Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala pemerintahan transisi Bangladesh Muhammad Yunus meminta India untuk memastikan mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina tetap diam karena pernyataan politiknya dapat menyebabkan ketidaknyamanan antara kedua negara tetangga tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam sebuah wawancara dengan Press Trust of India, pada Kamis, 5 September 2024, Yunus mengatakan Hasina yang melontarkan pernyataan politik dari India merupakan sikap tidak ramah dan meminta Hasina tetap diam sampai Dhaka meminta ekstradisinya. Hasina melarikan diri ke India pada 5 Agustus 2024 dan masih berada di sana sampai berita ini diturunkan. Hasina kabur menyusul unjuk rasa massal terhadap pemerintahan yang dijalankannya selama 15 tahun di Bangladesh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jika India ingin mempertahankannya sampai (pemerintah) Bangladesh menginginkannya kembali, syaratnya dia harus diam,” kata Yunus.
Hasina tampaknya hanya memberikan satu wawancara kepada media yang menyatakan Amerika Serikat (AS) berada di balik pemecatannya. Hasina mengatakan dia menolak menyerahkan Pulau Saint Martin kepada AS yang akan memberi pengaruh Washington atas Teluk Benggala, berdasarkan laporan harian India, Economic Times, pada Agustus. Namun AS telah membantah pernyataan Hasina.
Setelah jatuhnya pemerintahan Hasina, Yunus diangkat sebagai kepala pemerintahan transisi sampai pemilu baru diadakan. Yunus mengatakan Bangladesh menghargai hubungan yang kuat dengan India, namun New Delhi bertindak melampaui narasi yang menggambarkan setiap partai politik lain kecuali Liga Awami sebagai kelompok Islamis dan bahwa negara itu akan berubah menjadi Afghanistan tanpa Sheikh Hasina.
Sementara itu, Penasehat Urusan Luar Negeri Bangladesh Touhid Hossain sebelumnya mengatakan pihaknya akan meminta India mengirim Hasina ke Bangladesh jika diperlukan oleh sistem hukum negara tersebut. Banyak kasus, termasuk pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, telah diajukan terhadap Hasina dan pejabat pemerintahannya setelah pengunduran dirinya.
Adapun ketua komisi pemilihan umum dan empat komisioner lainnya dari pengawas pemilihan Bangladesh mengundurkan diri pada Kamis, 5 September 20204. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kazi Habibul Awal mengatakan pemilihan terakhir yang diadakan pada 7 Januari tahun ini, yang memberikan Hasina masa jabatan keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya, merupakan kontroversial karena tidak inklusif secara politik.
Sumber : Anadolu
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
