Bukan proyek mercu suar

Proyek-proyek yang disepakati dalam KTT Kelompok 15 makin kongkret. Perlukah Sekretariat Tetap? SEKITAR 50 pemuda membuka poster di tepi jalan Apartado ketika sembilan kepala pemerintahan berjalan kaki di jembatan penyeberangan dari Hotel Hilton Caracas, Venezuela, menuju gedung teater Teresa Carreno. Mereka memprotes pemerintah Venezuela yang baru saja menaikkan karcis bus, harga bensin, dan mengurangi subsidi penelitian di universitas. Unjuk rasa kecil sesaat sebelum pembukaan konperensi puncak negara kelompok 15 itu merupakan lanjutan gelombang demonstrasi mahasiswa selama seminggu sebelumnya, yang minta korban dua mahasiswa dan seorang tentara tewas terkena peluru "nyasar" polisi. Di akhir pekan-pekan ini, Presiden Carlos Andres Perez banyak dikritik masyarakat karena kurang memperhatikan masalah dalam negeri. Harga-harga yang melambung, inflasi membubung, dan akibatnya, biaya hidup ikut terbang. Presiden Perez, kata kritik itu, terlalu mementingkan "proyek mercu suar," asyik dengan urusan diplomasi termasuk KTT Kelompok 15, 27-29 November lalu. Tapi benarkah KTT Kelompok 15 proyek mercu suar? Bukankah kelompok ini terbentuk justru untuk meningkatkan kerja sama, termasuk ekonomi, antara negara berkembang sendiri hingga tak terlalu tergantung pada Utara? Lihat saja. Dalam sidang, tiga kritik keras dilontarkan para kepala negara kepada negara-negara maju. Tiga kritik yang kemudian dituangkan dalam komunike bersama, Jumat pekan lalu, yakni soal demokrasi, perdagangan bebas, dan lingkungan hidup. Presiden Soeharto, misalnya, dalam sidang tertutup sesaat setelah pembukaan, mengkritik PBB yang kurang demokratis. Tata Dunia Baru, katanya, harus diabdikan untuk perdamaian maupun keadilan, keamanan maupun pembangunan, demokrasi di dalam maupun antarnegara. Soeharto mengusulkan agar mandat Dewan Keamanan diperluas, peran dan fungsi Sekjen diperkuat. Bola pertama dari Presiden Indonesia itu akhirnya oleh para kepala pemerintahan Kelompok 15 disimpulkan dalam komunike bersama, bahwa PBB harus ditata kembali agar efisien dan efektif menampung perkembangan dunia. Untuk memperkuat PBB, hak-hak setiap anggota harus sama dalam mengurus dunia. Bukan hanya lima negara anggota Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Kata Menlu Zimbabwe Nathan Shamuyarira pada TEMPO: "Di PBB, yang lebih penting bagaimana agar semua anggota sama haknya. Bukan didominasi segelintir negara besar, hingga dunia seolah mereka yang menentukan." Karena itu, PM Malaysia Mahathir Mohamad mengecam negara maju yang memanfaatkan berbagai badan PBB untuk kepentingannya dan memaksakan nilai-nilainya untuk diterapkan di negara Selatan. "Mereka merumuskan tingkat kebebasan di suatu negara tergantung apakah hubungan homoseksual dibolehkan atau tidak," katanya, yang disambut gelak ketawa. KTT yang hanya dihadiri 11 kepala negara itu mengingatkan dunia bahwa problem utama yang dihadapi negara berkembang adalah surutnya pinjaman dan bantuan. Akibat proteksi perdagangan di negara maju, negara berkembang harus menanggung rugi US$ 1 milyar setiap tahun. Salah satu usul sidang Caracas adalah diterapkannya perdagangan bebas, tanpa proteksi seperti sekarang dilakukan negara maju. Dari Caracas ini, para kepala negara berkembang juga mengecam negara maju sebagai perusak lingkungan. Kata PM Mahathir, 20% penduduk dunia yang berada di negara maju membuang gas industri yang merusak 90% lapisan ozon. Negara maju juga dituduh menghasilkan 73% karbondioksida yang membuat bumi semakin panas. Tentu saja, sidang tak hanya mengeluarkan kritik. Sebagai kelanjutan KTT pertama di Kuala Lumpur tahun lalu, soal kerja sama dalam proyek-proyek juga dilanjutkan. Beberapa proyek Kelompok 15 yang sudah disepakati, antara lain, tentang Pusat Pertukaran Data Teknologi Perdagangan dan Investasi, akan dibentuk di Malaysia. Yugoslavia mendapat tugas menyelenggarakan forum bisnis dan investasi, awal tahun depan. Indonesia mengusulkan konsep proyek swasembada pangan dan akan menyelenggarakan pertukaran ahli pangan di antara anggota G-15. Usul lain yang juga dimasukkan dalam komunike bersama adalah program keluarga berencana, konsep pembinaan masyarakat untuk mandiri, dan pertemuan ahli keuangan untuk membahas utang luar negeri. Yang belum disepakati bersama adalah soal perlu tidaknya Kelompok 15 ini punya sekretariat tetap. Masalah ini tahun lalu di Kuala Lumpur juga belum putus. Zimbabwe dan Malaysia memandang perlu Kelompok 15 punya sekretariat tetap untuk lebih meningkatkan realisasi kesepakatan-kesepakatan. Tapi yang disepakati baru menambah tenaga profesional dalam wadah yang disebut Fasilitas Bantuan Penunjang, Supporting Assistance Facilities, yang berkedudukan di Jenewa. Tapi, bagi Zimbabwe, wadah di Jenewa itu belum memadai, bahkan "dalam hal menunjang kebutuhan administrasi sekalipun," kata Menlu Zimbabwe Nathan Shamuyarira pada TEMPO. Malaysia, belakangan, tak mempersoalkan soal sekretariat tetap setelah ada Fasilitas Bantuan Penunjang itu. Alasannya, "Jangan sampai Kelompok 15 berkembang menjadi lembaga seperti PBB atau lembaga lainnya dengan membentuk sekretariat tetap," kata Menteri Luar Negeri. Sebenarnya, menurut banyak pihak, lembaga seperti di Jenewa itu lebih memungkinkan Kelompok 15 lincah bergerak. Kewajiban pokok yang tetap bagi anggota hanyalah membayar iuran US$ 200 ribu per tahun dan, bila diminta, menyumbangkan tenaga profesional. Guna membuat Kelompok 15 lebih kompak, dalam KTT di Senegal tahun depan, akan ditetapkan soal kuorum. "Untuk KTT berikutnya ada syarat berapa kepala negara dari G-15 yang harus hadir," kata Menlu Ali Alatas. Disebut-sebut, untuk memenuhi kuorum, sedikitnya 2/3 dari 15 kepala negara harus hadir. Dalam KTT di Caracas kini, dari 11 kepala pemerintahan yang hadir di Venezuela hanya sembilan yang tampak di mimbar. Ketika pembukaan, dua kepala negara terlambat hadir. Ketika penutupan, dua kepala negara sudah mendahului pulang. A. Margana (Caracas, Venezuela)