Di Bawah Mikroskop Beijing

ADA yang berbeda dengan pisau-pisau milik penduduk etnis Uighur di Prefektur Aksu, sebuah daerah setingkat kabupaten di Xinjiang, Cina. Pisau-pisau itu tidak hanya mengkilat dan tajam ujungnya, tapi di bagian pangkal pisau itu juga terdapat sebuah barcode. "Setiap warga Uighur harus membubuhkan kode identifikasi di pisau mereka sebagai tindakan keamanan," kata seorang penduduk yang meminta nama dan identitasnya tak disebutkan, seperti diberitakan situs China Digital Times, Senin dua pekan lalu.

Di Aksu, identitas seseorang tidak lagi terekam dalam kartu pengenal atau kartu tanda penduduk saja. Sejak September lalu, pemerintah Cina mewajibkan semua perkakas rumah tangga yang berujung lancip, termasuk pisau dapur, dilengkapi quick response (QR) code, barcode dua dimensi.

Pengkodean itu merupakan bagian dari peraturan keamanan terbaru di Xinjiang, daerah otonomi yang menjadi tempat tinggal 10 juta warga minoritas muslim Uighur. "Pisau yang lebih panjang dari 10 sentimeter harus diukir dengan kode identitas pemiliknya," begitu isi aturan tersebut.

Di sejumlah toko pisau di Aksu, pemilik toko menghabiskan hingga ribuan dolar Amerika Serikat untuk membeli mesin pencetak barcode. Mesin canggih itu akan menyulap data identitas calon pembeli pisau menjadi QR code yang disematkan ke tubuh pisau dengan tembakan laser.

Dengan alat pemindai, polisi dapat mengecek nama, alamat, nomor identitas, etnisitas, dan foto pemilik pisau. Pisau pun tak ubahnya kartu pengenal. "Kami dapat melacak kembali pisau ke pemiliknya jika pisau itu dipakai untuk melakukan kekerasan," kata seorang polisi Aksu yang tak mau namanya disebutkan, seperti dikutip Radio Free Asia.

Perwira polisi di kantor polisi wilayah Xincheng, Aksu, tersebut mengatakan setiap QR code menelan biaya 3 yuan (sekitar Rp 6.000). "Jika Anda bertanya kepada saya tentang tujuan aturan ini, saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda," ucapnya.

Beijing memperketat cengkeraman pengawasan dan kontrol terhadap komunitas Uighur di Xinjiang. Rezim komunis Cina berdalih pengamanan di Xinjiang perlu ditingkatkan menyusul kenaikan angka kekerasan di daerah otonomi di Cina barat tersebut. Pada 2009, sederet kerusuhan di Ibu Kota Urumqi menewaskan sekitar 200 orang. Serangkaian insiden mematikan, termasuk serangan bom dan penikaman massal di sebuah stasiun kereta api yang menyebabkan 33 nyawa melayang, pernah menimpa Xinjiang pada 2013 dan 2014.

Di bawah kendali Perdana Menteri Xi Jinping, pemerintah menganggap rentetan serangan itu sebagai aksi terorisme. Beijing menuding Gerakan Pembebasan Turkistan Timur, kelompok bersenjata yang berbasis di Xinjiang dan dicap sebagai ekstremis Islam, sebagai dalang penyerangan. "Jika kami tidak melakukan ini, kejadian beberapa tahun lalu bakal terulang-ratusan orang akan terbunuh," kata Bao Changhui, pejabat propaganda Cina di Hotan, sebuah kota mungil sejauh 550 kilometer di bagian selatan Aksu, seperti diberitakan Associated Press.

Di mata Beijing, Xinjiang adalah wilayah yang selalu berulah. Di sana berlangsung diskriminasi terhadap warga Uighur selama bertahun-tahun. Pemerintah Cina senantiasa waswas oleh gelagat separatisme warga Uighur. Dengan dalih memerangi terorisme dan ekstremisme, Beijing berupaya menggerus identitas Uighur, termasuk tradisi Islamnya.

Dipimpin Chen Quanguo, pejabat teras Partai Komunis Cina, kampanye pengawasan di Xinjiang makin gencar sejak 2016. Beijing menunjuk Chen setelah pria 62 tahun itu sukses "menaklukkan" Tibet, wilayah lain yang kerap bergolak. Chen bersumpah untuk memburu separatis Uighur karena serangan yang menewaskan ratusan orang.

Kode di pisau hanyalah satu di antara serangkaian kebijakan pengamanan yang semakin mengungkung warga Uighur. Ibarat benda di bawah lensa mikroskop, jutaan warga Uighur hidup dalam pengawasan ketat Beijing. Ini kontras dengan, misalnya, perlakuan pemerintah terhadap etnis Han, populasi yang mengisi 90 persen lebih dari 1,3 miliar penduduk Negeri Tirai Bambu.

Di berbagai kota dan kabupaten di Xinjiang, warga Uighur tidak bisa bergerak leluasa. Kamera pengawas terpasang di sudut-sudut bangunan. Polisi bertebaran di jalan-jalan. Sistem pengawasan mutakhir melacak lokasi orang-orang Uighur, apa yang mereka baca, siapa yang mereka ajak bicara, serta apa saja yang mereka katakan: mirip kisah dalam film The Circle yang dibintangi Emma Watson dan Tom Hanks.

Gerry Shih, koresponden Associated Press, merasakan masifnya pengawasan digital itu saat ia meliput di Hotan. Hanya dalam hitungan jam setelah ia mengunjungi pasar Hotan, Shih disetop seorang polisi di luar sebuah hotel. Kepada Shih, perwira polisi itu mengatakan biro keamanan publik telah melacak pergerakan jurnalis tersebut. "Ada puluhan ribu kamera pengawas di sini," kata polisi yang mengaku sebagai Tushan. "Kami langsung mengetahui saat Anda mengambil langkah pertama di kota ini."

Di Hotan, pos-pos pemeriksaan polisi dengan lampu berkedip dan tim patroli pejalan kaki terpasang setiap 500 meter. Konvoi lebih dari 40 kendaraan lapis baja kerap bergemuruh di jalan-jalan kota. Di setiap blok, polisi terlihat menyetop mobil-mobil untuk memeriksa kartu tanda pengenal serta telepon seluler untuk mengecek adanya konten yang dianggap religius.

Urumqi mungkin menjadi kota dengan pengawasan paling ketat sejagat. Di ibu kota Xinjiang ini, pos-pos pemeriksaan keamanan dengan alat pemindai ada di dekat stasiun kereta dan jalan masuk-keluar kota. Pemindai wajah mendeteksi siapa saja yang mendatangi hotel, mal, dan bank. Dengan peranti genggam, polisi sibuk mencari ponsel dengan aplikasi obrolan terenkripsi, video bermuatan politis, dan konten-konten berbau "kejahatan" lain.

"Untuk mengisi bahan bakar mobil, pengemudi harus menggesek kartu identitas dan menatap kamera pengawas terlebih dulu," begitu diberitakan Business Standard.

Cengkeraman Beijing tak berhenti di situ. Menurut lembaga pegiat hak asasi manusia, Human Rights Watch, pemerintah Cina juga mengumpulkan sampel sidik jari, asam deoksiribonukleat (DNA), dan data biometrik lain dari setiap penduduk Uighur. Beijing bahkan membangun pusat data untuk pemindaian selaput pelangi mata atau iris serta golongan darah setiap orang yang berusia 12-65 tahun di Xinjiang. "Pengumpulan data seluruh populasi, termasuk DNA, adalah pelanggaran berat hak asasi manusia," kata Direktur Human Rights Watch Cina, Sophie Richardson, seperti dikutip The Guardian.

Sejak Januari 2017, pengawasan terhadap warga Uighur bahkan menembus batas negara. Beijing mulai memaksa ribuan mahasiswa Uighur yang kuliah di luar negeri ketika pulang kampung. Pada Juli lalu, misalkan, polisi Mesir, atas permintaan Cina, menahan dan memulangkan puluhan mahasiswa dari etnis Uighur, Hui, dan Salar di Kairo dan Alexandria selama berbulan-bulan.

Nasib mereka yang dipulangkan juga tak jelas. Tidak ada yang mengetahui kondisi para mahasiswa Uighur setelah mereka kembali ke Cina. Tiba di Tanah Air, mereka tidak dijemput keluarga, teman, atau tetangga, tapi langsung dibawa pergi polisi.

"Ya, itu dia. Ini pertama kalinya saya mendengar kabar tentang dia dalam tujuh bulan. Apa yang terjadi?" kata seorang ibu kepada wartawan Associated Press yang mengunjungi kediamannya di Korla, kota sejauh 480 kilometer di sebelah selatan Urumqi. Sembari berlinang air mata, ibu itu memandangi potret yang ditunjukkan sang wartawan: gambar seorang pemuda yang sedang berpose di taman. "Apakah dia meninggal atau masih hidup?"

Mahardika Satria Hadi