Isyarat Damai di Rakhine

ANGIN segar bertiup ke Negara Bagian Rakhine, yang nasib pemerintah daerahnya terkatung-katung karena tak bisa menggelar pemilihan umum legislatif pada 8 November lalu. Militer Myanmar atau Tatmadaw telah bersepakat dengan milisi pemberontak, Tentara Arakan, untuk melakukan gencatan senjata hingga pemilihan umum sela digelar sebelum akhir Desember ini.

“Kami menginginkan pemilihan umum ini,” ucap U Khaing Myo Aung, warga Rakhine di kamp pengungsi Myaebone, kepada Burma News International, Kamis, 10 Desember lalu. “Para pengungsi dan banyak orang akan menghadapi kesulitan jika tak ada kandidat yang dapat menyampaikan masalah dan mendengar suara mereka.”

Komisi Pemilihan Umum telah menangguhkan pemilihan di sembilan dari 17 daerah setingkat kabupaten di Rakhine dengan alasan “tidak siap menggelar pemilihan yang bebas dan adil karena alasan keamanan”. Hal itu menyebabkan sekitar 1,2 juta warga Myanmar tak dapat menggunakan hak politiknya.

Sejumlah partai menuding keputusan Komisi itu bias karena memasukkan pula daerah yang aman ke dalam daftar daerah yang ditangguhkan. Daerah yang pernah menjadi palagan antara Tatmadaw dan Arakan adalah Ponnagyun, Yathaedaung, Buthedaung, Kyauktaw, Minbya, Myaebon, dan MraukU. Namun Komisi memasukkan pula Pauktaw dan Maungdaw yang belum pernah menjadi medan pertempuran.

Dalam pemilihan November lalu, Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi menang besar dengan meraih 255 dari 440 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Militer menguasai kursi kedua terbanyak karena mendapat jatah 110 kursi. Di Dewan Perwakilan Daerah, Liga juga menang dengan 135 dari 224 kursi, jauh di atas jatah militer yang sebanyak 56 kursi. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Suu Kyi sebagai pemimpin negeri itu.