Berita Internasional dalam Sepekan

Perbesar

Mahkamah Agung Israel bersidang mengijinkan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu membentuk Pemerintahan, di Yerusalem, 4 Mei 2020. REUTERS/Pool New

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Mahkamah Agung mengizinkan Benjamin Netanyahu membentuk pemerintahan baru meskipun sedang diselidiki dalam kasus korupsi.
Kartunis dan pengarang yang kritis terhadap pemerintah ditahan di Bangladesh.
Polandia menunda pemilihan umum presiden karena wabah corona.

ISRAEL

Mahkamah Izinkan Netanyahu Membentuk Pemerintahan

MAHKAMAH Agung mengizinkan Benjamin Netanyahu membentuk pemerintahan baru meskipun sedang dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi. Netanyahu didakwa atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran mandat. Ia membantah jika dituduh melakukan ketiga hal tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada Kamis, 7 April lalu, panel sebelas hakim di Mahkamah menyatakan tak ada dasar hukum untuk mencegah Netanyahu sebagai anggota Knesset (parlemen) dalam membentuk pemerintahan. Namun, “Putusan hukum kami tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya meringankan dakwaan yang dihadapi Netanyahu dan kesulitan yang ditimbulkan dari masa jabatannya sebagai perdana menteri yang dituduh melakukan kejahatan,” demikian bunyi putusan itu, seperti dikutip The Guardian.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Putusan itu terbit untuk menjawab petisi yang diajukan kelompok advokasi dan partai oposisi. Petisi itu juga mempertanyakan keabsahan kesepakatan Netanyahu dengan pesaingnya, Benny Gantz. Dalam perjanjian itu, Netanyahu akan menjabat perdana menteri pemerintahan baru selama 18 bulan sebelum menyerahkan kekuasaan kepada Gantz. Mahkamah mengakui kesepakatan tersebut memang tidak biasa, tapi tak punya wewenang untuk campur tangan dalam masalah politik.

BANGLADESH

Kartunis dan Pengarang Kritis Ditahan

KARTUNIS Ahmed Kabir Kishore dan pengarang Mushtaq Ahmed termasuk sebelas orang yang diciduk pasukan paramiliter Batalion Gerak Cepat pada Selasa, 5 Mei lalu. Didarul Islam Bhuiyan, aktivis pengelola platform hak-hak sipil “Rashtrachinta”, dan pengusaha Minhaz Mannan Emon juga termasuk yang ditangkap.

Menurut polisi, mereka ditangkap karena mencoba menyebarkan propaganda anti-pemerintah dan menciptakan kekacauan umum melalui laman “Saya Orang Bangladesh” di Facebook. Kishore dan Ahmed termasuk pengelola laman tersebut. Mereka semua ditahan berdasarkan Undang-Undang Keamanan Digital.

Kishore membuat seri kartun Life in the Time of Corona. Ia juga menggambar karikatur para pemimpin partai berkuasa Liga Awami dan dugaan korupsi di sektor kesehatan. Adapun Ahmed adalah aktivis yang vokal terhadap keterbatasan alat pelindung diri untuk para tenaga kesehatan.

“Ini serangan terhadap kebebasan berekspresi, terhadap hak untuk hidup dan penghidupan,” kata aktivis hak asasi manusia Rezaur Rahman Lenin kepada AFP. “Pemerintah seharusnya memelihara kebebasan pers... yang sangat menolong dalam mengatasi pandemi ini.”

POLANDIA

Pemilihan Umum Presiden Ditunda

POLANDIA menunda pemilihan umum presiden yang seharusnya berlangsung pada Ahad, 10 Mei 2020. Alasannya, kebijakan karantina wilayah (lockdown) di negeri itu diperkirakan menghalangi para pemilih berpartisipasi.

Pada mulanya partai berkuasa, Partai Hukum dan Keadilan, mengusulkan agar pemilihan umum tetap dilangsungkan via pos pada Ahad. Tapi usul melalui rancangan undang-undang itu diblokir anggota parlemen dari partai-partai oposisi, yang menilai saat ini bukan waktunya untuk menyelenggarakan pemungutan suara lewat pos dan memperingatkan bahwa metode tersebut tak memenuhi standar demokrasi.

Pawel Musialek, analis dari lembaga penelitian Jagiellonian Club di Warsawa, menilai, dengan penundaan pemilihan umum, pemerintah mencegah kemungkinan penentangan soal legitimasi suara. “Saya kira ini solusi terbaik. Menyelenggarakan pemilihan pada bulan Mei mungkin akan dianggap tak sah oleh pengadilan tinggi karena kegagalan dalam penyelenggaraan,” ujarnya kepada Euronews.

Penundaan pemilu juga disambut baik oleh Human Rights Watch (HRW). Sebelumnya, HRW memperingatkan bahwa pemilihan umum melalui pos akan mengabaikan demokrasi. Organisasi itu juga menekankan bahwa kampanye yang terhenti karena pandemi Covid-19 memberikan keuntungan kepada Andrzej Duda, calon presiden inkumben dari Partai Hukum dan Keadilan.