Peran Kepala Desa Kohod dalam Pemalsuan Dokumen HGB Pagar Laut Tangerang

Perkara pemalsuan surat tanah di atas laut itu terungkap setelah muncul kisruh soal pagar laut yang terbentang sepanjang 30,16 kilometer di utara Tangerang, Banten. Laporan mingguan Tempo yang terbit pada 19 Januari 2025 berjudul “Siapa di Balik Pagar Laut Tangerang dan Apa Tujuannya?" mengungkap bahwa pagar laut itu berhubungan dengan terbitnya sertifikat HGB dan SHM di atas lautan seluas sekitar 300 hektare. Laporan tersebut mengungkap adanya penggunaan dokumen-dokumen palsu dalam penerbitan surat-surat itu.

Pagar laut di Pantai Anom, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, 24 Januari 2025. Antara/Putra M. Akbar

Sehari setelah laporan tersebut terbit, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengakui adanya 263 HGB dan 17 SHM yang terbit di atas laut di Desa Kohod. Dari total HGB itu, hampir 90 persen dimiliki oleh dua perusahaan yang terafiliasi dengan PT Agung Sedayu Group, yakni PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur. 

Belakangan Nusron membatalkan 50 HGB karena cacat prosedur, sementara sisanya masih ditelaah. Nusron juga telah memecat enam pejabat di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang perihal penerbitan HGB tersebut. Adapun dua orang lainnya disanksi berat, tapi tidak disebutkan peran masing.

Ketua Riset dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah Ghufroni yang sedari awal mengawal kasus ini mengatakan Arsin terlibat aktif dalam pemalsuan dokumen girik warga. Dia mengaku menginvestigasi peran Arsin ini. “Dia yang menyiapkan girik-girik palsu dibuat tahunnya mundur 1982, padahal dibuat pada 2020-2021 dengan mencari segel dan meterai lama,” ujarnya saat dihubungi pada Selasa, 11 Februari 2025. 

Gufroni menyatakan lembaganya bersama kelompok masyarakat sipil lain terjun ke lapangan sejak perkara pagar laut dan HGB itu menjadi pusat perbincangan. Dia pun meminta kepolisian mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk kepada pihak pemilik HGB. 

Ketua Persatuan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani yang ikut menelusuri masalah ini bersama Ghufroni menyatakan hal serupa. Dia mengaku mendapat informasi dari sejumlah warga soal pencatutan nama oleh Arsin untuk dipakai sebagai pemilik girik. “Ada warga yang bilang dicatut namanya,” ucapnya. 

Julius mengatakan langkah Bareskrim menggunakan pasal pemalsuan dokumen sudah tepat. Hal ini, menurut dia, penting untuk membuktikan apakah penerbitan 263 HGB bermasalah itu berlandaskan dokumen palsu atau tidak. Dia juga menilai polisi nantinya bisa saja mengembangkan kasus ini ke tindak pidana korupsi jika menemukan barang bukti yang cukup. 

Keberadaan girik palsu ini sangat penting dalam penerbitan sertifikat HGB dan SHM oleh Kantor Pertanahan Tangerang. Pasalnya, sebelum penerbitan dilakukan, pemohon harus melakukan pengukuran dengan menggandeng Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Girik itulah yang menjadi dasar bagi KJSB untuk melakukan pengukuran.

Dalam penelusuran Tempo, pengukuran di laut Desa Kohod itu dilakukan oleh KJSB Raden Muhamad Lukman Fauzi Parikesit. Ketua Masyarakat Ahli Survey Kadastar Indonesia Leodi Ratrianto mengkonfirmasi temuan Tempo. Pria yang menaungi organisasi KJSB se-Indonesia tersebut menyatakan pengukuran tanah berdasarkan girik ditandatangani oleh Arsin. 

Kepala Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten, dari dokumentasi warga. Repro/Tempo/Ayu Cipta

Menurut dia, ada ketidakcermatan KJSB Lukman dalam memeriksa dokumen pengajuan pengukuran. Ia mengatakan semestinya mereka mengevaluasi lahan yang diukur, termasuk surat-surat permohonan yang diajukan pihak terkait. “Pengajuan pengukuran pada Mei 2023, nama kepala desa yang tercantum Arsin bin Asip,” ujarnya.

