Berita Internasional dalam Sepekan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Parlemen regional Rusia menyetujui amendemen konstitusi yang memungkinkan Vladimir Putin bisa menjadi presiden lagi pada 2024.
Irak mengecam serangan militer Amerika Serikat yang menewaskan enam orang.
Permohonan banding Jacob Zuma ditolak pengadilan.

RUSIA

Putin Bisa Menjadi Presiden Lagi

SELURUH 85 wakil parlemen regional Rusia telah memberikan suara untuk mendukung amendemen konstitusi negeri itu, kata kantor berita RIA, mengutip anggota parlemen senior, Andrei Klishas, Jumat, 13 Maret lalu. Hasil amendemen memungkinkan Presiden Vladimir Putin maju lagi sebagai calon presiden pada 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Klishas mengatakan setiap parlemen regional Rusia sekarang menyetujui amendemen itu. “Dewan Federasi (majelis tinggi parlemen) telah menerima hasil pemungutan suara di semua 85 parlemen regional,” ujar Klishas. “Mereka semua positif.”

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Putin telah memimpin negeri itu sejak 1999. Dia sudah dua kali menjadi perdana menteri dan empat kali menjadi presiden. Kini Putin menjalani periode kedua sebagai presiden dan menurut konstitusi tak bisa maju kembali menjadi kandidat presiden dalam pemilihan umum mendatang. Namun amendemen konstitusi akan mengubah aturan itu.

Januari lalu, Putin mengumumkan rencana perombakan besar-besaran terhadap politik dan konstitusi. Kremlin menyebut langkah ini sebagai redistribusi kekuasaan dari kepresidenan ke parlemen. Namun sejumlah analis menilai hal itu sebagai strategi politikus 67 tahun tersebut untuk tetap berkuasa sampai 2036.

IRAK

Serangan Amerika Tewaskan Enam Orang

AMERIKA Serikat menyerang Pangkalan Udara Taji, Irak, Kamis, 12 Maret lalu, menewaskan enam orang. Amerika berdalih serangan ini menyasar Kataib Hezbollah, milisi yang didukung Iran di Irak yang dianggap sebagai pelaku serangan roket sehari sebelumnya yang membunuh dua tentara Amerika dan seorang tentara Inggris.

Militer Irak, seperti dilansir Reuters, mengutuk serangan itu dan memperingatkan bahwa akan ada konsekuensinya. Kementerian Luar Negeri Irak juga memanggil Duta Besar Amerika Serikat dan Duta Besar Inggris atas “agresi Amerika baru-baru ini” dan mengadakan pertemuan darurat untuk menentukan tindakan yang akan diambil.

Departemen Pertahanan Amerika menyebutkan serangan militer itu menyasar lima tempat penyimpanan senjata milisi Kataib Hezbollah, termasuk yang digunakan dalam serangan terhadap pasukan koalisi yang dipimpin Amerika. Menurut militer Irak, tidak ada anggota paramiliter yang terbunuh dalam serangan itu.

Hingga kini, sekitar 5.000 tentara Amerika masih tinggal di Irak. Sebagian besar dari mereka menjadi penasihat, bagian dari koalisi internasional yang dibentuk untuk membantu Irak mengalahkan milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

AMERIKA SERIKAT

Hakim Membebaskan Chelsea Manning

Chelsea Manning./REUTERS/Ford Fischer

MANTAN tentara Amerika Serikat dan sumber WikiLeaks, Chelsea Manning, dibebaskan dari penjara, Kamis, 12 Maret lalu, atas perintah hakim setelah ditahan sejak Mei karena menolak bersaksi dalam investigasi WikiLeaks.

Hakim Anthony Trenga di pengadilan Alexandria, Virginia, memerintahkan Manning dibebaskan karena juri telah selesai mendengarkan kasus. Trenga menolak permintaan Manning membatalkan denda yang menimpanya karena menolak bersaksi dan memerintahkan Manning membayar denda US$ 256 ribu itu. “Kami lega dan meminta Anda menghormati privasinya,” tutur tim pembela Manning dalam pernyataannya seperti dimuat Reuters.

Sebelum penahanannya baru-baru ini lantaran menolak bersaksi, Manning menjalani tujuh tahun di penjara militer karena membocorkan ratusan ribu pesan dan kabel militer Amerika ke WikiLeaks sebelum dirilis atas perintah Presiden Barack Obama. WikiLeaks didirikan warga negara Australia, Julian Assange, pada 2006.

