Syarief Hasan: Kenaikan harga BBM dan LPG Buat Rakyat Makin Menderita

INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, menyayangkan kenaikan harga beberapa komoditas bahan kebutuhan pokok. Saat minyak goreng dan kedelei belum teratasi, harga Pertamax sudah naik, dan kini harga LPG 3 kg akan ikut dinaikkan.

“Kita pahami bersama jika BBM dan gas naik, maka otomatis akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan lainnya. Terutama untuk LPG 3 kg, karena selama ini disubsidi pemerintah, maka kenaikan harganya jelas akan mengerek harga barang lain. Begitupun dengan Pertamax yang harganya kini naik menjadi Rp12.500/liter, sangat mungkin konsumen beralih ke Pertalite yang disubsidi dengan harga Rp7.650/liter,” kata Politisi Senior Partai Demokrat ini dalam keterangan pers, Senn, 4 April 2022.

Menurut Syarief, pemerintah perlu melakukan mitigasi yang tepat atas kenaikan harga Pertamax dan LPG 3 kg. Sebab, dengan selisih harga yang begitu jauh, pengguna Pertamax yang beralih ke Pertalite akan membuat kuota BBM bersubsidi ini cepat habis, sehingga pemerintah mesti kembali menyediakannya. Akhirnya, beban subsidi di APBN membengkak, dan ujung-ujungnya dana pembangunan akan terganggu.

“Jika LPG 3 kg ikutan naik juga, maka jelas sangat memberatkan pelaku UMKM sehingga ujungnya merugikan konsumen. Penjual nasi goreng, warung makan sederhana, bakso, dan jajanan rakyat lainnya jelas-jelas menggunakan LPG 3 kg. Kenaikan harga gas bersubsidi ini akan sangat berdampak pada keberlanjutan usaha mereka, dan akhirnya harga juga akan ikutan naik. Ini adalah skenario yang akan terjadi,” kata Syarief.

Ia meminta pemerintah betul-betul menelaah lebih tajam kebijakan menaikkan harga Pertamax dan LPG 3 kg. “Saya kira persoalannya bukan saja pada penyesuaian atas harga keekonomian secara global. Namun yang juga lebih penting adalah menyesuaikan jarak harga komoditas bersubsidi dengan yang nonsubsidi tidak terlalu jauh. Jika selisih harga Pertamax dan Pertalite saja hampir setengah harga, maka migrasi komsumen sangat mungkin terjadi. Disinilah peran negara mengatur agar perekonomian berjalan dengan baik,” ujarnya. (*)