Editan Foto Berujung Pidana

Gedung Polres Jakarta Selatan. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Petugas kemudian mengarahkan RMD melapor ke Unit Kriminal Khusus (Krimsus). Di sana, seorang petugas awalnya menyatakan pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Ini bisa UU ITE karena kan sudah ada penyebaran elektronik meskipun ke orang tua korban,” kata RMD menirukan perkataan petugas yang membuat dia sedikit tenang.  

Namun tiba-tiba polisi dari Unit PPA menyusul ke ruangan Unit Krimsus. Polisi tersebut berkukuh peristiwa ini juga tak dapat dijerat dengan UU ITE karena tidak ada bukti bahwa foto vulgar itu telah disebarkan di ruang publik. Perbedaan pendapat di antara kedua polisi itu pun membingungkan RMD sebagai pelapor. Bahkan, ia tak berhasil mengisi formulir laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Jakarta Selatan Ajun Komisaris Nurma Dewi membenarkan soal laporan RMD. Nurma pun menyatakan laporan tersebut tak bisa diproses oleh Unit PPA karena tidak ada kontak fisik antara korban dan pelaku. “Kemarin, kami sudah berkoordinasi bahwa dia tidak disentuh dan tak ada kontak fisik. Hanya mukanya yang dipakai untuk dijadikan konten,” ucap Nurma kepada Tempo pada Rabu, 6 November 2024. 

Nurma pun membenarkan bahwa RMD kemudian diarahkan ke Unit Krimsus. Namun dia membantah pernyataan bahwa Unit Krimsus menolak laporan tersebut. Menurut dia, kasus ini sebenarnya bisa ditangani oleh Unit Krimsus. “Dia memaksakan untuk diproses di Unit PPA,” ujar Nurma. 

Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, Christine Constanta, menyatakan saat ini memang tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak di ranah digital. “Tapi bisa saja dijerat dengan berbagai undang-undang lain,” tutur Christine saat dihubungi secara terpisah kemarin.

Cristine menyatakan polisi bisa menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ia mengatakan polisi bisa menggunakan Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang mengatur soal pencabulan anak. Namun, menurut dia, polisi bisa memperluas tafsir soal pencabulan dengan meminta keterangan ahli karena tak ada kekerasan secara fisik dalam kasus ini. “Tafsir tindakan cabul ini juga dipertanyakan apakah sekadar fisik atau bisa ada perluasan ke ranah digital,” kata Christine.

Selain itu, Christine menyatakan polisi bisa menggunakan UU TPKS untuk menjerat pelaku. Pasal 4 ayat (1) huruf i UU TPKS, menurut dia, menyatakan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) merupakan bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 ayat (2) huruf b juga mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual meliputi persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Menurut Christine, perbuatan EA sudah memenuhi unsur kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Pengajar hukum pidana Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, juga menilai polisi seharusnya tak kebingungan dalam menentukan undang-undang yang tepat untuk menjerat pelaku. Bahkan, menurut dia, dalam kasus ini, RMD turut menjadi korban karena menerima konten bermuatan seksual tanpa persetujuannya.

Orin mengatakan polisi bisa menjerat EA dengan Pasal 14 UU TPKS karena mengirim gambar pornografi itu kepada RMD. Pasal tersebut menyatakan orang yang mengirim gambar bermuatan seksual tanpa kehendak penerima dapat dijerat pidana atas dasar kekerasan seksual berbasis elektronik. Ancaman hukumannya ialah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta. “Tentu saja ibunya sebagai penerima mendapat gambar itu tanpa persetujuan,” kata Orin. “Walaupun obyeknya bukan dia.”

Selain itu, Orin menambahkan, polisi bisa menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena EA memanipulasi informasi elektronik serta dokumen elektronik. Pengubahan foto korban tanpa izin, menurut Orin, merupakan tindak pidana kategori ini. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pasal ini adalah penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12 miliar. Namun, Orin menegaskan, aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan anak dan AI, memang masih perlu disesuaikan karena pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan. 

Orin pun mengingatkan agar anak yang menjadi korban pornografi harus mendapat pelindungan khusus seperti diatur dalam Pasal 67B UU Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan anak yang menjadi korban pornografi mendapat pelindungan, seperti pendampingan ataupun pemulihan psikologis, fisik, dan sosial.

Dosen hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, sepakat bahwa perbuatan EA memang masuk dalam kategori kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, Fatahillah menambahkan, perbuatan EA menggunakan AI untuk menciptakan gambar vulgar melanggar Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi (UU Pornografi). “Sudah masuk produksi konten pornografi,” tuturnya saat dihubungi secara terpisah.

Meskipun EA menggunakan kecerdasan artifisial untuk mengedit foto korban, menurut dia, tindakan tersebut memenuhi unsur memproduksi konten pornografi karena mengandung ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. Hal itu, menurut dia, melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Pornografi.

Bahkan, Fatahillah menyatakan polisi bisa saja mengenakan pasal berlapis kepada EA. Menurut dia, polisi bisa memisahkan tindakan EA antara membuat konten pornografi dan mengirimnya kepada RMD. Dengan begitu, EA bisa mendapat hukuman yang lebih berat. “Maka setiap pasal bisa dikumulasikan,” katanya.