<font face=verdana size=1>Iran</font><br />Tiket Memberangus Mousavi

Jalan raya di Ibu Kota Teheran kini lengang. Tak ada ingar-bingar protes pendukung calon presiden kubu reformis Mir Hossein Mousavi setelah 20 orang dikabarkan tewas dan sekitar 1.000 orang ditangkap dalam demonstrasi menentang kecurangan dalam pemilihan presiden. Dewan Garda sebagai lembaga pengawas pemilu pun Senin pekan lalu secara resmi menyatakan Mahmud Ahmadinejad sebagai pemenang pemilu 12 Juni dengan meraup 63 persen suara.

Keputusan ini muncul setelah Dewan Garda menghitung kembali 10 persen kotak suara yang diduga bermasalah. Semula lembaga yang merupakan perpanjangan tangan pemimpin tertinggi Iran ini mengundang kubu Mousavi masuk tim penyelidikan tuduhan kecurangan itu. Tapi Mousavi menolak. Setelah tim penyelidik bekerja, termasuk mengusut tuduhan politik uang, hasilnya tak ditemukan kecurangan. ”Tak ada kecurangan,” ujar juru bicara Dewan Garda, Abbasali Kadkhodai.

Apa reaksi Mousavi? Perdana menteri pada masa awal revolusi Islam Iran ini menolak keputusan Dewan dengan menyatakan pemerintahan Ahmadinejad hasil pemilu tak sah. ”Mayoritas rakyat, termasuk saya, tak menerima legitimasi politik (pemerintah Ahmadinejad),” ujar Mousavi. Bekas presiden Muhammad Khatami, yang mendukung Mousavi, menuduh pemimpin Iran melakukan kudeta terhadap rakyat dan demokrasi.

Tapi pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, mendukung keputusan Dewan dan menyerukan diakhirinya demonstrasi jalanan, baik dari pendukung Ahmadinejad maupun Mousavi. ”Saya sarankan kedua belah pihak tak membakar emosi kalangan muda, tak mengadu sesama rakyat,” ujar Khamenei.

Sebaliknya, Mousavi, yang sempat tiarap setelah terjadi bentrokan antara pendukungnya dan aparat keamanan, kini bangkit kembali. Ia menyerukan pendukungnya melanjutkan gerakan protes. ”Belum terlambat,” katanya. Menurut Mousavi, rakyat Iran bertanggung jawab melanjutkan protes.

Pemerintah Iran juga mulai bergerak. Hasil penyelidikan tuduhan kecurangan pemilu itu menjadi tiket bagi pemerintah untuk menghentikan gerakan protes. Pemerintah Kamis pekan lalu mengumumkan penangkapan tujuh orang yang dituduh sebagai provokator kerusuhan di Teheran belakangan ini.

Menurut sumber intelijen Iran, tujuh provokator itu mengaku berhubungan dengan kelompok perlawanan Mujahedeen-e-Khalq, sayap organisasi oposisi Dewan Perlawanan Nasional Iran, yang berbasis di Prancis. Kelompok Mujahedeen-e-Khalq oleh Amerika Serikat dinyatakan sebagai organisasi teroris.

Gerakan pembersihan juga mulai mengarah pada Mousavi. Kelompok garis keras di parlemen dan pengacara berencana mengadukan Mousavi ke pengadilan karena peran Mousavi memprovokasi pendukungnya menggelar protes jalanan. ”Mousavi terus mengimbau (pendukungnya) memprotes, meski pemimpin tertinggi mengimbau penghentian kerusuhan jalanan,” ujar Mohammad Taghi Rahbar, anggota komite hukum parlemen.

Rencana ini didukung kelompok milisi Basij, yang getol mengganyang pendukung Mousavi dalam protes jalanan yang lalu. Basij secara resmi meminta penyelidikan formal kepada kejaksaan atas peran Mousavi yang mereka tuduh membantu dan mengawasi gerakan protes. Menurut Basij, tindakan Mousavi itu melawan hukum dan negara serta mengganggu keamanan nasional. Jika terbukti, Mousavi terancam hukuman penjara 10 tahun. Mousavi tentu menolak tuduhan itu.

Analis politik Iran yang umumnya keturunan Iran yang bermukim di negara Barat khawatir terhadap nasib gerakan protes yang dikompori Mousavi. Meski Mousavi terus melanjutkan serangan kepada pemerintah, ia dinilai bukanlah sosok yang mampu melakukan perlawanan jangka panjang.

Selain itu, penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai provokator sudah dimulai. Mousavi pun pada gilirannya akan menjadi target pembersihan. Nasib Mousavi makin jelas. ”Pak Mousavi mungkin akan menghadapi pilihan menjadi pengungsi,” ujar Ali Alfoneh, peneliti hubungan penduduk sipil Iran dengan Pengawal Revolusi Islam, di Washington, Amerika Serikat.

Raihul Fadjri (AP, CNN, BBC)