Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
KEMENTERIAN Kesehatan meminta dinas kesehatan di semua daerah memantau dan melaporkan kasus hepatitis akut. Permintaan ini menyusul merebaknya hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya (acute hepatitis of unknown aetiology) di sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemantauan dilakukan terhadap masyarakat yang mengalami gejala kulit berubah warna menjadi kuning dan urine gelap yang timbul secara mendadak. “Masih terus dimonitor perkembangannya,” kata Nadia pada Selasa, 3 Mei lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi. TEMPO/Tony Hartawan
Kasus hepatitis akut yang tidak diketahui muasalnya pertama kali dilaporkan ke Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 5 April lalu. Sepanjang Januari-Maret lalu, sepuluh anak di Skotlandia tengah dilaporkan mengalami gejala mirip hepatitis, yaitu kulit berubah warna menjadi kuning dan urine gelap yang timbul mendadak.
Pada 8 April lalu, Inggris melaporkan pertambahan 74 kasus hepatitis akut. Enam anak menjalani transplantasi hati. Di Indonesia, tiga anak diduga terjangkit hepatitis akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sempat dirawat selama dua pekan, mereka meninggal pada akhir April lalu. Menurut Nadia, hepatitis akut ini tidak seperti hepatitis pada umumnya yang jarang menyebabkan kematian pada anak.
Dinas Kesehatan Jawa Timur sempat mendapat laporan 114 pasien suspek gejala hepatitis akut. Belakangan, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Erwin Astha Triyono mengatakan bahwa kasus yang ditemukan di 18 kabupaten dan kota tersebut bukan hepatitis akut, melainkan penyakit kuning akut.
Adapun Dinas Kesehatan Kota Depok, Jawa Barat, mengeluarkan surat imbauan kepada semua pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit. “Untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati.
Safari Politik Prabowo
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi makam Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur, 4 Mei 2022. Dok. Istimewa.
KETUA Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto menggelar safari politik selama libur Lebaran. Setelah menemui Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteri Pertahanan itu melawat ke sejumlah pesantren Nahdlatul Ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Prabowo bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Didampingi sejumlah petinggi Gerindra, ia lalu melawat ke berbagai pondok pesantren dan berziarah ke makam mantan presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. “Saya keliling silaturahmi dengan sahabat-sahabat lama saya. Melepas rasa kangen,” kata Prabowo, Rabu, 4 Mei lalu.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Imron Rosyadi Hamid mengatakan organisasinya terbuka terhadap siapa pun calon presiden. “Tapi kami tidak dalam posisi memberikan karpet merah kepada orang-orang tertentu,” ujarnya.
KKB Serang Personel Polri dan TNI di Gereja Papua
KONFLIK di Papua kembali terjadi pada Ahad, 1 Mei lalu. Kelompok kriminal bersenjata (KKBI) menyerang personel Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia yang sedang mengamankan ibadah di Gereja Distrik Okbibab, Pegunungan Bintang. “Mereka diduga kelompok Ngalum Kupel,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal.
Akibat kontak tembak itu, satu anggota Polri dan seorang prajurit TNI terluka. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sambom, menyebutkan serangan terhadap Satuan Tugas Damai Cartenz itu dilakukan oleh Kodap 15 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Lamek Tapol.
“Mereka bertanggung jawab atas serangan itu,” ujar Sebby. Ia juga mengklaim kelompoknya telah menembak dua anggota TNI yang mengantar logistik pada Sabtu, 30 April lalu.
Penangkapan Jaringan NII Dianggap Janggal
Anggota jaringan Negara Islam Indonesia (NII) mengikatkan bendera Merah Putih dalam acara cabut baiat massal mantan anggota NII di Dharmasraya, Sumatera Barat, 27 April 2022. ANTARA/Muhammad Arif Pribadi
PENGAMAT terorisme dari Universitas Indonesia, Al Chaidar, ragu terhadap klaim Detasemen 88 Antiteror Kepolisian RI tentang jaringan Negara Islam Indonesia (NII) di Dharmasraya dan Tanah Datar, Sumatera Barat, yang akan menggulingkan pemerintah Presiden Joko Widodo. “Setahu saya NII tidak ada di dua daerah itu,” ujarnya pada Ahad, 1 Mei lalu.
Menurut dia, anggota NII tersebar di Sawahlunto, Kabupaten Agam, dan Bukittinggi. Dia mensinyalir penangkapan di Sumatera Barat terkait erat dengan agenda penundaan pemilihan umum. Isu ini sempat digunakan pemerintah Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto.
Sebelumnya, Densus Antiteror menangkap 16 anggota NII di Dharmasraya dan Tanah Datar dalam sebulan terakhir. Mereka dianggap akan menggulingkan pemerintah Jokowi sebelum 2024. “Kami fokusnya di peradilan,” ucap bicara Densus 88, Komisaris Besar Aswin Siregar.
Atut dan Pinangki Dapat Remisi
Pinangki Sirna Malasari, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, November 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat
BEKAS Gubernur Banten, Atut Chosiyah, dan bekas jaksa Pinangki Sirna Malasari yang kini mendekam di Rumah Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Anak Tangerang, Banten, mendapat remisi Idul Fitri 2022. Kepala Seksi Pembinaan LP Wanita Tangerang Herti Hartati mengatakan remisi untuk Atut dan Pinangki berupa pengurangan satu bulan penjara.
“Mereka di sini berkelakuan baik,” ujar Herti pada Senin, 2 Mei lalu. Atut divonis tujuh tahun penjara atas perkara korupsi di Provinsi Banten. Sedangkan Pinangki dihukum empat tahun bui dalam perkara suap dari terpidana buron Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Djoko Tjandra.
Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan pemberian remisi terhadap 139.232 narapidana bertujuan mempercepat proses reintegrasi sosial. “Sehingga mereka dapat segera kembali ke tengah masyarakat,” kata Rika.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo