Amerika Serikat, UNODC dan Indonesia Kerja Sama Penegakan Hukum Area Perbatasan untuk Berantas Narkoba

TEMPO.CO, Jakarta - Kedutaan Besar Amerika Serikat, Indonesia, dan the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada Selasa, 30 Juli 2024, meningkatkan kerja sama penegakan hukum di perbatasan, yang melingkupi usaha-usaha untuk memerangi penyelundupan narkotika dan barang-barang terlarang lainnya.

Kerja sama ini di bawah programme yang dinamai Memperkuat Manajemen Perbatasan Terpadu untuk Melawan Arus Perdagangan Ilegal di Indonesia, yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas identifikasi/intersepsi. Kerja sama ini juga untuk memperkuat mekanisme kerja sama di tingkat operasional antara Pos Lintas Batas Negara di Indonesia guna menghentikan arus perdagangan ilegal, dengan memberikan dukungan teknis baik di tingkat kebijakan maupun operasional.

Ini merupakan salah satu seri dari program-program yang didanai Kantor Penegakan Hukum dan Anti-Narkotika A.S. (INL), termasuk program selama dua tahun sebesar satu juta dollar melalui UNODC, yang bermitra dengan Badan Narkotika Nasional RI (BNN), Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Nasional Penggelolaan Perbatasan (BNPP). 

Dalam acara ini, INL mendonasikan TruNarc handled drug analyzer untuk membantu kegiatan operasi BNN dan DJBC di Kalimantan. Deputi Hukum dan Kerjasama, Inspektur Jendral Polisi Agus Irianto memberikan penghargaan kepada INL dan UNODC untuk kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Kejahatan lintas negara di Asia Tenggara terus meningkat sehingga diperlukan kerjasama antara mitra internasional. Sementara jalur-jalur maritim terus menjadi metode utama untuk penyelundupan barang-barang terlarang, penyelundupan lintas batas masih terus menjadi isu di Indonesia dan seluruh dunia. Terbentang sejauh 3 ribu kilometers, pengelolaan lintas batas darat di Indonesia memiliki tantangan geografis dan logistik yang menyebabkan pihak yang berwenang terus bekerja untuk mencegah penyelundupan.