Bongbong Marcos Calon Kuat Presiden Filipina

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Ferdinand Marcos Jr. menjadi calon kuat Presiden Filipina.
Marcos Jr. dan Sara Duterte membersihkan citra buruk orang tua mereka melalui kampanye di media sosial.
Malaysia akan mengeluarkan kartu pengungsi sendiri dan menolak kartu UNHCR.

Filipina

Putra Marcos Calon Kuat Presiden

FERDINAND “Bongbong” Marcos Jr., putra mantan presiden Ferdinand Marcos, memimpin hasil jajak pendapat calon Presiden Filipina yang digelar Pulse Asia pada akhir April lalu. Adapun Sara Duterte, Wali Kota Davao dan putri Presiden Rodrigo Duterte, menduduki posisi teratas sebagai calon wakil presiden. Pemimpin baru negeri itu akan ditentukan dalam pemilihan umum pada Senin, 9 Mei mendatang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sekitar 67,5 juta orang akan mengikuti pemilihan umum serentak. Mereka bakal memilih presiden dan wakil presiden secara terpisah. Mereka juga akan memilih 12 senator, 300 anggota legislatif, dan sekitar 18 ribu pejabat publik, termasuk wali kota, gubernur, dan para wakilnya. Para pemenang akan menjabat selama tiga tahun, kecuali presiden, wakil presiden, dan senator yang menjabat selama enam tahun.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam jajak pendapat calon presiden tersebut, Bongbong mendapat dukungan 56 persen responden, diikuti Wakil Presiden Leonor “Leni” Robredo (23 persen), petinju Manny Pacquiao (7 persen), dan Wali Kota Manila Francisco “Isko Moreno” Domagoso (4 persen). Adapun sebagai calon wakil presiden, Sara Duterte mendapat dukungan 55 persen responden, diikuti Presiden Senat Tito Sotto (18 persen) dan Senator Kiko Pangilinan (16 persen). Bongbong dan Sara juga berada di posisi teratas dalam semua kategori kelas ekonomi, wilayah, dan kelompok usia.

Associated Press melaporkan kampanye Bongbong dan Sara melalui media sosial, terutama TikTok dan YouTube, secara hati-hati membersihkan citra buruk orang tua mereka. Ferdinand Marcos adalah diktator dan koruptor yang digulingkan melalui gerakan people power pada 1986. Ketimbang meminta maaf atas apa yang dilakukan bapaknya, Bongbong malah mengangkat citra Marcos sebagai presiden yang membawa kemakmuran bagi negeri itu.

Jika hasil jajak pendapat itu terbukti dalam pemilihan nanti, bukan hanya keluarga Marcos, tapi juga dinasti politik lain diperkirakan mendominasi jabatan politik dan lembaga negara. Senat, misalnya, akan diisi sejumlah dinasti politik, seperti keluarga Cayetano, Binay, dan Vilar.

Malaysia

Pemerintah Terbitkan Kartu Pengungsi Sendiri

MENTERI Dalam Negeri Hamzah Zainudin menyatakan pemerintah Malaysia berencana menerbitkan kartu pengungsi sendiri. Rencana itu berpotensi menimbulkan benturan dengan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR), yang selama ini menetapkan status pengungsi. Hamzah mengatakan pihak berwenang Malaysia-lah yang seharusnya memutuskan apakah pengungsi dapat tetap tinggal di negara itu dan diberi kartu pengungsi oleh lembaga pemerintah atau tidak. “Tiba-tiba ada instansi lain yang melakukan registrasi (dan mengeluarkan kartu) di negara kita,” katanya di Putrajaya, Jumat, 29 April lalu, seperti dikutip Bernama.

Pengungsi Rohingya menunggu penerimaan barang dari relawan akibat merebaknya virus corona, di Kuala Lumpur, Malaysia, April 2020. REUTERS/Lim Huey Teng/ File Foto

Malaysia tidak akan mengakui status pengungsi Rohingya lagi dan bakal mengklasifikasikan mereka sebagai imigran ilegal meskipun memegang kartu pengungsi UNHCR. Hamzah mengatakan Malaysia tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 sehingga tak memiliki kerangka hukum dan administratif untuk mengelola status dan hak-hak pengungsi di negaranya. Saat ini hanya Departemen Registrasi Nasional Malaysia (NRD) yang berwenang mendaftarkan individu untuk tinggal secara legal di negeri itu.

“Masalah yang melibatkan pengungsi Rohingya di negara ini sudah lama ada. Saat ini ada lebih dari 150 ribu pengungsi yang terdaftar di UNHCR,” tutur Hamzah. “Satu-satunya lembaga pendaftaran di negara ini adalah NRD yang dipimpin Direktur Jenderal Datuk Ruslin Jusoh.”