Bayang-bayang Penjahat Perang

DISAMBUT derai tawa para koleganya, Deputi Ketua Partai Radikal Serbia, Tomislav Nikolic, tersenyum lega sembari membuka se-botol sampanye. Partai yang dipimpin sekutu mantan presiden Slobodan Milosevic itu Ahad dua pekan lalu merayakan kemenangan dalam pemilu. Kaum pendukung Serbia Raya itu menguasai sepertiga kursi parlemen. "Kemenangan ini juga kemenangan rakyat Serbia yang sudah cukup dipermalukan, yang menginginkan pekerjaan, perdamaian, dan keamanan. Mereka ingin membesarkan anak-anak dengan semangat patriotik, menginginkan negara yang tak akan merampok apa pun dan dari siapa pun, tapi juga tak akan memberikan apa pun dan kepada siapa pun," ujar Nikolic penuh kemenangan. Di pihak lain, para pemimpin kaum reformis bermuram durja. Bahkan, bagi para pemimpin Uni Eropa, kemenangan partai radikal itu bagaikan mimpi buruk. Baru tiga tahun Serbia lepas dari cengkeraman Slobodan Milosevic, kini bayangan mantan Presiden Yugoslavia itu—tengah menjalani pengadilan di Den Haag sebagai penjahat perang—kembali membayang. Partai Milosevic berhasil meraup 22 kursi, sementara partai ultranasionalis pimpinan sekutunya, Vojislav Seselj—yang menyerahkan diri Februari lalu dan sedang menunggu pengadilan—mendapat 82 dari 250 kursi. Kini kekhawatiran menghantui kubu reformis. Mereka juga gamang menatap masa depan Serbia—yang kini tengah berusaha menjadi anggota Uni Eropa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Padahal mereka sudah bekerja ekstrakeras untuk melengserkan Milosevic dan selama tiga tahun berusaha menarik Serbia dari daftar negara paria. Namun tidak dengan sendirinya kaum ultranasionalis bisa melenggang dengan mudah. "Meski ultranasionalis menguat, mereka tak akan mampu membentuk pemerintahan," ujar Ketua Urusan Ke- bijakan Luar Negeri Uni Eropa, Javier Solana. Sebab, mereka harus memper- hitungkan 148 suara yang dikantongi kaum reformis. Kaum reformis memang tengah mempersiapkan pemerintahan baru berupa koalisi minoritas. Vojislav Kostunica (Partai Demokratik Serbia) akan segera membicarakan rencana tersebut. Tentu saja hal itu didukung oleh Goran Zivkovic, pemimpin Partai Demokratik, yang juga Perdana Menteri Serbia. Koalisi itu terdiri atas empat partai: Partai Demokratik Serbia, Partai Demokratik, G-17-Plus, pimpinan mantan Deputi Perdana Menteri Serbia Miroljub Labus, dan Gerakan Pembaruan Serbia, yang dipimpin anggota keluarga kerajaan, Vuc Draskovic. Namun bukan tak mungkin pemerintahan yang tidak kuat itu bakal menyeret Serbia dari satu krisis ke krisis lain. Dan ini kesempatan emas bagi kaum ultranasionalis untuk memperkuat diri. Bisa dimaklumi jika pengamat politik Vladimir Goati menilai, kemenangan kaum ultranasionalis merupakan lampu merah. "Kasus ini mengingatkan saya pada lingkaran pemilu dan pemerintahan yang lemah di Jerman pada 1920-1930, yang membuat Nazi semakin kuat sehingga berhasil merebut kekuasaan," katanya. Apalagi koalisi di antara mereka ternyata lemah. Meski sama-sama reformis, aspirasi mereka berbeda satu sama lain. Partai G-17-Plus, misalnya, menginginkan Serbia berdiri sendiri lepas dari dari Uni Serbia-Montenegro dan tak peduli pada keberadaan Kosovo. Sedangkan Partai Demokratik Serbia ingin memperkuat Serbia sebagai negara kesatuan dan tak bakal menyerahkan Kosovo. Sudah kalah, jurang perbedaan pun menganga. Jika mereka tak segera melupakan perbedaan, bisa jadi bayang-bayang penjahat perang bakal nyata membayang. Purwani Diyah Prabandari (The Economist, Radio B92, National Post)