Tiga Syarat yang Mesti Dipenuhi Prabowo Bila Mengalihkan Subsidi Energi BBM ke BLT

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi DPR RI 2019-2024 Mulyanto menanggapi rencana Presiden Prabowo mengalihkan subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Mulyanto mengatakan ada tiga syarat yang mesti dipenuhi agar kebijakan ini bermanfaat.

Pertama, pemerintah harus memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan agar lebih akurat dan transparan. "Ini penting dilakukan, karena selama ini banyak laporan yang menyatakan BLT tidak tepat sasaran," kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) ini mengatakan perbaikan data penting dilakukan sebagai respons atas tren kelas menengah turun kelas. Menurut Mulyanto, pemerintah tidak boleh membiarkan posisi kelas masyarakat ini tergencet. "Jangan sampai BLT tidak dapat, beli bahan bakar bersubsidi juga tidak boleh," katanya.

Syarat kedua, Mulyanto menambahkan, sistem pendistribusian harus lebih baik, yaitu langsung diberikan ke masyarakat. Artinya, tanpa perantara pihak manapun. “Jangan ada yang ngaku-ngaku bahwa ini adalah program saya, program partai saya. Juga tidak dibagikan mendekati waktu Pemilu," ujar Mulyanto. Ia mengatakan BLT tidak boleh menjadi alat kampanye politik. Sebab, BLT ini hak masyarakat, bukan hadiah penguasa. 

Syarat ketiga, Mulyanto berujar, pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan untuk meminimalisasi penyimpangan penyaluran BLT. Menurutnya, perlu disiapkan aparat penegak hukum dan aturan yang tegas untuk menindak pihak-pihak yang coba berbuat curang.

Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan aturan baru terkait pemberian subsidi BBM. Ia membentuk Tim Khusus Subsidi yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran. Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi Bambang Brodjonegoro lantas mengusulkan adanya perubahan skema subsidi BBM menjadi BLT.

Bambang menilai perlunya perubahan skema subsidi ini dikarenakan subsidi BBM saat ini tidak lagi efektif, bahkan cenderung kurang tepat sasaran. Mengutip Antara, Bambang menilai penggunaan skema subsidi lewat BLT untuk disalurkan langsung ke keluarga yang membutuhkan akan jauh lebih efektif. Sementara, skema subsidi BBM yang berjalan saat ini justru kerap dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

Bambang menatakan bahwa dengan skema BLT, masyarakat diharapkan tidak khawatir mengenai risiko daya beli masyarakat yang bakal menurun. Menurutnya, bantuan langsung dari pemerintah mampu menjaga daya beli masyarakat agar tidak terganggu sehingga meminimalkan risiko terjadinya inflasi.