Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Kriminal

Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto mengklaim tak tahu menahu soal kasus korupsi DJKA Kemenhub.

21 Juli 2024 | 09.30 WIB

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Perbesar
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan tidak mengetahui kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Wilayah Jawa Timur. Hasto tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat lalu, 19 Juli 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Hasto menyatakan tak tahu dan tak terlibat dalam kasus korupsi itu. "Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut," kata Hasto di DPP PDIP Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia pun mengatakan baru mengetahui adanya jadwal pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus korupsi DJKA Kemenhub pada Jumat pagi, 19 Juli 2024. "Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya," ujarnya.

Hasto menyebut mengetahui adanya surat pemanggilan dari KPK pada saat bertugas di Jogja, sehingga tidak bisa memenuhi panggilan di waktu yang telah ditentukan. Dia menyatakan surat pemanggilan dari KPK itu diterima oleh supirnya. Dia mengaku tak dilaporkan soal adanya surat itu sehingga tak mengetahuinya.

"Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat Pilkada," ucapnya.

Ihwal korupsi DJKA Kemenhub, Hasto menyebut tidak memiliki bisnis di bidang itu. Namun dia tak membantah jika dirinya disebut sebagai konsultan. Dia mengaku dirinya memang pernah menjadi konsultan di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, hingga saat ini Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya masih tertera konsultan di kolom pekerjaan. "Saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," kata dia.

Hasto juga berjanji akan memenuhi panggilan KPK apabila ada pemanggilan lagi.

KPK sebelumnya menyatakan akan memeriksa Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub Wilayah Jawa Timur. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama Hasto Kristiyanto," kata Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan resmi pada Jumat, 19 Juli 2024.

Tessa mengatakan pemeriksaan Hasto Kristiyanto itu dalam kapasitasnya sebagai konsultan. Tessa mengungkapkan sesuai dengan data administrasi kependudukan atau adminduk, pekerjaan Hasto tertera sebagai konsultan. Akan tetapi Hasto yang juga pernah diperiksa dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, oleh Harun Masiku itu tak hadir.

Mutia Yuantisya

Alumnus Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang ini memulai karier jurnalistik di Tempo pada 2022. Ia mengawalinya dengan menulis isu ekonomi bisnis, politik nasional, perkotaan, dan saat ini menulis isu hukum dan kriminal.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus