­Menyongsong Pengakuan PBB

Latifa tiba-tiba menjadi orang penting. Perempuan 70 tahun itu seolah-olah dikawal seratusan orang. Tak main-main, mereka adalah pejabat Palestina dan aktivis. Secara bersama, mereka berjalan menuju kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Ramallah, Tepi Barat, dua pekan lalu.

Ibu, yang seorang anaknya tewas akibat kekerasan tentara Israel dan tujuh anak lainnya mendekam di penjara Israel dengan tuduhan terlibat aktivitas militan, ini mengemban tugas penting. Ia menyerahkan surat informal yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

"Kami meminta Saudara menambahkan suara moral mendukung rakyat Palestina untuk bisa menikmati hidup dengan bebas dan bermartabat, layaknya orang-orang lain," demikian dinyatakan dalam surat dari Organisasi Pembebasan Palestina tersebut.

Pada hari itu, bersamaan dengan peluncuran kampanye Organisasi Pembebasan Palestina untuk mendapatkan pengakuan dan keanggotaan penuh PBB, badan antarbangsa ini akan menggelar sidang Majelis Umum mulai pekan ini di New York.

"Presiden Mahmud Abbas akan pergi ke PBB dan akan mengajukan aplikasi keanggotaan penuh PBB." kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Fariz N. Mehdawi, saat ditemui Tempo pekan lalu.

Presiden Mahmud Abbas direncanakan menyampaikan aplikasinya pada Jumat pekan ini. "Secara politis, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya," Fariz Mehdawi menambahkan.

Tahun lalu, menurut Mehdawi, Presiden Barack Obama menyatakan negara Palestina akan diakui dalam setahun. Selain itu, telah setahun perundingan Palestina dengan Israel jalan di tempat. Tahun lalu, perundingan mandek karena Israel melanjutkan pembangunan permukiman dan mengambil alih tanah di Tepi Barat.

"Kami pikir, yang terbaik kita lakukan adalah membawanya ke PBB," kata Mehdawi. Palestina, menurut dia, tak ingin kehilangan lebih banyak tanah. Juga tak ingin melihat lebih banyak bermunculannya permukiman serta penderitaan lebih jauh rakyat Palestina. "Kami tak bisa hanya menunggu. Kami harus melakukan sesuatu."

Setelah perundingan mandek, Palestina mulai mendekati negara-negara lain untuk mendapatkan pengakuan. Hingga pekan lalu, Palestina mengklaim telah mendapat dukungan 126 negara, yang akan menjadi modal maju ke PBB.

Untuk mendapatkan keanggotaan penuh PBB, Palestina mengajukan aplikasi ke Majelis Umum, yang akan melakukan pemungutan suara. Tapi langkah mereka akan menjadi jauh lebih susah karena, setelah itu, perlu disetujui Dewan Keamanan.

Amerika Serikat menyatakan akan memvetonya. Menurut Washington, langkah Palestina tersebut tidak membantu proses kembalinya kedua pihak ke meja perundingan. "Satu-satunya cara mendapatkan solusi terbaik adalah melalui negosiasi langsung antarpihak, rutenya ada di Yerusalem dan Ramallah, bukan di New York," kata Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton.

Washington pun telah beberapa kali mengirim utusan ke Palestina dan Israel. Terakhir, pekan lalu David Hale dan Dennis Ross berangkat kembali ke Palestina dan Israel.  

Tapi Palestina bergeming. Bahkan ancaman Amerika menghentikan bantuan dana tak membuat mereka mundur. Bila gagal menjadi anggota penuh, Palestina akan mengajukan resolusi di Majelis Umum PBB sehingga bisa meningkatkan statusnya dari observer entity menjadi observer state, seperti Vatikan. Berarti Palestina akan bisa bergabung ke lebih banyak badan PBB, termasuk Pengadilan Pidana Internasional. "Itu target minimum," kata Fariz Mehdawi.

Palestina yakin akan mendapatkan dukungan di tingkat tersebut. Mehdawi menyebut dukungan yang besar dari Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, Gerakan Nonblok, juga Uni Afrika. Sekretaris Jenderal Liga Arab Nabil el-Araby membenarkannya. "Jelas, Otoritas Palestina dan negara-negara Arab akan ke Majelis Umum," katanya.

