang perseroan yang berdenominasi dolar. Di samping itu, perseroan juga mengalami hambatan di pasar kredit lantaran kinerja yang buruk pada 2020.
Kinerja ekspor Sritex merosot 17 persen secara tahunan karena pandemi Covid-19. Sementara itu kebangkitan global virus Covid-19 saat ini dinilai mengancam pemulihan perseroan.
Baca berita selengkapnya di sini.
Foto 
