Peluang Investasi di Kaltara Terbuka Lebar

Demi semangat menata kota membangun desa, Gubernur Zainal mengatakan akan terus mendorong beberapa kebijakan baru terkait perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. “Kami mengusulkan kawasan hutan produksi Kaltara yang luasnya 3.404.289 hektare dilepas sebagai area penggunaan lainnya. Peruntukannya antara lain untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan, food estate, dan sentra perikanan untuk dukungan pangan kepada ibukota negara baru di Kaltim,” ujarnya.

Menurutnya, Kaltara terbuka bagi investasi dan task force  teknologi investasi untuk transisi energi bagi pengembangan bahan bakar nabati, bahan baku lithium, serta kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI).

“Bagi Pemprov Kaltara, para investor adalah partner pembangunan Kaltara yang berkelanjutan dengan tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif  para stakeholder dalam forum ini sangat kami harapkan,” katanya.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Wahyu Utomo, di acara yang sama, mengatakan, peningkatan investasi juga diarahkan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, namun terus digerakkan ke arah luar Jawa. Salah satunya, pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) di Tanjung Selor yang menjadi ibukota Kaltara.

Wahyu mengatakan pemerintah telah menetapkan proyek strategis nasional melalui Peraturan Menko Perekonomian No.7  tahun 2021, terdapat 208 proyek dan 10 Program Strategis Nasional (PSN).  Dua PSN berada di Kaltara, yaitu Kawasan Industri Tanah Kuning dan Program Kawasan Perbatasan.  “Pemerintah telah memformulasikan beberapa kebijakan untuk mempercepat pelaksanaannya. Mulai dari PP 42/2021 tentang PSN dan PP 64/2021 tentang Bank Tanah,” tuturnya.

Presiden Joko Widodo mendorong pembangunan kawasan Tanah Kuning yang mengedepankan green industrial park dengan luas 20 ha sebagai kawasan industri hijau di Kaltara. “Program ini bertujuan agar dapat bersaing dengan negara-negara Uni Eropa dan Amerika yang tidak lagi menggunakan energi fosil.  Penguatan ini merupakan program prinsip ekonomi berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia,” katanya.

Untuk program pembangunan kawasan perbatasan di Kaltara,  akan dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sei Pancang, Long Midang, Labang, dan Long Nawang. “Ini area-area yang dapat menarik investasi yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi di Kaltara,” ujarnya.  Pembangunan akses jalan pun diprioritaskan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah perbatasan Kaltara dan Malaysia.   

Dalam sambutannya, Kepala Direktorat Wilayah Sumatera dan Kalimantan Kementerian Investasi/BKPM Mochammad Firdaus, mengutarakan sepanjang Januari 2018 – September 2021, realisasi investasi Kaltara berada di peringkat ke-28 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan lokasi di Indonesia.  Sedang untuk realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) menempati urutan ke-26. “Artinya, banyak sekali kesempatan bagi Kaltara bisa mengembangkan dan mengejar provinsi-provinsi lainnya dalam realisasi investasi,” ujarnya.

Pada periode itu, dia juga mencatat realisasi investasi PMDN di Kaltara mencapai 62 persen dan PMA 38 persen dengan total investasi sebesar Rp 23,9 triliun.  Investasi itu berada di Kabupaten Bulungan 10,31 persen, Nunukan 7,12 persen, Tana Tidung 3,24 persen, Tarakan 1,98 persen,  dan Kabupaten Malinau 1,24 persen. 

Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan, mengatakan, membangun itu harus memiliki visi dan misi demi terwujudnya Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera. “Kami tidak hanya berubah secara fisik tapi juga nonfisik,” katanya.

Menurut Yansen,  dari 10 program prioritas untuk mewujudkan visi Kaltara, ada tiga yang berkaitan dengan program investasi. Pertama, mewujudkan program PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan, mewujudkan pembangunan KIPI (kawasan industtri dan pelabuhan internasional), dan mewujudkan pembangunan ekonomi diversifikasi produk dan keunggulan komparatif setiap kabupaten/kota. 

Yansen menunjukkan sungai-sungai di Kaltara memiliki potensi  hydropower  yang sangat besar. Di antaranya Sungai Kayan yang memiliki potensi kapasitas PLTA sebesar 9.000 MW, Sungai Mentarang 1.375 MW, Sungai Sembakung 250 MW, dan Sungai Bahau 1.200 MW.

Di sektor kehutanan Kaltara memiliki 3.404.289 ha hutan produksi, perkebunan 808.900 ha (realisasi penanaman 526.464 ha), dan total produksi CPO 2.105.859 ton per tahun. Berikutnya budidaya tambak dan kolam 195 ribu ha, lahan budidaya rumput laut 59.274.72 ha, lahan untuk Food & Rice Estate 658.355 ha, dan perkebunan kelapa sawit 579.420 ha.

Di acara serupa, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Bidang Perencanaan Pembangunan RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan  peran investasi perekonomian di Kaltara kontribusinya cukup baik dan sangat besar. Hal itu terlihat dari investasi (Penanaman Modal Tetap Bruto/PMTB) yang terus menjadi bagian penting dalam perekonomian.

“Kaltara memberikan kontribusi 30,9 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan selalu menjadi kontributor positif pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi,” ujarnya. Menurut Amalia, realisasi investasi di Kaltara bisa dipercepat dengan mengoptimalkan pengelolaan KIPI dan kawasan ekonomi perbatasan.

Jurnalis ekonomi senior Tomi Aryanto menyambut baik keterbukaan dari Pemprov Kaltara untuk memaparkan semua data potensi daerahnya ke para investor. Bagian penting bagi investor untuk datang ke Kaltara adalah proses perizinannya yang tidak menyulitkan.  “Investor ingin kemudahan berinvestasi. Dan mereka juga butuh kepastian modalnya bisa kembali seperti yang diharapkan,” katanya. (*)