“Sekalipun demikian kondisi kekosongan hukum yang diklaim dan bisa ditunggangi untuk pembuatan atau legalisasi LGBT dengan penyimpangan seksualnya, sudah dari dulu diantisipasi oleh FPKS DPR RI,” kata Hidayat.

Hidayat Nur Wahid mengatakan dalam pembahasan RUU TPKS, FPKS DPR mengusulkan agar tindak pidana terkait seksual bukan hanya yang mengandung unsur kekerasan seksual tapi kejahatan seksual.

“Seperti perselingkuhan dan perkawinan sejenis atau laku seks menyimpang di kalangan LGBT. Sayangnya sikap dan usulan antisipatif dan konstruktif FPKS tidak didukung oleh fraksi-fraksi yang lain. Juga tidak didukung oleh pemerintah, sehingga FPKS menolak pengundangan RUU tersebut,” katanya.

Inilah menurut HNW dampak langsungnya, yaitu ketika terjadi kasus LGBT, pemerintah dengan dalih demokrasi menyebut tidak ada aturan hukum yang melarang. “Harusnya pemerintah dan DPR sadar ada masalah yang perlu diberikan solusi hukum dengan mengisi kekosongan hukum tersebut,” katanya.

Menurutnya, pemerintah dan DPR dapat mengambil langkah dengan memperbaiki UU TPKS atau mengundangkan revisi UU KUHP atau membahas dan mengundangkan Rancangan Undang-Undang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual.

Ini sebagai upaya membentengi masyarakat dan negara dari propaganda dan laku penyimpangan seksual seperti yang dilakukan kalangan LGBT.

Hidayat Nur Wahid mengatakan kebutuhan atas RUU tersebut sangat mendesak, apabila melihat banyaknya kasus, serta reaksi masyarakat luas yang menolak Podcast Deddy Corbuzier dengan pasangan LGBT yang dinilai ‘mempromosikan’ dan ‘membuat tutorial’ menjadi gay atau perilaku seks menyimpang.

Kebijakan Diskriminatif untuk LGBT

Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) mengatakan sikap publik Indonesia yang kontra terhadap keberadaan komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau LGBT mulai menguat sejak 2016.

Baca juga: Soal Penentangan LGBT, Sejuk: Banyak Kebijakan yang Menentang Komunitas Ini

MUTIA YUANTISYA