INDIA

Politikus Terkemuka Kashmir Dibebaskan

PEMERINTAH India, Jumat, 13 Maret lalu, memerintahkan pembebasan politikus terkemuka Kashmir, Farooq Abdullah. Abdullah satu dari puluhan pemimpin wilayah itu yang ditahan sejak Agustus 2019, ketika pemerintah federal menarik otonomi dari daerah yang mayoritas penduduknya muslim itu. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan status otonomi Kashmir perlu diakhiri untuk integrasi yang lebih dekat wilayah itu dengan seluruh India.

Pemerintah memadamkan layanan komunikasi telepon seluler, jaringan Internet, dan telepon rumah di Kashmir untuk mencegah protes skala besar meletus atas dicabutnya status otonomi daerah itu. Sejumlah orang, termasuk Abdullah, juga ditahan. Pemerintah federal berdalih langkah-langkah itu diperlukan untuk menghentikan gerakan separatis dan milisi.

Abdullah, mantan Menteri Besar Negara Bagian Jammu dan Kashmir, mengatakan kepada wartawan bahwa ia senang dibebaskan, tapi ada banyak orang lain yang masih ditahan, termasuk putranya dan mantan menteri lain. “Saya berharap pemerintah India segera mengambil tindakan untuk membebaskan semua orang,” ucapnya seperti dirilis Reuters.

SURIAH

Turki-Rusia Sepakati Gencatan Senjata

Tentara Suriah menembakkan senjata ketika mereka bergerak maju ke kota Kfar Nabl, Suriah, 2 Maret lalu./Reuters TV/via REUTERS

TURKI dan Rusia menyetujui rincian gencatan senjata di wilayah Idlib, Suriah, setelah empat hari perundingan di Ankara, Turki. Menurut Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, Jumat, 13 Maret lalu, patroli bersama akan digelar di sepanjang jalan raya utama di wilayah bekas kekuasaan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) itu.

Turki dan Rusia, yang mendukung pihak-pihak yang berseteru dalam perang Suriah, bersepakat menghentikan permusuhan di daerah itu. Hal tersebut terjadi setelah eskalasi kekerasan baru-baru ini yang memaksa hampir 1 juta orang mengungsi.

Berdasarkan perjanjian itu, pasukan Turki dan Rusia akan melakukan patroli bersama dan membangun koridor keamanan di Idlib. Delegasi Rusia akan tiba di Ankara pada 17 Maret mendatang untuk menyelesaikan rincian kesepakatan ini. Kedua negara juga bakal membangun pusat koordinasi bersama untuk memantau pelaksanaan perjanjian tersebut.

Turki, yang mendukung kelompok pemberontak Suriah yang ingin menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, akan melakukan “apa yang diperlukan” terhadap kelompok mana pun yang berusaha menghalangi patroli bersama yang direncanakan, kata seorang pejabat Turki. Menurut Reuters, kesepakatan gencatan senjata, yang sebagian besar telah dijalankan sejak 5 Maret lalu, dimulai setelah sekitar 60 tentara Turki tewas dalam bentrokan di wilayah itu sejak bulan lalu.

AFRIKA SELATAN

Permohonan Banding Jacob Zuma Ditolak

MAHKAMAH Agung banding Afrika Selatan menolak permohonan banding mantan presiden Jacob Zuma atas putusan Pengadilan Tinggi Pietermaritzburg bahwa ia harus diadili karena korupsi. Menurut kantor berita setempat, Eye Witness News, Mahkamah menyatakan permohonan banding Zuma “tidak memiliki prospek keberhasilan yang masuk akal”.

Presiden Afrika Selatan selama 2009-2018 itu mengajukan permohonan penundaan penuntutan atas dugaan penipuan, pemerasan, dan pencucian uang yang didakwakan kepadanya. Kasus tersebut terkait dengan perjanjian pembelian peralatan militer Eropa senilai US$ 2 miliar untuk angkatan bersenjata negeri itu pada 1990-an.

Perusahaan pertahanan Prancis, Thales, diduga telah menyuap Zuma sekitar US$ 34.000 per tahun untuk perlindungan dari penyelidikan atas perjanjian pembelian senjata itu. Suap itu diberikan melalui Schabir Shaik, penasihat keuangan Zuma yang telah dihukum penjara 15 tahun karena korupsi. Kasus Thales juga akan disidangkan tahun ini.