Calon Independen Bersiap

Udara sejuk Kota Batu, Jawa Timur, tak sanggup mendinginkan suasana persiapan pemilihan kepala daerah yang akan digulirkan September mendatang. Terjadi rebutan formulir pendaftaran. Sebanyak 24 lembar formulir yang disajikan panitia ludes dalam waktu kurang dari dua hari.

Calon independen menggondol lebih banyak formulir ketimbang partai politik. Calon perseorangan ini memborong 16 lembar. Sisanya diambil pengurus partai yang datang belakangan. ”Padahal belum tentu calon independen lolos meski sudah membawa formulir,” kata Istamu, Ketua Tim Kelompok Kerja Pendaftaran Calon Wali Kota Batu, Rabu pekan lalu.

Salah satu calon yang sukses mendapatkan formulir adalah Ahmad Samudji. Anggota staf ahli Pemerintah Kota Batu ini dari awal menolak tawaran sejumlah partai untuk diusung sebagai calon.

Pada pemilihan wali kota sebelumnya, ia pernah dijagokan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun Samudji terlempar dari arena konvensi partai dan kini kapok terpental lagi. ”Saya maju sendiri,” katanya.

Di Provinsi Riau, warga yang mengincar kursi gubernur juga ramai. Salah satunya Tabrani Rab, yang dikenal dengan slogannya: Riau Merdeka. ”Saatnya berjuang lewat jalur independen. Jika buntu (kalah) karena rekayasa politik, kami kibarkan Riau Merdeka,” ujar Tabrani saat mendeklarasikan pencalonannya, Rabu pekan lalu.

Tekad Tabrani disokong dana melimpah: Rp 500 miliar untuk pemilihan pada pertengahan 2008. Sekarang duit itu dia pakai untuk membangun jaringan pendukung. ”Jumlahnya sudah 96 simpul, masing-masing menghimpun minimal 1.000 orang. Kami mau bikin simpul sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Dari Pulau Bali, calon independen Jro Gde Karang mulai pamer program melalui berbagai media. Misalnya pertunjukan wayang kulit di Art Centre Denpasar awal pekan lalu. Ia mendatangkan dalang yang lagi ngetop di sini, Wayan Nadayana alias Cenk Blonk.

Tak jauh dari arena pertunjukan, ada baliho raksasa bergambar Jro Gde Karang. Ki Dalang Cenk Blonk tak lupa menyelipkan pesan sponsor soal visi dan misi sang penanggap di sela-sela jalannya cerita. Tepuk tangan penonton membahana setiap kali Ki Dalang menyebut nama Jro Karang. Mirip panggung kampanye.

Jro Karang juga merekrut sejumlah aktivis untuk mengelola lembaga swadaya Bali Pulina, miliknya. Tugas lembaga ini menyebarkan fotonya ke publik, berupa stiker, yang dicetak sebanyak 2,5 juta lembar. ”Saya belum terkenal, jadi perlu banyak sosialisasi,” katanya.

Tak hanya Jro Gde Karang yang terpikat kursi gubernur untuk Pulau Dewata yang akan diperebutkan pada akhir 2008. Tokoh keturunan Tionghoa, Budi Argawa, juga memastikan ambil bagian. ”Saya sudah memutuskan tidak melalui partai, takut disuruh bayar mahal,” ujarnya. Ia punya pengalaman: saat pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang lalu, ia berada di urutan kelima.

Modal stiker juga dipakai Febuar Rahman, calon independen untuk pemilihan Wali Kota Palembang pertengahan 2008. Stiker bertulisan ”mohon doa restu” dicetak ratusan ribu. Di dalamnya terpasang foto Febuar yang keren: memakai jas dan berpeci hitam.

Febuar juga rajin menghadiri setiap undangan, mulai kenduri kelahiran bayi hingga seminar tentang pembangunan. Pokoknya, segala daya ia kerahkan, termasuk meminta sokongan orang tua, adik, kakak, dan tiga anaknya yang tumbuh remaja.

Namun Febuar mulai diteror. Sekelompok orang tak dikenal Selasa pekan lalu menyerang rumahnya di Jalan Letnan Hadin, Palembang. Kaca jendela dan atap rumahnya berantakan. ”Mungkin karena dianggap terlalu dini, saya diteror,” katanya. Ia memang orang pertama yang berikrar mencalonkan diri menjadi wali kota.

Gerak cepat calon independen tak menjamin mereka lolos sampai ke proses pemilihan. Sebab, batu sandungan berupa revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum tentu kelar dalam waktu dekat. Begitu pula kemungkinan pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang-undang. Aturan ini mudah dipatahkan Dewan Perwakilan Rakyat jika isinya tak cocok dengan aspirasi mereka.

Yang jelas, setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan bahwa calon perseorangan bisa ikut pemilihan, desakan agar pemerintah segera membuat peraturan teknisnya muncul dari sejumlah daerah. Maklum, ada 18 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan sampai 2008 nanti.

Elik Susanto, Bobby Triadi (Riau), Bibin Bintariadi (Batu), Rofiqi Hasan (Bali), Arif Ardiansyah (Palembang)