Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Inggris menyerukan agar digelar rapat darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi saat ini di Myanmar. Sepanjang akhir pekan lalu, puluhan demonstran anti-kudeta militer Myanmar, tewas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, rencananya ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB akan memulai rapat tertutup pada Rabu, 31 Maret 2021. Rapat akan membahas situasi terkini di negara yang dulu bernama Burma.
Masih belum ada kejelasan apakah Dewan Keamanan PBB akan menyetujui deklarasi baru pada akhir rapat nanti. Sebab untuk mencapai kata sepakat, dibutuhkan suara bulat dari semua anggota Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia dan Cina.
Sebelumnya pada 10 Maret 2021, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kali menerbitkan sebuah deklarasi, yang mengecam angkatan bersenjata Myanmar atas penggunaan kekerasan dalam menghadapi demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak.
Deklarasi itu dipimpin oleh Inggris, namun Dewan Keamanan PBB masih belum menyetujui penjatuhan sanksi internasional kepada Myanmar. Hal itu kemungkinan karena ditentang oleh Cina dan Rusia. Akan tetapi, negara Asia lainnya seperti India dan Vietnam, juga menentangnya (penjatuhan sanksi).
Myanmar adalah negara bekas jajahan Inggris. Pada 4 Februari 2021, Dewan Keamanan menyuarakan kekhawatiran atas kudeta militer di Myanmar dan menyerukan agar semua tahanan politik, termasuk Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi segera dibebaskan. PBB menyebut setidaknya ada 107 orang, termasuk tujuh anak-anak yang tewas pada Sabtu 27 Maret 2021.
Sumber: channelnewsasia.com
Foto 
