Salah Kelola Pangan

Klarifikasi Masyarakat Adat Danau Poso

DALAM beberapa hari terakhir, Poso Energy membuat pernyataan di media lokal bahwa 100 persen petani sudah menerima kompensasi sawah yang terendam akibat meluapnya air bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air Poso 1. Kompensasi itu berupa pembayaran ganti rugi 10 kilogram beras per 1 are, yang kemudian dinaikkan menjadi 15 kilogram per 1 are dalam bentuk uang. Sementara itu, tuntutan petani masyarakat adat Danau Poso adalah Rp 362 ribu per are untuk dua kali musim tanam pada 2020 dan Rp 305 ribu per are untuk musim tanam 2021 dalam bentuk uang.

Kristian Basompe, petani Desa Meko, menyatakan informasi tersebut keliru dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hingga saat catatan ini dibuat, terdapat kurang-lebih 150 petani yang berasal dari Desa Meko, Pendolo, Tonusu, Bancea, Toinasa, Peura, dan Buyumpondoli yang belum menerima kompensasi dalam bentuk apa pun dari Poso Energy. Para petani ini menuntut ganti untung yang wajar dan adil atas sawah dan kebun mereka yang terendam. Kompensasi yang ditawarkan oleh Poso Energy selama ini tidak wajar dan adil.

Berita lain di media lokal menyebutkan satu per satu petani Meko telah menerima kompensasi. Informasi ini perlu diluruskan. Sebab, pada 2021 beberapa petani Meko yang sudah menerima kompensasi 10 kilogram beras per are tidak bergabung di masyarakat adat Danau Poso. Ada dua petani Meko yang terjerat utang akibat sawah terendam yang bisa menyebabkan mereka kehilangan rumah dan tanah. Karena itu, dengan terpaksa mereka menerima tawaran Poso Energy guna membayar utang. Mereka menyatakan tuntutan total jumlah masih sesuai dengan tuntutan masyarakat adat Danau Poso. Keadaan ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami petani akibat sawah terendam telah dimanfaatkan oleh Poso Energy dengan mendesak mereka menerima penggantian yang tidak wajar dan adil.

Saat ini, para petani dan nelayan, yang telah melakukan mediasi berkali-kali dengan Poso Energy difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, masih menunggu Gubernur Sulawesi Tengah merealisasi janji membicarakan tuntutan petani pada pemimpin Poso Energy, Ahmad Kalla. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura pada Selasa, 29 Maret lalu, menjanjikan kepada petani akan berkomunikasi langsung dengan pemimpin Poso Energy agar tuntutan petani dipenuhi.

Para petani dan nelayan masyarakat adat Danau Poso mengharapkan perhatian penuh dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk keadilan bagi para petani dan nelayan. Kepada media massa lokal, lakukanlah permintaan konfirmasi dalam pemberitaan dan mengikuti kaidah jurnalistik. Dengan begitu, para petani dan nelayan tidak mendapatkan informasi yang keliru.