Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joe Biden memutuskan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman memiliki kekebalan dari gugatan atas pembunuhan Jamal Khashoggi. Sikap yang berbalik 180 derajat ini langsung dikecam mantan tunangan jurnalis itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Khashoggi dibunuh dan dimutilasi pada Oktober 2018 oleh agen Saudi di konsulat Saudi di Istanbul, sebuah operasi yang diyakini intelijen AS diperintahkan oleh Pangeran MbS, penguasa de facto kerajaan selama beberapa tahun.
"Jamal meninggal lagi hari ini," kata mantan tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, di Twitter beberapa menit setelah berita itu dipublikasikan, Kamis, 17 November 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami pikir mungkin akan ada cahaya untuk keadilan dari AS. Tapi sekali lagi, uang datang lebih dulu. Ini adalah dunia yang tidak diketahui Jamal dan saya ..!"
Seorang juru bicara konsulat Saudi di Washington tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada Kamis malam, setelah jam kerja.
“Ini adalah keputusan hukum yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri di bawah prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yang sudah lama dan mapan,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih dalam sebuah pernyataan tertulis.
Ia merujuk pertanyaan lebih lanjut ke Departemen Kehakiman.
Dalam sebuah dokumen yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia, pengacara Departemen Kehakiman menulis bahwa "doktrin kekebalan kepala negara sudah mapan dalam hukum internasional."
Pengacara Departemen Kehakiman mengatakan bahwa cabang eksekutif pemerintah AS, mengacu pada Pemerintahan Biden, telah "menetapkan bahwa terdakwa bin Salman, sebagai kepala pemerintahan asing, menikmati kekebalan kepala negara dari yurisdiksi pengadilan AS sebagai akibat dari jabatan itu."
Pada akhir September, Raja Saudi Salman menunjuk Pangeran Mohammed sebagai perdana menteri dalam sebuah keputusan kerajaan yang menurut seorang pejabat Saudi sejalan dengan tanggung jawab sebagai putra mahkota.
"Kerajaan tidak meragukan bahwa Putra Mahkota berhak atas kekebalan berdasarkan status," kata pengacara sang pangeran dalam petisi 3 Oktober yang meminta pengadilan distrik federal di Washington membatalkan kasus tersebut, mengutip kasus lain di mana Amerika Serikat memberikan kekebalan untuk kepala negara asing.
Berbalik 180 Derajat
Sikap ini berbalik 180 derajat dari ketika ia menyentil putra mahkota dalam kunjungan ke Arab Saudi pada Juli lalu untuk membahas masalah energi dan keamanan. Gedung Putih mengatakan Biden telah memberi tahu Pangeran Mohammed bahwa dia bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi.
Pangeran, yang dikenal dengan inisialnya MbS, telah membantah memerintahkan pembunuhan Khashoggi tetapi kemudian mengakui bahwa itu terjadi "di bawah pengawasan saya."
Khashoggi sebelum tewas mengkritik kebijakan putra mahkota di kolom Washington Post. Dia pergi ke konsulat Saudi di Istanbul untuk mendapatkan surat-surat yang dia butuhkan untuk menikahi Cengiz, seorang warga negara Turki.
"Sungguh ironis bahwa Presiden Biden seorang diri meyakinkan MbS dapat lolos dari pertanggungjawaban ketika Presiden Biden yang berjanji kepada rakyat Amerika bahwa dia akan melakukan segalanya untuk meminta pertanggungjawabannya. Bahkan pemerintahan Trump tidak melakukan ini," kata Sarah Lee Whitson, juru bicara Democracy for the Arab World Now.
REUTERS
Foto 
