Dampak Pemangkasan Anggaran ala Prabowo: Layanan Publik Terganggu

Penyunatan anggaran ini berbeda dengan pemblokiran anggaran atau automatic adjustment yang biasanya diterapkan pemerintah tatkala defisit anggaran terancam melebar. Dalam skema automatic adjustment, anggaran dari satu lembaga sebetulnya masih tersedia tapi tidak bisa dipakai atau ditunda pemakaiannya.

Sedangkan dalam program pemangkasan yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah memotong nilai anggaran setiap kementerian, lembaga negara, hingga pemerintah daerah. Itu sebabnya, kendati belum disetujui parlemen, sejumlah kementerian dan lembaga negara bersiap mengantisipasi dampak pemangkasan belanja.

Salah satunya Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pada Senin, 3 Februari 2025, dua pekan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Sekretaris Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake menerbitkan surat edaran tentang sistem kerja pegawai. 

Dalam surat itu, Kementerian Koordinator Infrastruktur meminta pegawai menerapkan sistem kerja campuran, dari luar dan dalam kantor, selama 4-28 Februari 2025. Rinciannya, tiga hari dinas di rumah dan dua hari di kantor selama sepekan. Namun pejabat tinggi madya dan pratama wajib bekerja dari kantor. Kementerian berharap strategi itu bisa menghemat biaya operasional kantor, seperti listrik.

Ketika memberlakukan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah menyasar pos belanja yang tidak berdampak pada pelayanan publik dan roda ekonomi. Karena itu, bentuknya sebatas pengurangan belanja alat tulis kantor, pembuatan suvenir, sewa gedung dan kendaraan, juga kegiatan seremonial.

Tapi, selain memotong belanja operasional, ada kementerian yang memangkas belanja inti. Sebagai contoh, belanja infrastruktur terkena pemangkasan 34,3 persen. Hal ini membuat anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, yang punya banyak anggaran infrastruktur, terpotong dari Rp 110,9 triliun menjadi hanya Rp 29,57 triliun.

Sejumlah pekerja mengoperasikan alat berat untuk mempercepat Proyek Bendungan Bagong, Trenggalek, Jawa Timur, 31 Januari 2025. Proyek Strategis Nasional senilai Rp1,67 triliun yang telah dimulai sejak Desember 2020 itu ditargetkan tuntas pada Desember 2024, namun hingga kini progresnya baru tercapai 67 persen akibat terkendala pembebasan lahan. Antara/Destyan Sujarwoko

Kementerian Pekerjaan Umum telah membahas rencana pemangkasan anggaran dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Kamis, 6 Februari 2025. Dalam rapat itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan akan membatalkan sejumlah proyek untuk kepentingan publik, seperti pendirian 14 bendungan, rehabilitasi 29 ribu hektare jaringan irigasi, pembuatan pengendali banjir sepanjang 19 kilometer, pembangunan jembatan gantung dan perawatan jembatan biasa 126 ribu meter, serta perawatan rutin jalan 47 ribu kilometer. 

Dengan anggaran yang tersisa, Kementerian Pekerjaan Umum hanya bisa membangun satu bendungan di Gowa, Sulawesi Selatan; merehabilitasi 16 ribu hektare jaringan irigasi; dan membangun pengendali banjir sepanjang 11 kilometer. Rencana ini menuai reaksi sejumlah anggota parlemen, antara lain karena banyak proyek di daerah pemilihan mereka yang batal. Meski begitu, pada akhirnya anggaran Kementerian Pekerjaan Umum disetujui juga. 

Selain berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan pembangunan kawasan permukiman mendengar pemaparan rencana pemangkasan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam rapat tersebut, DPR seharusnya juga membahas rencana pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan. Namun baik menteri maupun perwakilannya tak hadir.  

Padahal Susi Pudjiastuti, pendiri maskapai penerbangan Susi Air yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, sudah menantikan hasil rapat DPR dengan Kementerian Perhubungan. Sebab, dia ingin memastikan jumlah anggaran yang disediakan Kementerian Perhubungan untuk penerbangan bersubsidi ke daerah yang sulit dijangkau. Susi Air selama ini banyak menggarap penerbangan perintis. “Katanya sementara ini masih oke sampai Februari atau pertengahan tahun, menunggu rapat dengan DPR,” ujarnya.

Belanja Kementerian Perhubungan bakal banyak terkena sunat. Dalam salinan tangkapan layar yang menunjukkan rincian rencana pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga negara, anggaran Kementerian Perhubungan dalam APBN 2025 mencapai Rp 31,4 triliun. Ketika Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berlaku, anggarannya digunting Rp 17,8 triliun.

Rincian program yang batal atau dikurangi akan diputuskan dalam rapat dengan Komisi V DPR. “Mungkin pekan depan,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novie Riyanto pada Jumat, 7 Februari 2025, ketika dimintai tanggapan tentang pemangkasan anggaran di lembaganya.
 
Yang jelas, pada Selasa, 4 Februari 2025, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemangkasan anggaran tidak akan mengorbankan transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam pergerakan orang dan barang.

Dudy menjamin subsidi kereta api perintis dan kelas ekonomi serta kereta perkotaan tetap ada. Begitu pula subsidi kapal perintis, penyelenggaraan kapal barang tol laut, kapal ternak, kapal rede, kapal kelas ekonomi, angkutan udara perintis penumpang dan perintis kargo, serta bahan bakar kargo. “Kami memastikan layanan transportasi yang vital, terutama di daerah terpencil, tetap berjalan dengan baik.”●