Pagar Laut Ilegal adalah Pidana. Mengapa Polisi Tak Menemukan Pelanggaran Hukum?

Adapun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat menyatakan pagar laut di pesisir Bekasi sudah memiliki izin dibuat untuk penataan alur pelabuhan pendaratan ikan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem DKP Jawa Barat Ahman Kurniawan mengatakan proyek tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah Jawa Barat dan perusahaan swasta. Sebelum disegel KKP, pagar itu rencananya dibangun memanjang sampai 5 kilometer.

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengatakan lembaganya mendapat aduan dari kelompok nelayan di Tangerang yang menyatakan tak tahu soal pendirian pagar laut itu. Menurut Najih, para nelayan bahkan mengaku kesulitan saat akan mencari ikan karena keberadaan pagar laut itu. Mereka harus mengambil rute memutar hingga 1,5 jam untuk menuju lokasi memancing.

Dalam lima bulan terakhir, menurut perhitungan Ombudsman, para nelayan merugi sekitar Rp 9 miliar. Kerugian itu disebabkan ongkos ekstra yang harus dikeluarkan nelayan untuk memutari pagar laut tersebut. Najih ragu akan klaim JRP sebagai pembangun pagar bambu itu. Ombudsman belum bisa memastikan siapa pemasang pagar laut itu. "Kami sedang dalami maladministrasi ini dilakukan oleh siapa,” ujar Najih saat dihubungi, 18 Januari 2025.

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri Irjen Mohammad Yassin mengatakan belum menemukan pelanggaran pidana dalam pemasangan pagar di perairan Tangerang dan Bekasi. "Sejauh ini belum ada tindak pidana yang terjadi dalam kasus tersebut,” ujarnya pada Kamis, 16 Januari 2025.

Pernyataan Yasin ini dibantah oleh Ketua Bidang Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Gufroni. Menurut dia, pelanggaran pidana dalam kasus pemagaran laut tersebut jelas dan terang. LBH PP Muhammadiyah telah melaporkan pemagaran laut itu ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Jumat, 17 Januari 2025.

Dalam laporannya, Gufroni menilai telah terjadi pelanggaran Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Menurut pasal itu, setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan pulau kecil tanpa izin bisa dipidana.

Selain itu, menurut dia, tindakan pemasangan pagar di tata ruang laut melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. "Dua undang-undang ini sudah mengatur soal hukuman pidananya, cukup untuk menjerat pelaku pembuat pagar laut," ujarnya.

Untuk menyeret pelaku ke ranah pidana, menurut pasal itu, polisi tidak perlu menunggu adanya laporan kepolisian karena bukan delik aduan. Sebab, permasalahannya jelas dan di depan mata, terlebih sudah menjadi perhatian publik. "Penegakan hukum bisa dua: laporan atau temuan. Informasi tentang pagar laut sudah ada di mana-mana beritanya," kata Gufroni.

Soal perbedaan suara antara KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Gufroni menilai kurang terjalinnya koordinasi yang baik di antara keduanya. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menurut dia, kewenangan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil, di luar urusan dari minyak dan gas bumi, ada di pemerintah provinsi. 

Sedangkan ruang laut di atas 12 mil dari daratan berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gufroni mendorong agar permasalahan ini segera dirampungkan dan tidak berhenti pada pembongkaran. Khususnya dalam kasus Banten, ia melihat telah jelas ada pelanggaran hukumnya.

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani sependapat dengan Gufroni soal tindak pidana pemasangan pagar laut di Tangerang. Menurut Julius, polisi bisa menjerat pemasang pagar bambu di laut Tangerang dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 

Menurut pasal itu, pemanfaatan ruang laut secara menetap tanpa izin bisa dihukum dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 20 miliar. Pasal tersebut juga mengatur sanksi soal dampak pemanfaatan ruang laut secara sosial. Di Tangerang, kata Julius, pagar itu telah membatasi mobilitas masyarakat.

Julius juga menyatakan polisi harus menjerat pelaku pemasangan pagar laut di Tangerang karena merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar. Polisi, menurut dia, bisa menggunakan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut pasal itu, setiap orang yang sengaja melakukan perusakan lingkungan terancam pidana paling singkat 3 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara. "Materialnya bambu, plastik, jaring plastik, kertas, dan tripleks pressure laminated yang merusak lingkungan," ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Sependapat dengan Julius, dosen hukum kelautan dan maritim Universitas Airlangga, Nilam Andalia Kuriasari, mengatakan pendirian pagar di area kelautan sudah termasuk pemanfaatan ruang laut. Dia pun menjelaskan makna frasa menetap dalam Pasal 49 Undang-Undang Kelautan. Menurut Nilam, frasa itu artinya sebuah bangunan yang tak bergerak. Karena itu, dia menilai frasa ini terpenuhi dalam pemasangan pagar laut.

Nilam pun menilai pelanggaran makin jelas jika pendirian pagar berdampak pada terbatasnya akses masyarakat, seperti nelayan, atas ruang laut itu. “Nelayan kan berhak mencari ikan di mana saja di wilayah Indonesia,” tuturnya saat dihubungi pada Sabtu, 18 Januari 2025.

Menurut Nilam, kasus pagar laut di Tangerang timbul karena lemahnya pengawasan. Dia melihat hal itu karena pagar tersebut diduga sudah berdiri lebih dari satu tahun dan seperti didiamkan oleh aparat penegak hukum.

Apalagi posisi pagar laut di Tangerang berada dekat dengan bibir pantai. Menurut Nilam, baik KKP maupun aparat penegak hukum seharusnya bisa dengan mudah mendeteksi jika ada pelanggaran sejak awal. ●