Untuk kawasan lain, seorang pejabat Palestina menyatakan ke Al-Jazeera, mereka memperkirakan mayoritas anggota Uni Eropa, yang berjumlah 27 negara, akan mendukung langkah Palestina. Tapi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton menyatakan posisi pejabat Uni Eropa adalah mendukung dilanjutkannya kembali perundingan. Mereka ­menghindari dilakukannya pemungutan suara di PBB.

Fariz Mehdawi mengakui ketidaksatuan suara dari Eropa. "Mungkin ada 1-2 negara akan bertindak beda," katanya. Tapi, ia menambahkan, ada komitmen dari negara-negara Eropa untuk mendukung Palestina.

BBC menyebut baru sembilan dari 27 anggota Uni Eropa yang sudah memberi pengakuan. Diperkirakan Prancis, Inggris, dan Jerman, yang duduk di Dewan Keamanan dan belum memberikan pengakuan, akan mendukung langkah Palestina. Tapi dengan syarat resolusi harus menyebut soal kembalinya ke meja perundingan.

Ketiga negara tersebut bahkan telah mengajukan empat parameter untuk dicapai di perundingan, yakni tapal batas berdasarkan perbatasan 1967 dengan penyesuaian yang disepakati bersama, pengaturan keamanan di mana kedua pihak mengakhiri pendudukan dan mencegah terorisme, ibu kota bersama di Yerusalem, dan solusi yang adil bagi pengungsi.

Uni Eropa, bergabung dengan Amerika, masih terus membujuk Palestina agar duduk bersama Israel dan berunding hingga hari-hari terakhir sebelum sidang PBB. Pekan lalu, Catherine Ashton dan utusan khusus Kuartet untuk Timur Tengah, Tony Blair, menemui para pemimpin Palestina dan Israel, bersama utusan Amerika, David Hale dan Dennis Ross.

Tapi, menurut Palestina, langkah perundingan ataupun membawa ke forum PBB bukanlah hal yang bertentangan dan harus menjadi pilihan. "Kami tetap harus berunding," kata Mehdawi. Ia menyebut masalah perbatasan yang tidak akan bisa diselesaikan di PBB. Begitu pula isu Yerusalem, permukiman, dan pengaturan keamanan. "Ini harus diselesaikan, menjadi anggota PBB ataupun tidak," ia menjelaskan.

Hanya, kalau Palestina menjadi anggota PBB, menurut Mehdawi, Tepi Barat dan Gaza tak lagi menjadi daerah sengketa, tapi menjadi daerah pendudukan Israel. Selain itu, Palestina akan bisa menjadi negara penanda tangan berbagai konvensi internasional dan anggota badan-badan PBB. "Itu akan mengubah peta pertempuran," katanya.

Yang pasti, Palestina sudah mengayunkan langkah. Lobi ke negara-negara lain masih terus dilakukan. Setidaknya, 120 dari 193 negara anggota PBB telah menyatakan dukungan. "Minggu lalu, saya memberikan surat ke Gerakan Nonblok dan ASEAN," ujar Mehdawi. Ia bahkan pergi ke Singapura, yang hingga kini belum memberi pengakuan atas Palestina.  

Selain itu, rakyat dikerahkan. Orang-orang Palestina di mana pun berada diseru menggelar aksi turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan terhadap langkah di PBB. Mereka juga diminta mengibarkan bendera Palestina selama beberapa waktu.

Seruan itu tak hanya disambut rakyat Palestina. "Mari kita kibarkan bendera Palestina, dan biarlah bendera tersebut menjadi simbol perdamaian dan keadilan di Timur Tengah," kata Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan.

Harapan dan semangat pun bergelora di Ramallah. "Negara (Palestina) bukanlah sebuah impian. Tapi sesuatu yang bisa diraih, dan bisa dilakukan," ujar Fariz Mehdawi.

Purwani Diyah Prabandari BBC, Al Jazeera, NYT)