Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengkritik langkah ASEAN dalam menangani Myanmar.
Anwar mendesak ASEAN bertindak lebih keras terhadap junta militer Myanmar.
Dia juga khawatir bila pihak lain ikut campur dalam urusan ini.
PERDANA Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menilai sudah saatnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengubah prinsip non-intervensi ketika perhimpunan ini mengalami kebuntuan dalam mengatasi krisis Myanmar. Pemimpin koalisi partai Pakatan Harapan itu juga menilai lima poin konsensus ASEAN tak dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jika kita, ASEAN, tidak mampu memunculkan pendekatan yang mampu menyelesaikan krisis Myanmar, nanti pihak lain ikut campur," kata Anwar dalam wawancara dengan wartawan Tempo, Daniel Ahmad Fajri, di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 9 Mei lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mengapa ASEAN perlu segera menyelesaikan krisis Myanmar?
Isu ini sudah begitu lama. (Ada upaya) negosiasi, constructive engagement, tapi tidak membantu. Harus ada metode baru untuk menenangkan keadaan. Saya memilih sikap lebih tegas terhadap junta, walaupun tidak memutuskan hubungan sama sekali (dengan Myanmar). Kasus terakhir di Hsihseng menunjukkan kemampuan pemerintahan junta militer Myanmar terbatas, tidak menguasai seluruh negara. Ini harus mendapat respons yang lebih tegas dari ASEAN.
Saat pihak seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa ikut campur, keresahan selalu muncul. Tapi kita (juga) harus bertanya mengapa kita gagal dan kurang berhasil setelah empat dekade? Karena itu, saya merasa ASEAN harus lebih maju untuk meluruskan ini, bahwa pendekatan lama (prinsip non-intervensi) ini terbukti kurang berhasil. Apakah kita mampu memikirkan pendekatan yang baru? Tentu saya harus merundingkan ini dan ada kesepakatan di antara negara-negara ASEAN.
(Konvoi bantuan kemanusiaan ASEAN diserang saat melintasi Hsihseng, Negara Bagian Shan, Myanmar, pada Ahad, 7 Mei lalu. ASEAN mengecam serangan ini.)
Bagaimana Anda melihat lima poin konsensus ASEAN?
Sebelum ada lima poin konsensus, ada constructive engagement, tapi tidak berhasil juga. Waktu telah menunjukkan bahwa pendekatan itu agak tumpul. Karena itu, saya mengusulkan kesepakatan yang lebih tegas, tapi memerlukan (dukungan) semua negara (ASEAN), terutama yang bertetangga dengan Myanmar. ASEAN perlu konsensus dan ini isu sensitif. Saya minta pernyataan dan sikap ASEAN yang lebih tegas dengan mengakui ada faktor dalam negeri yang belum terpecahkan di Myanmar sendiri.
Apa dampak krisis Myanmar bagi kawasan?
Myanmar adalah negara tetangga. Ini bukan lagi urusan dalam negeri Myanmar. Ini telah menggugat kestabilan, sosio-ekonomi negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Ada 200 ribu pengungsi Rohingya di Malaysia. Saya bilang ke Pak Jokowi, "Apa perlu setiap rapat ASEAN perlu waktu yang lebih panjang hanya membahas Myanmar?. (Padahal) belum terbukti keberhasilannya. Apa kita tidak mau lebih berfokus pada kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan sosial?" Ini jadi buang-buang waktu.
Anda dulu berjanji membereskan masalah pekerja migran Indonesia. Apa hasilnya?
Dalam tiga bulan kami punya program pemutihan menyeluruh. Pekerja yang masuk tanpa izin dari Indonesia yang ada di Malaysia diberi kesempatan untuk mendaftar dan diterima. Diperkirakan sekitar 400 ribu orang sudah tercatat dalam program ini. Mereka mendapatkan paspor dari Kedutaan Besar RI dan kemudian Imigrasi akan otomatis memberikan (izin). Semua diberikan (izin) tanpa kecuali, termasuk yang punya catatan kriminal.
Bagaimana dengan optimalisasi Sistem Satu Kanal (OCS)?
Kami beri kelonggaran bagi warga negara Indonesia yang akan mendaftar. Untuk percepatan, saya telah memberi arahan supaya semua kantor imigrasi dibuka tujuh hari dalam seminggu hanya untuk mempermudah proses ini. Tapi pembenahannya masih terus berlangsung. Walau sesekali kami masih dengar satu-dua kasus, dari segi tindakan kami agak tegas. Saya menentang eksploitasi dan kekerasan. Agen di Indonesia dan Malaysia itu sama saja. (Mereka) seolah-olah memperdagangkan manusia. Saya lebih keras soal ini.
(Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah meneken nota kesepahaman untuk membentuk OCS, jalur tunggal penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik di Malaysia. Ia mengintegrasikan sistem layanan pekerja migran kedua negara.)
Anda bicara ihwal pemberantasan korupsi, tapi koalisi partai Anda menggandeng UMNO, yang petingginya didakwa korupsi.
Pimpinan UMNO dalam perundingan (pembentukan) koalisi itu disetujui penuh. Tidak ada protes dari mereka setelah enam bulan pemerintahan berjalan. Saya jamin Komisi Anti-Korupsi Malaysia (SPRM) bertindak independen dan tanpa pandang bulu. Ada yang menuding SPRM hanya menindak oposisi. Itu tidak benar. Beberapa langkah sudah diambil terhadap partai lain, termasuk partai di dalam Pakatan Harapan sendiri.
UMNO juga mengusulkan pengampunan terhadap Najib. Anda mendukung?
Itu dibenarkan dalam konstitusi. Dia berhak memohon kepada lembaga pengampunan yang diketuai Raja. Tapi kami ikut proses. Kemudian kami harus berbicara dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia Tengku Abdullah), yang punya wewenang untuk memutuskan. Ada tudingan yang mengatakan Anwar tertekan. Tidak. Saya melihat dari sudut konstitusi dan menyerahkan kepada Yang di-Pertuan Agong.
(Pengadilan Federal Malaysia menolak permohonan banding mantan perdana menteri Najib Razak dalam kasus korupsi 1MDB. Satu-satunya jalan Najib untuk bebas dari hukuman penjara sekarang adalah meminta ampunan dari Raja Malaysia.)
Mahathir Mohamad menggugat Anda dengan tuduhan fitnah. Bagaimana hubungan Anda dengannya sekarang?
Saya tidak menganggap ini masalah pribadi. Kalau membahas kejayaan Proton, saya mengakui jasanya. Itu fakta. Tapi, soal korupsi, kami telah nyatakan dengan jelas bahwa korupsi itu parah semasa pemerintahannya dan menteri keuangan sebelum saya saat itu, Tun Daim (Abdul Daim Zainuddin). Saya menyatakan, "Anda sekarang bicara soal Melayu, kekuasaan Melayu, tapi perampokan itu dilakukan Anda, keluarga, dan kroni."
Saya akan hadapi dengan semua keterangan yang tidak akan membantu beliau sama sekali. Dalam hal ini, orang-orang korup ini sering kali memakai isu golongan dan agama. Kalau kata puisi Taufiq Ismail, saya ingat, "pahlawan kesiangan". Saya jawab dengan keras: "Betulkah Anda jadi pembela negara, rakyat, nasionalis tulen? Bawalah pulang puluhan miliar yang Anda kumpulkan, itu akan lebih baik."
(Kalimat dalam puisi Taufiq Ismail, "Memang Selalu Demikian, Hadi", selengkapnya adalah "Setiap perjuangan yang akan menang/Selalu mendatangkan pahlawan jadi-jadian/Dan para jagoan kesiangan".)
Buktinya apa?
Kalau seseorang jadi presiden atau perdana menteri, anaknya miliarder semua, itu sudah cukup bukti. Kalau Anwar perdana menteri, anaknya jadi konglomerat besar dan punya (harta) bermiliar-miliar, itu juga suatu bukti yang kuat. Selain dari yang telah dicatat dalam buku Barry Wein, Malaysian Maverick.
Ada upaya menggulingkan pemerintahan Anda. Bagaimana Anda menjaga kekompakan koalisi?
Tidak ada tanda keretakan. Minggu lalu kami rapat (bersama) pemimpin koalisi. Hari ini kami adakan konvensi dengan 148 anggota parlemen. Ini aneh, tapi oposisi mau bikin apa lagi. Dia cuma mencuatkan (isu). Raja dan para sultan mengatakan (mereka) tidak punya etika.
Jawaban saya lain. Jangan repot-repot teriak-teriak. Bawa usul ke parlemen. Saya tidak seperti mantan perdana menteri dulu, yang menggantung parlemen, menerapkan keadaan darurat. Saya bilang, kalau Anda membawa usul (ke parlemen), saya akan pastikan itu dibahas dan diundi (voting). Kan, begitu caranya dalam negara demokratis.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Artikel ini terbit di edisi cetak dengan judul "Lima Poin Konsensus ASEAN Itu Tumpul"