Kolaborasi Percepatan Vaksinasi Antar Perangkat Daerah

Acara yang berlangsung pada Rabu, 29 Desember 2021 ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku keynote speech. Pada kesempatan tersebut, Tito menegaskan isu vaksinasi menjadi isu yang sangat penting, karena merupakan salah satu strategi Indonesia dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. 

Berdasarkan Inmendagri 66 Tahun 2021, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing dengan target 70 persen untuk dosis pertama, dan 48,57 persen untuk dosis kedua sampai akhir bulan Desember 2021.

Pemda juga diharapkan terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Mendagri Tito, terdapat 5 provinsi dengan capaian vaksinasi dosis pertama tertinggi, yakni DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Sedangkan 5 provinsi dengan capaian vaksinasi terendah di antaranya Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Aceh. Di antara semua provinsi di Indonesia, terdapat sebanyak 13 provinsi yang belum mencapai target vaksinasi dosis pertama sebesar 70 persen. 

Diskusi kali ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan menjelaskan pemaparan akan laju vaksinasi di daerah masing-masing. 

Provinsi Kepulauan Riau diwakili oleh Gubernur Ansar Ahmad. Ia menyebutkan, vaksinasi 18 tahun ke atas dosis pertama di Kepri sudah mencapai 94,66 persen, dan 77,13 persen untuk dosis kedua. Untuk usia 12-17 tahun, dosis pertama sudah 99,11 persen, dan dosis kedua sebesar 82,55 persen. Untuk lansia, dosis pertama 77,07 persen, dosis kedua 59,92 persen. Untuk usia 6-11 tahun, dosis pertama sudah 21,63 persen.

Pemda juga diharapkan terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dibagi menjadi tiga bagian, yakni komunikasi, informasi, dan edukasi yang masif ke masyarakat. Setelah itu, Pemprov Riau juga melakukan pemetaan sasaran sampai ke tingkat RT/RW. 

“Karena wilayah kita pulau-pulau, kita mesti tahu mana pulau-pulau yang lebih besar yang harus kita dahulukan, dan mana yang kemudian. Selanjutnya kita menggalang sinergitas dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), itu kuncinya. Bersama Forkompimda, secara berkala kita berkunjung ke kabupaten/kota, untuk rapat koordinasi, serta mendorong para Bupati dan Camat untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi. 

Senada dengan Ansar, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan juga memaparkan laju vaksinasi Provinsi Babel yang sudah mencapai angka 78 persen dari target 85 persen untuk dosis pertama sampai akhir Desember 2021. 

“Berdasarkan arahan Mendagri, kami sudah melaksanakan serologi atau survei tingkat antibodi masyarakat. Sehingga ketika kita mendapatkan data mengenai antibodi di suatu tempat, kita jadi bisa menentukan daerah mana yang diprioritaskan untuk melakukan vaksinasi,” ujar Erzaldi.

Berbeda dengan dua provinsi di atas, Provinsi Lampung memiliki masalah yang cukup kompleks pada saat awal-awal vaksinasi. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.

“Provinsi Lampung memiliki penduduk lebih dari 9 juta, terbesar di luar Jawa setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Berlokasi di gerbang Sumatera, dapat dipahami bahwa risiko di Provinsi Lampung sangat tinggi,” kata Fahrizal.

Pada Ramadhan yang jatuh pada bulan April tahun 2020, kondisi di Provinsi Lampung masih cukup landai dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Tapi setelah libur Hari Raya di mana banyak orang pulang kampung dan banyak yang pergi ke Sumatera melalui Lampung, status masyarakat yang positif terlihat mulai meningkat. 

“Provinsi Lampung bahkan mendapatkan tugas dari Pemerintah Pusat untuk melakukan mandatory check. Sehingga, orang-orang yang menyebrang masuk ke Sumatera dari Jawa pada saat itu dicek. Pada akhirnya, dari total 150 ribu orang yang dicek, cukup banyak yang positif. Maka dari itu, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan TNI/Polri dan kabupaten/kota untuk menangani hal itu dengan melakukan mobilisasi karantina dan isolasi,” jelas Fahrizal. 

Meski sempat tertinggal dari provinsi-provinsi lain, namun selama beberapa bulan terakhir Provinsi Lampung dapat mengejar. Dari data yang dipaparkan oleh Fahrizal, per tanggal 27 Desember 2021, cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 73,49 persen. Sedangkan dosis kedua mencapai 44,94 persen. 

Meski demikian, kabar unik datang dari Kabupaten Bantaeng, yang memiliki strategi tersendiri untuk menarik minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Salah satunya adalah dengan memberikan doorprize bagi masyarakat setempat yang mengikuti vaksinasi.

Pemda juga diharapkan terus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Memang upaya-upaya yang kita lakukan hampir sama dengan teman-teman di daerah lain di Indonesia. Selain menerjemahkan Peraturan Presiden Nomor 14 dan Inmendagri Nomor 66, kita memiliki inovasi-inovasi dan cara unik. Tentu yang kita kedepankan adalah upaya edukasi bahwa vaksin ini lahir dari kesadaran masyarakat. Menggerakkan stakeholder oleh Forkompimda sekali lagi menjadi poin penting,” kata Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin.

Bergeser ke Pulau Jawa, Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana hadir memberi informasi perihal laju vaksinasi di Kabupaten Kediri. Kekompakkan antar perangkat daerah menjadi suatu hal yang digarisbawahi oleh Hanindhito dalam upaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Kediri.

“Vaksinasi anak usia 6-11 tahun sudah di angka 10 persen sejak 20 Desember. Artinya, dalam waktu lima hari kita sudah memvaksinasi sekitar 15 ribu anak, dengan laju vaksinasi 3 ribu per harinya. Untuk vaksinasi dosis pertama, Kabupaten Kediri sudah di angka 74 persen atau 953.047 penerima vaksin. Untuk lansia, 66,91 persen atau 115.864,” papar Hanindhito. 

Hanindhito melanjutkan, target tersebut akan terus meningkat. Begitu Kabupaten Kediri mencapai angka herd immunity (75 persen) dosis pertama, maka Pemkab Kediri mulai bersiap untuk berbenah manajemen dosis kedua.

“Jangan sampai dosis kedua tidak dikelola dengan baik,” tegas Hanindhito.

Menurut Hanindhito, kunci dari progresivitas laju vaksinasi di Kabupaten Kediri adalah tiga pilar kerja sama mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai kecamatan dan desa yang menjadi hal penting  untuk dilakukan. 

“Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri ini tidak perlu menggunakan kambing, tidak perlu menstimulus dengan motor, karena masyarakatnya bisa dimobilisasi dengan baik. Gubernur, Pangdam, dan Kapolda kami berjalan seirama,” pungkas Hanindhito.(*)