Leodi mengakui KJSB sebenarnya tidak memiliki wewenang menginvestigasi apakah girik yang diajukan sebagai landasan pengukuran itu asli atau palsu. Namun, menurut da, seharusnya KJSB bisa melihat adanya kejanggalan dalam dokumen-dokumen tersebut. Kini, menurut dia, KJSB Lukman telah mendapat sanksi berupa pencabutan izin dari Kementerian ATR/BPN. 

Leodi pun tak mau KJSB menjadi kambing hitam atas terbitnya sertifikat di atas laut Tangerang itu. Dia mengatakan, meski KJSB diberi wewenang pengukuran, Kementerian ATR/BPN memiliki kewenangan supervisi.

Dengan terbitnya HGB tersebut, menurut dia, supervisi dari kementerian tak berjalan dengan baik. Pasalnya, menurut dia, setelah tahap pengukuran, seharusnya dokumen-dokumen tersebut diperiksa kembali oleh petugas di Kementerian ATR/BPN. “Ini lolosnya berkali-kali dari awal pemohonan,” tuturnya. 

Dia pun menambahkan, permohonan pengukuran tanah itu diajukan oleh Kantor Pengacara Septian Wicaksono. Leodi mengatakan ada 217 pengajuan saat itu. Ia mengatakan permohonan pengukuran itu ditujukan untuk penerbitan SHM kepada Kementerian ATR/BPN atas nama pemilik girik. Setelah SHM terbit, barulah kemudian bisa dialihkan menjadi HGB. 

Kantor pengacara itu juga, menurut laporan mingguan Tempo, yang mengirim surat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Banten pada 21 Juli 2023. Isinya, permintaan rekomendasi pemanfaatan bidang tanah dengan dasar girik atau letter C. Namun Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menolak permohonan itu. 

Ombudsman dalam laporan investigasinya yang terbit pada 3 Februari 2025 pun menyebutkan kantor pengacara yang sama. Menurut Ombudsman, Kantor Pengacara Septian Wicaksono merupakan pihak yang mengajukan penerbitan 263 HGB yang berlandaskan girik palsu buatan Arsin cs.

Arsin sendiri seolah-olah hilang ditelan bumi. Dari penelusuran Tempo, Arsin tidak tampak di depan warga sejak ia mendampingi Nusron Wahid berkunjung ke Desa Kohod untuk melihat letak tanah yang HGB-nya terbit pada 24 Januari 2025 itu. Ia juga tidak hadir saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memanggilnya kemarin. 

Arsin sebenarnya sudah menjalani pemeriksaan di KKP pada akhir Januari 2025. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyatakan pihaknya kembali memeriksa Arsin karena ada perbedaan antara keterangannya dan saksi lain.

Namun Arsin absen dengan alasan yang tak jelas. “Memang ada pemanggilan untuk Kades Kohod, tapi ditunggu enggak hadir,” ujar Doni.  

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rahman, pun menilai kasus ini berpotensi dikembangkan ke sejumlah tindak pidana. Selain soal pemalsuan dokumen, menurut Zaenur, polisi bisa mengembangkan ke arah tindak pidana korupsi dan pencucian uang. “Gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam 30 hari menjadi tindak pidana korupsi,” ujarnya saat dihubungi secara terpisah. 

Senada dengan Zaenur, dosen hukum pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah, pun menilai potensi pengembangan kasus HGB pagar laut ini ke arah tindak pidana korupsi cukup luas. Karena itu, dia meminta penyidik menelusuri semua pihak terkait.

Dia pun meminta polisi tidak tebang pilih dalam perkara ini. "Selama ini, dalam penanganan kasus, ada yang dikorbankan, ada yang diselamatkan. Ini enggak boleh dilakukan. Apalagi ini sudah jadi perhatian publik," ucapnya. ●

Ayu Cipta dan Alfitria Nefi P. berkontribusi dalam penulisan laporan ini