Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL — Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan salah satu alasan anak muda tidak mau bertani karena mereka malu dan tak mau kotor. Karenanya, untuk menarik minat kaum milenial ke sektor pertanian, dibutuhkan alat pertanian modern yang praktis dan efisien.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami akan berikan alat pertanian yang modern karena salah satu alasan anak muda tidak mau bertani karena takut kotor dan lainnya. Dengan alat tani modern akan jadi daya tarik milenial masuk dunia pertanian," kata Uu usai membuka peringatan Hari Krida Pertanian ke-47 tingkat Jabar,di Lapangan Dadaha, Tasikmalaya, Selasa, 16 Juli 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Upaya lainnya adalah membangun lebih banyak SMK pertanian. Rencananya, Pemdaprov Jabar akan membangun satu SMK di tiap kabupaten dan kota di Jabar. Menurut Uu, petani milenial juga perlu memahani ilmu dan penerapan teknologi pertanian sebagai bekal mereka. "Setiap daerah di Jabar minimal harus ada satu SMK pertanian," ujar Uu.
Pendirian SMK pertanian tersebut, tambah Uu, diyakini dapat melahirkan para petani milenial. Menurut Wagub, saat ini para petani umumnya berusia lanjut sehingga perlu ada regenerasi petani. Uu berharap, orang tua juga mendorong agar anaknya mau jadi petani. "Bila bapaknya jadi petani, terus punya anak empat, minimal satu anaknya jadi petani," ujarnya.
Pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-47 digelar produk pertanian, produk unggulan daerah, teknologi pertanian, temu wicara serta perlombaan bidang pertanian selama tiga hari. Wagub Uu memberikan penghargaan kepada petani teladan.
Uu juga menuturkan, Pemprov Jabar berkomitmen menjaga lahan persawahan. Salah satunya, dengan peraturan daerah (perda) sawah abadi. "Perda tersebut otomatis akan mendorong lahirnya sawah-sawah baru," ujarnya.
Ia mendorong daerah tingkat dua juga menerbitkan Perda Sawah Abadi agar pertanian tetap terjaga dan pembangunan pun terus berlanjut. "Beberapa kabupaten memang sudah melakukannya, alhamdulillah berhasil dan bekerja sama dengan TNI. Pencetakan sawah baru adalah solusinya," ujarnya.
Selain itu, perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Pemkab dan Pemkot sebaiknya direvisi bila pembangunannya menggerus lahan persawahan. "Supaya orang yang akan membangun tidak di daerah sawah yang potensial," ujarnya. (*)
