Pemangkasan Anggaran Kabinet Besar

Perbesar

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, 22 Januari 2025. BPMI Setpres/Rusman

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Menteri Keuangan memerintahkan pemangkasan anggaran kementerian pada 16 pos belanja.
Belanja yang dipangkas sering menjadi biang pemborosan.
Pemangkasan anggaran kontradiktif dengan postur kabinet yang besar.

SURAT Menteri Keuangan bertanggal 24 Januari 2025 memuat tata cara pemangkasan belanja kementerian dan lembaga negara, seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Ada 16 komponen belanja yang harus dipangkas, dari alat tulis kantor hingga perjalanan dinas.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam surat yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu tertulis pemangkasan belanja terbesar adalah untuk alat tulis kantor, yang mencapai 90 persen. Biaya sewa gedung, kendaraan, dan peralatan harus dipapras 73,3 persen. Adapun pemangkasan anggaran seminar dan kegiatan seremonial sebesar 45 persen dan 56,9 persen.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dengan memotong belanja tersebut, pemerintah berniat menyisihkan anggaran Rp 256 triliun. Tak cuma pada kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemangkasan anggaran juga berlaku terhadap dana transfer ke daerah dengan target Rp 50,5 triliun. Agar angka itu tercapai, pemerintah daerah harus mencukur belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, pengkajian, studi banding, publikasi, hingga seminar.

Dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, pada Kamis, 30 Januari 2025, Menteri Sri Mulyani mengatakan tujuan pemangkasan anggaran adalah memastikan belanja negara benar-benar dinikmati masyarakat. Tahun ini, belanja negara mencapai Rp 3.621,3 triliun. "Presiden meminta kementerian dan lembaga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diefisienkan," katanya.

Ihwal mata anggaran yang boros, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad pernah mengungkapkan angka fantastis dalam pos belanja alat tulis kantor di berbagai kementerian dan lembaga negara yang mencapai Rp 44,4 triliun. "Hal-hal seperti ini, hal-hal yang kecil, yang coba dilakukan Presiden untuk efisiensi di kementerian dan lembaga," ujarnya pada Selasa, 7 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.

Bukan hanya belanja alat tulis, menurut Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara, pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan diskusi kerap menjadi biang pemborosan. Meski begitu, dia menambahkan, ada ironi karena Prabowo membentuk kabinet yang sangat besar dengan kebutuhan biaya yang juga besar. Sebagai perbandingan, Prabowo dibantu oleh 48 menteri, 56 wakil menteri, dan 5 kepala badan. Sedangkan presiden-presiden sebelumnya dibantu oleh sekitar 30 menteri. "Ini kontradiktif dengan rencana berhemat," tuturnya.

Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Badiul Hadi mengatakan langkah ini harus diikuti perubahan pola belanja pemerintah berikut transparansi pengalihan anggaran hasil pemangkasan tersebut. Menurut dia, pemotongan sejumlah mata anggaran tersebut menunjukkan selama ini terjadi pemborosan dalam belanja tertentu. Sebelumnya, upaya penciutan belanja dilakukan dengan cara memangkas subsidi untuk masyarakat.

Tanpa perubahan pola belanja, Badiul menambahkan, pemangkasan anggaran saat ini belum tentu benar-benar mengurangi pemborosan. "Hanya memindahkan pos anggaran,” ucapnya. Hal ini terlihat dari pernyataan sejumlah pejabat yang menyebutkan dana hasil pemangkasan akan disalurkan ke program-program yang menjadi janji politik Prabowo semasa kampanye, seperti makan bergizi gratis.

Selain memotong berbagai pos belanja yang dianggap boros, Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan mengusulkan, pemerintah bisa menyusutkan postur kabinet hingga pejabat tingkat eselon III. Menurut dia, pemerintah juga dapat menerapkan skema pensiun dini dengan kompensasi secara bertahap kepada para pejabat dan pegawai yang tidak produktif atau bermasalah.

Maftuchan mengatakan langkah drastis harus diambil karena pemerinta, selain mesti menanggung beban pemborosan belanja barang dan jasa, harus membayar belanja pegawai yang juga tinggi.

Berdasarkan catatan The Prakarsa, sebanyak 15-18 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk belanja gaji pegawai. Di tingkat daerah, pengeluaran untuk gaji pegawai bisa mencapai 25-40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja. “Penganggaran juga harus memakai pendekatan money follow program, tidak lagi money follow structure atau money follow function.” ●