Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Uni Republik Sosialis Soviet (URRS) atau Union of Soviet Socialist Republics (USSR) alias Uni Soviet adalah negara terbesar pada masanya. Berdiri sejak 1922, wilayah Soviet membentang luas dari Laut Baltik dan Laut Hitam hingga ke Samudra Pasifik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Negara tersebut juga salah satu yang paling beragam dengan lebih dari 100 kebangsaan berbeda yang tinggal di dalam perbatasannya. Mayoritas penduduk Uni Soviet adalah orang-orang Slavia Timur (Rusia, Ukraina, dan Belarusia) yang membentuk lebih dari dua pertiga total populasi global pada akhir 1980-an.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sampai 1991, upaya ekstensi berkelanjutan Uni Soviet menghasilkan wilayah seluas 22,4 juta kilometer persegi—7 kali luas India dan 2,5 kali luas Amerika Serikat (AS). Negara itu memenuhi hampir seperenam permukaan Bumi, termasuk bagian timur Eropa dan sekitar sepertiga utara Asia. Uni Soviet bahkan memiliki 11 dari 24 zona waktu dunia atas luas wilayah tersebut.
Sebelum memahami perpecahan Uni Soviet pada 1991, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana negara ini terbentuk. Soviet adalah penerus Kekaisaran Rusia yang telah ada sejak 1721. Semuanya mulai berubah pasca-Revolusi 1917 ketika empat republik sosialis didirikan di wilayah bekas kekaisaran: Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia dan Transkaukasia serta Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Belorusia.
Pada 30 Desember 1922, para republik konstituen tersebut mendirikan Uni Republik Sosialis Soviet dengan beberapa Republik Sosialis Soviet (RSS) tambahan pada tahun-tahun berikutnya: RSS Turkmenistan dan Uzbekistan pada 1924, RSS Tadzhik pada 1929, serta RSS Kazakh dan Kirgiz pada 1936.
Republik Transkaukasia kemudian dihapuskan dan dibagi menjadi tiga republik baru: SSR Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Pada 1940, SSR Karelo-Finlandia, Moldavia, Estonia, Latvia, dan Lituania didirikan. SSR Karelo-Finlandia menjadi republik otonom pada 1956, menyisakan total 15 republik serikat. Lantas, Uni Soviet pada 1990 memiliki 20 republik otonom, 8 provinsi otonom, 10 distrik otonom, 6 wilayah (kraya), dan 114 provinsi (oblasti).
Situasi semakin dinamis ketika Uni Soviet runtuh pada 31 Desember 1991. Bekas negara adidaya itu digantikan oleh 15 negara merdeka: Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Keputusan ini dipicu oleh banyak faktor: Politik, ekonomi, militer dan kasus Afghanistan, sosial, hingga nuklir.
Keanggotaan Negara Pecahan Uni Soviet di NATO
Sejarah berdirinya North Atlantic Treaty Organization (NATO) tak lepas dari ancaman Uni Soviet. Aliansi militer internasional ini dibentuk untuk mempertahankan Eropa Barat dari kemungkinan invasi Soviet setelah Perang Dunia II.
Aliansi pertahanan kolektif antara Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, dan Luksemburg pada 1948 dianggap tidak memadai untuk mencegah agresi Soviet. Lalu pada 1949, AS dan Kanada setuju untuk bergabung dengan sekutu Eropa dalam aliansi yang lebih besar.
Struktur administrasi terpusat dan tiga komando utama terbentuk, berfokus pada Eropa, Atlantik, dan Selat Inggris (bubar pada 1994). Pengakuan Jerman Barat ke NATO pada 1955 menyebabkan Uni Soviet membentuk Organisasi Perjanjian Warsawa alias Pakta Warsawa yang menentang aliansi tersebut.
Hubungan tak akur NATO dan Pakta Warsawa sempat melibatkan persenjataan superior, termasuk senjata nuklir jarak menengah. Namun, NATO pada akhirnya menarik senjata nuklir mereka dan beralih ke misi perdamaian setelah Pakta Warsawa dibubarkan dan Perang Dingin berakhir pada 1991.
Negara-negara tambahan kemudian bergabung dengan NATO hingga ada 31 anggota sampai saat ini. Pada 29 Maret 2004, beberapa negara pecahan Uni Soviet juga bergabung dengan NATO, yakni Estonia, Latvia, dan Lithuania atau yang biasa disebut negara-negara Baltik.
Masing-masing dari ketiga negara tersebut sebelumnya telah mendeklarasikan diri mereka sebagai “pemulihan negara berdaulat” yang telah ada dari 1918 hingga 1940. Ini menekankan anggapan bahwa dominasi Soviet atas negara-negara Baltik adalah pendudukan dan aneksasi ilegal.
Estonia, Latvia, dan Lithuania lantas meninggalkan mata uang rubel Rusia demi mata uang domestik baru (masing-masing kroon, lats, dan litas). Dengan tingkat produktivitas tertinggi di antara negara bekas Uni Soviet, stabilitas keuangan mereka pun memenuhi prasyarat untuk bisa memasuki NATO. Pada 1 Mei 2004, negara-negara Baltik ini juga bergabung dengan Uni Eropa dan turut menggunakan mata uang euro.
Georgia dan Ukraina
Selain keanggotaan utama, NATO juga memiliki jenis kemitraan lain seperti “Partnership for Peace” yang mana Georgia dan Ukraina tergabung di dalamnya sejak 1994. Selain itu, ada pula “Individual Partnership Action Plans” (IPAP) yang terbuka untuk negara-negara yang memiliki kemauan politik dan kemampuan untuk memperdalam hubungan mereka dengan NATO. Georgia tergabung dalam jenis kemitraan itu pada Oktober 2004, sedangkan Ukraina pada November 2022 walaupun tidak dalam bentuk resmi.
Dengan begitu, NATO saat ini mengakui Georgia dan Ukraina sebagai calon anggota sebagai bagian dari kebijakan perluasan “Open Doors” mereka.
NIA HEPPY | SYAHDI MUHARRAM | BRITANNICA
Foto 
