Komentar Tokoh tentang 'Indonesia Gelap', Mahfud Sebut Terang, Nurul Arifin Nilai Bagus, Gus Yahya Bilang Ada Harapan

Nurul menghargai aksi unjuk rasa sesuatu yang lumrah sebagai salah satu saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi yang tidak dapat tersampaikan secara langsung.

"Kami menghargai juga karena dalam sistem demokrasi, ya suara rakyat ini harus didengar begitu, dan kita tahu bahwa yang muncul di dalam suara rakyat adalah keresahan-keresahan," tuturnya.

Mahfud Md: Kebijakan Prabowo Tidak Semua Gelap

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. menyebut banyak kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang "terang" dan perlu dihormati.

"Oh tidak, tidak seluruhnya 'gelap'. Banyak juga yang 'terang' dan yang terang itu tidak perlu diprotes 'kan," ujar Mahfud di Balairung Universitas Gadja Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, meski ada yang perlu dikritisi, bukan berarti semua kebijakan pemerintah buruk.

Mahfud lantas mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang perlu diapresiasi. Selain itu, Mahfud juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah saat ini.

Ia berpendapat bahwa efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," tutur Mahfud.

Mahfud lantas mengingatkan kepada semua pihak bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.

Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.

"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," ujar dia.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.

"Tetapi harus dikritik. Kalau lalu bidang ini (asal dipotong) 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen. Nah, dipotong-potong gitu 'kan kurang," ujar dia.

Menurut Mahfud, kebijakan itu perlu menyasar pengeluaran negara yang tidak efisien seperti kickback dalam proyek, perjalanan dinas yang tidak penting, serta praktik flexing (pamer) di kalangan pejabat dengan memanfaatkan anggaran negara.

"Nah, saya kira itu harus diefisienkan, dan Pak Prabowo betul menurut saya," tutur Mahfud.

Luhut: di Mana Saja Bermasalah

“Kalau ada yang bilang Indonesia gelap, yang gelap kau, bukan Indonesia,” kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan  dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu.

Luhut mengatakan masyarakat seharusnya bangga menjadi orang Indonesia. Dia menilai Indonesia berkembang dengan baik hingga sejauh ini.

“Ada orang bilang di sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana saja bermasalah,” ujar Luhut.

Menurut dia, publik terlalu berfokus pada kekurangan negara dan abai dengan kelebihan yang ada.

Sebagai contoh, Indonesia memiliki talenta muda yang sedang mengembangkan sistem digital di Perum Peruri.

Dia meyakini contoh tersebut menjadi keunggulan Indonesia yang perlu mendapat apresiasi dari publik.

“Mereka bilang bangga jadi orang Indonesia, karena melihat harapan bahwa kemampuan mereka digunakan untuk ini,” katanya.

Di sisi lain, dia berpendapat, Indonesia tak memiliki warga tunawisma (homeless). Sementara Amerika Serikat mempunyai banyak warga tunawisma.

“Jadi, jangan kita hanya melihat yang jauh, yang di depan mata kita ini ditangkap masih kurang. Yang kurang banyak, itulah tugas kita semua untuk memperbaiki dan kita berada pada jalan yang benar untuk memperbaiki itu semua,” tuturnya.

Ketua PBNU: Gelap dari Mana?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan kinerjanya lewat kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Indonesia gelap dari mana? Ini pemerintahan baru, baru juga beberapa bulan. Belum bisa dinilai," kata Yahya Cholil Staquf di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya menanggapi aksi demonstrasi mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap".

Yahya Cholil Staquf pun optimistis program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana dengan baik.

Pihaknya juga menegaskan bahwa PBNU mendukung sejumlah kebijakan dan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Sebetulnya kita masih harus menunggu agenda-agenda bisa terlaksana dengan baik. Ada harapan-harapan di situ dan semua agenda yang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, kami (PBNU) siap untuk membantu," kata Yahya Cholil Staquf.

Apa Kata Mahasiswa

Koordinator Pusat BEM Sumatera Barat Rifaldi, aksi ini sebagai bentuk representasi busuknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Rifaldi mengatakan aksi ini sebagai sikap dari kebijakan yang diambil oleh Prabowo sebagai kepala pemerintahan di 100 hari masa jabatannya. Pihaknya menilai banyak yang tidak berpihak kepada rakyat salah satunya efisiensi anggaran. "Bisa dilihat kekacauan yang ditimbulkan Prabowo Gibran selama 100 kerja," kata dia.

Mahasiswa Universitas Dharma Andalas itu menyinggung kebijakan pemangkasan anggaran Prabowo yang menimbulkan kegaduhan. "Demi makan gratis, banyak anak yang tidak bisa kuliah karena uang kuliah mahal," kata dia.

Koordinator BEM Seluruh Indonesia Satria Naufal mengatakan bahwa tajuk “Indonesia Gelap” dalam demonstrasi itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. "Bagi kami, Indonesia Gelap sudah cukup mewakilkan ketakutan, kekhawatiran, serta kesejahteraan warga," kata dia saat dihubungi, Senin, 17 Februari 2025.

Pilihan Editor Fakta Terbaru Kasus Hasto Kristiyanto, Kini Ajukan Praperadilan Kedua